Serapan APBD 2017 Diakui Masih Rendah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Mendekati akhir tahun, serapan anggaran pemerintah kota Surabaya ternyata masih rendah dibanding tahun lalu. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Reni Astuti menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga awal Desember 2017, serapan anggaran sekitar 78 persen dari total APBD yang berkisar Rp. 8,7 T. Sementara, pada tahun 2016, dari hasil audit BPK serapannya mencapai 88,13 persen. “Angka di atas 85 persen bisa dikatakan cukup bagus di bandingkan beberapa tahun sebelumnya,” terangnya. Rabu 20/12. Reny menambahkan, salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah bisa dilihat dari kinerja APBD. Dan, indikator keberhasilan kinerja adalah serapan anggaran, disamping indikator lainnya, seperti terselesaikannya program yang dibuat berdampak pada masyarakat. “Misalkan, pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dana pendidikan sejauh mana bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Politisi PKS Anggota Komisi D ini menilai, jika ingin melihat kinerja serapan di tahun 2017, acuannya adalah APBD Tahun 2016. Jika hingga awal Desember serapan anggaran berkisar 78 persen, Reny pesimis bisa melampaui tahun sebelumnya. “Karena waktunya pendek. Dari 78 ke 88,13 rentangnya sangat panjang,” katanya Reny menambahkan, untuk mengetahui SKPD mana yang serapannya rendah, perbandingannya juga dengan tahun 2016. Namun sayangnya, di tahun 2017 untuk mendapatkan akses data serapan melalui E-Controlling tidak mudah. Ia mengaku, kondisi tersebut terjadi sejak 2 tahun lalu. “Dulu kita bisa akses bareng untuk mengawal kinerja serapan,” katanya Ia menyebutkan, untuk mendapatkan data serapan hanya bisa dilakukan ketika ada kegiatan rapat. Reny mengaku, apabila anggota dewan menanyakan kesulitan mengakses data serapan, pemerintah kota tak memberikan penjelasan. Sebelumnya, masing-masing komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD bisa mengaksesnya setiap saat. “Bahkan, kalau masyarakat meminta juga bisa, karena berkaitan dengan informasi publik,” katanya Saat bisa mengakses data serapan anggaran, kalangan dewan terutama badan anggaran bisa mengetahui akumulasi anggaran SKPD, kemudian detail serapan anggaran di SKPD berkaitan dengan belanja langsung dan tak langsung. “Sekarang dewan tak bisa mengetahui secara online,” tegas Reny Padahal, jika kalangan dewan bisa mengetahui day to day progres serapan, apabila terjadi pelambatan, pemkot bisa dimintai penjelasan. Menurutnya, fungsi budgeting DPRD tak hanya menganggarkan, tapi juga mengetahui implementasi anggarannya. “Harus diakui, jika legislatif melakukan pengawasan akan berpengaruh pada kinerja SKPD,” pungkasnya. alq
Tag :

Berita Terbaru

Selangkah Lagi! Program ATM Beras Tahun 2026 Siap Beroperasi Tiga Hari Lagi

Selangkah Lagi! Program ATM Beras Tahun 2026 Siap Beroperasi Tiga Hari Lagi

Senin, 13 Apr 2026 23:55 WIB

Senin, 13 Apr 2026 23:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri akan kembali mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat melalui ATM Beras pada Kamis (16/4).…

Pemkot Kediri Terapkan Skema WFH 40 Persen ASN, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal

Pemkot Kediri Terapkan Skema WFH 40 Persen ASN, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal

Senin, 13 Apr 2026 23:51 WIB

Senin, 13 Apr 2026 23:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai…

KPK Dalami Relasi dengan Maidi, Faizal Rachman: Saya Hanya Jawab yang Saya Tahu

KPK Dalami Relasi dengan Maidi, Faizal Rachman: Saya Hanya Jawab yang Saya Tahu

Senin, 13 Apr 2026 22:15 WIB

Senin, 13 Apr 2026 22:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Faizal Rachman, pengusaha Event Organizer  yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hanya dimintai keterangan t…

Merawat Harapan di Hari Kartini, Srikandi PLN Kembali Gelar Posyandu Disabilitas di Malang

Merawat Harapan di Hari Kartini, Srikandi PLN Kembali Gelar Posyandu Disabilitas di Malang

Senin, 13 Apr 2026 17:31 WIB

Senin, 13 Apr 2026 17:31 WIB

SurabayaPagi, Malang — Dalam rangka menyambut Hari Kartini, Srikandi PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Malang berkolaborasi dengan Yayasan Bersama Anak Bangsa …

DBMCKTR: Menunggu Penghitungan Retribusi, Izin PBG Perum Grand Zam-Zam Segera Terbit

DBMCKTR: Menunggu Penghitungan Retribusi, Izin PBG Perum Grand Zam-Zam Segera Terbit

Senin, 13 Apr 2026 15:40 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandeng Lele melontarkan kritik keras terhadap kinerja pihak-pihak terkait, dalam penanganan dugaan…

Siap Tampung 1000 Siswa, Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Surabaya Tahap II Capai 45 Persen

Siap Tampung 1000 Siswa, Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Surabaya Tahap II Capai 45 Persen

Senin, 13 Apr 2026 15:31 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti program terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait Sekolah Rakyat (SR), saat ini untuk progres pembangunan Sekolah…