Serapan APBD 2017 Diakui Masih Rendah

Kamis, 21 Des 2017 00:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Mendekati akhir tahun, serapan anggaran pemerintah kota Surabaya ternyata masih rendah dibanding tahun lalu. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Reni Astuti menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga awal Desember 2017, serapan anggaran sekitar 78 persen dari total APBD yang berkisar Rp. 8,7 T. Sementara, pada tahun 2016, dari hasil audit BPK serapannya mencapai 88,13 persen. “Angka di atas 85 persen bisa dikatakan cukup bagus di bandingkan beberapa tahun sebelumnya,” terangnya. Rabu 20/12. Reny menambahkan, salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah bisa dilihat dari kinerja APBD. Dan, indikator keberhasilan kinerja adalah serapan anggaran, disamping indikator lainnya, seperti terselesaikannya program yang dibuat berdampak pada masyarakat. “Misalkan, pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dana pendidikan sejauh mana bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Politisi PKS Anggota Komisi D ini menilai, jika ingin melihat kinerja serapan di tahun 2017, acuannya adalah APBD Tahun 2016. Jika hingga awal Desember serapan anggaran berkisar 78 persen, Reny pesimis bisa melampaui tahun sebelumnya. “Karena waktunya pendek. Dari 78 ke 88,13 rentangnya sangat panjang,” katanya Reny menambahkan, untuk mengetahui SKPD mana yang serapannya rendah, perbandingannya juga dengan tahun 2016. Namun sayangnya, di tahun 2017 untuk mendapatkan akses data serapan melalui E-Controlling tidak mudah. Ia mengaku, kondisi tersebut terjadi sejak 2 tahun lalu. “Dulu kita bisa akses bareng untuk mengawal kinerja serapan,” katanya Ia menyebutkan, untuk mendapatkan data serapan hanya bisa dilakukan ketika ada kegiatan rapat. Reny mengaku, apabila anggota dewan menanyakan kesulitan mengakses data serapan, pemerintah kota tak memberikan penjelasan. Sebelumnya, masing-masing komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD bisa mengaksesnya setiap saat. “Bahkan, kalau masyarakat meminta juga bisa, karena berkaitan dengan informasi publik,” katanya Saat bisa mengakses data serapan anggaran, kalangan dewan terutama badan anggaran bisa mengetahui akumulasi anggaran SKPD, kemudian detail serapan anggaran di SKPD berkaitan dengan belanja langsung dan tak langsung. “Sekarang dewan tak bisa mengetahui secara online,” tegas Reny Padahal, jika kalangan dewan bisa mengetahui day to day progres serapan, apabila terjadi pelambatan, pemkot bisa dimintai penjelasan. Menurutnya, fungsi budgeting DPRD tak hanya menganggarkan, tapi juga mengetahui implementasi anggarannya. “Harus diakui, jika legislatif melakukan pengawasan akan berpengaruh pada kinerja SKPD,” pungkasnya. alq

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tim Terpadu Pertambangan Panggil Pengusaha Tambang, Beri Peringatan Tegas Soal Aktivitas Ilegal

Rabu, 06 Mei 2026 20:02 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Mojokerto memanggil puluhan pemilik galian C tak b…

Khofifah Apresiasi Lonjakan Kinerja Bank Jatim, Optimistis Jadi Katalis Ekonomi Jawa Timur

Rabu, 06 Mei 2026 19:35 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Bank Jatim sepanjang Tahun Buku 2025 yang dinilai tumbuh impresif d…

Delapan Kader PKB Berpeluang Duduki Kursi Ketua DPRD Magetan

Rabu, 06 Mei 2026 19:20 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Magetan – Peluang menjadi Ketua DPRD Magetan terbuka lebar bagi seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini duduk sebagai anggota l…

‎Dalami Kasus Korupsi Maidi, KPK Panggil 10 Saksi ‎

Rabu, 06 Mei 2026 19:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun Nonaktif, Maidi, dengan memanggil 10 …

Kinerja 2025 Moncer, Dividen Tunai BSI Melonjak 44 Persen

Rabu, 06 Mei 2026 18:39 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menetapkan sebesar 20 persen dari total laba bersih…

Fraksi Gerindra Optimis Deviden Bank Jatim Bisa Naik 70%

Rabu, 06 Mei 2026 18:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) t…