128 dari 193 Negara PBB Menentang Keputusan Trump

Jumat, 22 Des 2017 09:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, New York - Donald Trump mengeluarkan ultimatum: barang siapa bernyali menjegal keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, akan mendapatkan murka Sang Presiden Amerika Serikat. Namun, ancamannya tak mempan. Dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember 2017, 128 dari 193 negara menentang keputusan Trump soal Yerusalem. Hanya sembilan negara yang mendukung, termasuk Israel. Sementara, 35 lainnya memilih abstain. Hasil voting yang meloloskan rancangan resolusi PBB tersebut menjadi pukulan buat Donald Trump. Sejumlah sekutu dekatnya tak berada di pihaknya. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, soal Yerusalem satu suara dengan Korea Utara yang jadi musuh bebuyutan. Bahkan sejak awal, ancamannya tak bikin gentar. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern terang-terangan melawan. Ia tak sudi diintimidasi. "Saya akan menekan balik, dengan menegaskan, Selandia Baru telah dan akan selalu memiliki kebijakan luar negeri yang independen," kata dia, seperti dikutip dari situs tvnz.co.nz, Kamis (21/12/2017). Perempuan 37 tahun tersebut menegaskan, apapun keputusan yang diambil negaranya dalam sidang luar biasa Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember 2017 waktu New Yok, didasarkan pada prinsip. "Bukan bullying (perisakan)," kata dia. Sejak awal, PM Ardern bersikap kritis terhadap keputusan sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke sana. "Itu akan membuat kian sulit mewujudkan perdamaian," kata dia. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan balas memperingatkan Donald Trump. Menurutnya, ancaman miliarder nyentrik itu tak akan menggoyahkan sikap negaranya. "Saya berharap, AS tak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan (dalam sidang PBB). Dunia akan memberikan pelajaran berharga untuk Amerika," kata Erdogan dalam pidatonya di Ankara, seperti dikutip dari Russian Today (RT). Ancaman Donald Trump ditujukan pada negara-negara penerima dana bantuan AS, jelang sidang luar biasa Majelis Umum PBB yang mengagendakan voting terkait resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Kamis, 21 Desember waktu New York. Draf resolusi tak menyebut nama Amerika Serikat. Namun, di sana tertulis bahwa setiap putusan terkait Yerusalem harus dibatalkan. "Biarkan mereka memilih untuk melawan. Kita justru akan banyak menghemat. Jangan pedulikan," kata Trump dalam rapat kabinet terakhir yang digelar pada tahun 2017, seperti dikutip dari BBC. Ia mengancam akan menghentikan bantuan senilai miliaran dolar untuk negara-negara yang menentang keputusannya. Total ada 193 negara yang ikut dalam pemungutan suara. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan koleganya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, menuduh AS melakukan intimidasi. "Kami melihat bahwa Amerika Serikat, yang ditinggalkan sendirian, sekarang beralih mengancam. Tidak ada negara terhormat dan bermartabat yang tunduk pada tekanan ini," kata Cavusoglu dalam sebuah konferensi pers bersama di Ankara. Sementara, Duta Besar Bolivia untuk PBB, Sacha Llorenty dikabarkan menghampiri Dubes AS Nikki Haley. Ia meminta nama negaranya menjadi yang pertama ditulis dalam buku hitam sang Dubes: sebagai penentang keputusan Donald Trump. Sebelumnya, Nikki Haley -- melalui sebuah surat kepada para Duta Besar PBB, termasuk diplomat asal Eropa lebih dulu mengeluarkan ultimatum. Dalam suratnya, Haley menulis, "Presiden akan menyimak pemungutan suara dengan saksama dan meminta saya melaporkan padanya siapa saja yang telah melawan kami". AS telah lebih dulu memveto rancangan resolusi soal Yerusalem di Dewan Keamanan PBB. Dari 15 total anggota DK PBB, hanya Negeri Paman Sam satu-satunya negara yang bersikukuh mempertahankan klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Skor akhir 1 melawan 14. Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB seperti Rusia, China, dan Prancis menolak kebijakan AS. Pun dengan dua sekutu dekat Washington DC, Jepang dan Inggris. Resolusi terbaru yang diloloskan di Majelis Umum PBB sangat mirip dengan yang digagas di forum DK PBB. Yang berbeda hanya, di Majelis Umum PBB, penggunaan hak veto tidak berlaku. Resolusi tersebut menegaskan kembali 10 resolusi DK PBB sebelumnya, termasuk yang menyebutkan bahwa status akhir Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan langsung antara Palestina dan Israel.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Awali Pertandingan dengan Hasil Sempurna, Persela Bungkam Persis Solo 2-0

Minggu, 13 Sep 2026 19:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Persela Lamongan mengawali kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027 dengan hasil sempurna. Menjamu Persis Solo di Stadion…

Pemkot Mojokerto Buka Layanan Validasi Data bagi Warga Terdampak Perubahan Desil

Minggu, 13 Sep 2026 15:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Perubahan desil ekonomi menjadi keresahan banyak warga yang disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan P…

Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Kelurahan, Golkar Surabaya Targetkan 10 Kursi di Pemilu Mendatang

Minggu, 13 Sep 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus pengukuhan pengurus…

Angin Kencang, Operasional Paralayang Gunung Banyak Dihentikan Sementara

Minggu, 13 Sep 2026 15:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Menindaklanjuti fenomena angin kencang yang meningkat secara signifikan di sekitar area lepas landas (take-off) memaksa para pengelola…

Tradisi Unik Bersih Desa, Warga di Ngawi Gelar Saling Lempar ‘Perang Nasi’

Minggu, 13 Sep 2026 15:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Tradisi unik di Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saat rangkaian bersih desa atau sedekah bumi…

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bangkalan Targetkan Pekerja Lokal Terserap Industrialisasi

Minggu, 13 Sep 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangakalan - Sebagai upaya memberikan peluang kerja dan menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menargetkan,…