Politisi DPR Rame-rame Persoalkan Kursi Mensos

Ikut Pilgub, Khofifah ‘Digoyang’

Kamis, 30 Nov 2017 03:05 WIB

Begitu menyatakan maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilgub Jatim 2018, Khofifah Indar Parawansa langsung ‘digoyang’. Sejumlah politisi yang berkantor di Senayan, rame-rame mendesak Khofifah agar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos). Padahal, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak ada kewajiban mundur seorang menteri yang ikut berlaga di Pilkada. Namun desakan mundur tersebut kian kencang belakangan ini, hingga Presiden Joko Widodo memanggil Khofifah, Rabu (29/11/2017) kemarin. Bergemingkah Khofifah? ------------- Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri, Editor : Ali Mahfud ------------- PDIP sebagai parpol pendukung utama Presiden Jokowi cukup lantang mendesak Khofifah mundur dari Mensos. Seperti ditegaskan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun. "Kalau menteri calon kepala daerah harus mundur dong," kata Komaruddin saat dihubungi wartawan, kemarin (29/11). Menurut dia, masih banyak orang lain yang bisa jadi menteri. Dia pun yakin Khofifah memahami masalah ini. "Saya kira kalau Bu Khofifah bakal cagub, ya harus mundur dari menteri," ucap dia. Hal sama dinyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan jika Khofifah tak mundur, PKS khawatir itu malah akan membebani pemerintahan Jokowi ke depan. "Menurut aturan tidak ada yang dilanggar. Tapi, ya ini akan jadi beban politik Pak Jokowi sendiri karena beliau kan sudah mengingatkan kabinetnya kan kabinet kerja," cetus Mardani Ali Sera, dihubungi terpisah. Mardani menjelaskan, dalam menghadapi Pilgub, fokus Khofifah akan berpindah dari urusan Mensos ke kontestasi. Setidaknya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. "Apa yang beliau (Presiden) katakan kerja, kerja, dan kerja. 8 bulan dari total (persiapan di Pilgub) mungkin sisa katakanlah 20 bulan ke depan (menjelang sisa masa jabatan). Itu kasihan Pak Jokowi," ujar dia. Untuk diketahui, pada Pilgub Jatim 2018, PDIP bersama PKB mengusung Saifullah Yusuf (Wagub Jatim) dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi). Sedang Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak (Bupati Trenggalek) diusung Partai Demokrat dan Golkar. Sedang PKS belum menentukan sikap. Kabarnya, PKS bersama PAN dan Gerindra bakal membentuk poros emas. Namun hingga kini belum ada kesepakatan. Bahkan, poros ini terancam gagal. PAN cenderung merapat ke Khofifah-Emil dan Gerindra ke Gus Ipul-Anas. Sementara dalam pasal 7 ayat 2 UU Pilkada disebutkan pejabat yang harus berhenti dari jabatannya apabila mengikuti pilkada, yakni anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri, PNS serta pejabat BUMN dan BUMD. Sedang menteri tidak termasuk dalam aturan itu. Kekosongan Aturan Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, ada kekosongan aturan soal pejabat eksekutif seperti menteri dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal ini merespons desakan agar Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatan Menteri Sosial usai memutuskan bertarung di Pilgub Jatim. "Kalau di UU Pilkada memang kekinian kemarin MK kan membatalkan harus mengundurkan diri dari DPR/DPRD, kan dibatalkan, belum menyentuh gimana kalau pejabat eksekutif lain, gimana kalau menteri. Setahu saya belum diatur," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11). Untuk itu, kata Taufik, mundur atau tidaknya Khofifah hanya persoalan kepatutan, serta kearifan dari Presiden Joko Widodo menyikapi menterinya yang berniat maju di Pilkada. "Maka dari itu ini berkaitan dengan aspek kepatutan. Aspek logika dan barangkali kearifan daripada presiden," ujarnya. Meski demikian, Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif atas menterinya akan segera mengambil keputusan yang baik. "Tapi kita yakin sepenuhnya pada optimisme kebijakan presiden yang pasti lebih memahami dalam kaitan apa yang harus diperbuat terhadap pembantunya dalam hal hak prerogatif," tukasnya. Saran agar Ketua Umum Muslimat NU itu mundur terus berdatangan, salah satunya dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK sapaan akrabnya menganjurkan Khofifah Indar Parawansa melepaskan jabatannya sebagai Menteri Sosial agar bisa fokus mengikuti Pilkada. "Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, supaya intensif waktunya 'kan sisa 8 bulan ya, 7 bulan. Pilkada kalau tidak intensif 7 bulan bisa sulit," kata JK. Khofifah Temui Jokowi Rabu (29/11) kemarin, Khofifah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Namun Khofifah membantah kedatangannya ke Istana untuk membahas soal izin maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur 2018. Dia mengatakan, kedatangannya itu untuk menghadiri rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Saat kedatangan Khofifah, memang Jokowi tengah memanggil sejumlah menteri untuk rapat TPA. "Ini hanya khusus TPA. Jadi beberapa menteri yang tadi juga bersama-sama hadir di sini itu TPA. Ada Pak Menko, Pak Menag, ada Bu Menkeu kemudian ada Bu Menkes baru Mensos sekarang Pak Menteri ESDM terus Pak Menpar," kata Khofifah. Khofifah mengaku tak ada pembicaraan membahas keinginannya untuk kembali maju dalam Pilgub Jatim. Dia mengatakan, pertemuan dengan Presiden membahas secara Pilgub Jawa Timur masih diagendakan. "Ya mungkin kan menunggu waktu kali ya. Mohon maaf belum ada update. Tidak ada update hari ini hanya untuk TPA dan itu sekian menteri hadir sama sih dengan menteri-menteri lain," imbuhnya. Khofifah sebelumnya telah mengirim surat untuk meminta izin maju Pilgub Jatim ke Presiden. Jokowi telah pula menerima surat tersebut. Namun, Kepala Negara ingin berbicara langsung ke Ketua Muslimat NU tersebut membahas hal itu. Fatsun Politik Terpisah, Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi mengatakan, Khofifah yang telah membulatkan tekad ikut Pilgub Jatim, menurut fatsun atau etika Politik, harus mundur dari kabinet. "Ini demi kepentingan Khofifah sendiri, untuk mencegah konflik interes, antara posisinya sebagai menteri dan sebagai calon gubernur Jatim," ucap Johan Budi. Tanpa berniat mendahului keputusan Presiden, Johan Budi menyampaikan, presiden tidak akan nggandoli atau melarang kalau Khofifah mundur dari kabinet, untuk mengikuti Pilgub Jatim. "Khofifah akan jadi omongan publik kalau tidak mau mundur dari Mensos, karena takut kehilangan jaringan serta dana triliunan rupiah," kata Johan Budi. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan sebagai pengusung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018, Demokrat meyakini Khofifah akan mundur dari jabatannya sebagai Mensos pada waktunya. "Tentulah pada saatnya beliau mundur," ujarnya. Menurut Agus, Khofifah hingga saat ini masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai Mensos. Demokrat optimistis Khofifah memenangkan pertarungan di Pilgub Jatim 2018. "Kami yakini Ibu Khofifah Insya Allah dapat kemenangan karena memang semuanya sudah disurvei," ucap dia. Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal waktu mundurnya Khofifah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berpendapat Khofifah dapat mundur saat resmi menjadi calon gubernur di Pilgub Jatim 2018. "Kami sekali lagi aturan yang menjadi pegangan dan aturan itulah yang kita sampaikan," tandas dia. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Hakim Jakarta Tolak Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok

Selasa, 21 Apr 2026 23:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka …

Kasus Video Porno Lisa Mariana dan mantan Manajernya Terus Diusut

Selasa, 21 Apr 2026 23:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bandung – Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru kasus video porno yang menjerat Lisa Mariana dan mantan manajernya sebagai tersangka. Kabid P…

PDIP tak Terusik Klaim JK, yang Jadikan Jokowi

Selasa, 21 Apr 2026 23:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan PDIP tidak terusik dengan pernyataan JK. Andreas awalnya menyampaikan bahwa p…

Anak-anak dan perempuan seringkali jadi korban radikalisme

Selasa, 21 Apr 2026 23:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban radikalisme pemahaman k…

Hercules, "tarik" Menteri hingga Satgas Anti-Mafia Tanah

Selasa, 21 Apr 2026 23:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Hercules, Hercules Rosario Marcal, Ketua Umum GRIB Jaya, "tarik" beberapa pejabat, Ketua Satgas Anti-Mafia, tangani lahan yang ia k…

Ustaz Solmed, Klaim tak Terlibat Pelecehan Seksual

Selasa, 21 Apr 2026 22:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Belakang ini Ustaz Solmed digunjingkan terlibat kasus pelecehan seksual. Ia tak terima. Ada dampak serius akibat fitnah yang b…