128 dari 193 Negara PBB Menentang Keputusan Trump

Jumat, 22 Des 2017 09:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, New York - Donald Trump mengeluarkan ultimatum: barang siapa bernyali menjegal keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, akan mendapatkan murka Sang Presiden Amerika Serikat. Namun, ancamannya tak mempan. Dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember 2017, 128 dari 193 negara menentang keputusan Trump soal Yerusalem. Hanya sembilan negara yang mendukung, termasuk Israel. Sementara, 35 lainnya memilih abstain. Hasil voting yang meloloskan rancangan resolusi PBB tersebut menjadi pukulan buat Donald Trump. Sejumlah sekutu dekatnya tak berada di pihaknya. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, soal Yerusalem satu suara dengan Korea Utara yang jadi musuh bebuyutan. Bahkan sejak awal, ancamannya tak bikin gentar. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern terang-terangan melawan. Ia tak sudi diintimidasi. "Saya akan menekan balik, dengan menegaskan, Selandia Baru telah dan akan selalu memiliki kebijakan luar negeri yang independen," kata dia, seperti dikutip dari situs tvnz.co.nz, Kamis (21/12/2017). Perempuan 37 tahun tersebut menegaskan, apapun keputusan yang diambil negaranya dalam sidang luar biasa Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember 2017 waktu New Yok, didasarkan pada prinsip. "Bukan bullying (perisakan)," kata dia. Sejak awal, PM Ardern bersikap kritis terhadap keputusan sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke sana. "Itu akan membuat kian sulit mewujudkan perdamaian," kata dia. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan balas memperingatkan Donald Trump. Menurutnya, ancaman miliarder nyentrik itu tak akan menggoyahkan sikap negaranya. "Saya berharap, AS tak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan (dalam sidang PBB). Dunia akan memberikan pelajaran berharga untuk Amerika," kata Erdogan dalam pidatonya di Ankara, seperti dikutip dari Russian Today (RT). Ancaman Donald Trump ditujukan pada negara-negara penerima dana bantuan AS, jelang sidang luar biasa Majelis Umum PBB yang mengagendakan voting terkait resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Kamis, 21 Desember waktu New York. Draf resolusi tak menyebut nama Amerika Serikat. Namun, di sana tertulis bahwa setiap putusan terkait Yerusalem harus dibatalkan. "Biarkan mereka memilih untuk melawan. Kita justru akan banyak menghemat. Jangan pedulikan," kata Trump dalam rapat kabinet terakhir yang digelar pada tahun 2017, seperti dikutip dari BBC. Ia mengancam akan menghentikan bantuan senilai miliaran dolar untuk negara-negara yang menentang keputusannya. Total ada 193 negara yang ikut dalam pemungutan suara. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan koleganya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, menuduh AS melakukan intimidasi. "Kami melihat bahwa Amerika Serikat, yang ditinggalkan sendirian, sekarang beralih mengancam. Tidak ada negara terhormat dan bermartabat yang tunduk pada tekanan ini," kata Cavusoglu dalam sebuah konferensi pers bersama di Ankara. Sementara, Duta Besar Bolivia untuk PBB, Sacha Llorenty dikabarkan menghampiri Dubes AS Nikki Haley. Ia meminta nama negaranya menjadi yang pertama ditulis dalam buku hitam sang Dubes: sebagai penentang keputusan Donald Trump. Sebelumnya, Nikki Haley -- melalui sebuah surat kepada para Duta Besar PBB, termasuk diplomat asal Eropa lebih dulu mengeluarkan ultimatum. Dalam suratnya, Haley menulis, "Presiden akan menyimak pemungutan suara dengan saksama dan meminta saya melaporkan padanya siapa saja yang telah melawan kami". AS telah lebih dulu memveto rancangan resolusi soal Yerusalem di Dewan Keamanan PBB. Dari 15 total anggota DK PBB, hanya Negeri Paman Sam satu-satunya negara yang bersikukuh mempertahankan klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Skor akhir 1 melawan 14. Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB seperti Rusia, China, dan Prancis menolak kebijakan AS. Pun dengan dua sekutu dekat Washington DC, Jepang dan Inggris. Resolusi terbaru yang diloloskan di Majelis Umum PBB sangat mirip dengan yang digagas di forum DK PBB. Yang berbeda hanya, di Majelis Umum PBB, penggunaan hak veto tidak berlaku. Resolusi tersebut menegaskan kembali 10 resolusi DK PBB sebelumnya, termasuk yang menyebutkan bahwa status akhir Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan langsung antara Palestina dan Israel.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kasih Kristus

Minggu, 22 Feb 2026 20:10 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Seorang Pendeta di sebuah Gereja Jakarta mengingatkan umat kristiani untuk melakukan toleransi bagi umat Islam yang sedang …

BC Mulai Incar Gerai Perhiasan Mewah 'Spanyolan'

Minggu, 22 Feb 2026 20:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta serta Direktorat Jenderal Pajak Kantor…

Genjot Pemeliharaan Jalan, Pemkot Surabaya Gelontor Anggaran Rp 40 M

Minggu, 22 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat penanganan jalan berlubang dengan mengerahkan sembilan tim Satuan Tugas…

DPRD Sidoarjo: Pedagang Kecil Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan Wajib Dihidupkan

Minggu, 22 Feb 2026 17:24 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Penataan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan momentum Car Free Day (CFD) alun alun Sidoarjo ke lapangan Mall Pelayanan Publik…

Hilang Sejak Rabu, Nenek di Blitar Ditemukan Membusuk di Sungai

Minggu, 22 Feb 2026 16:39 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Ks (40) warga Desa Bululawang Kec Bakung Kabupaten Blitar dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang mengambang di alirang…

Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Mojokerto Tahun 2027, Wali Kota Tekankan Pentingnya Aspirasi Bottom-Up

Minggu, 22 Feb 2026 16:18 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun…