Belanda Teliti Perang Kemerdekaan Indonesia

Selasa, 16 Jan 2018 17:04 WIB

SURABAYAPAGI.com - Pemerintah Belanda dikabarkan telah membiayai sebuah riset besar-besaran untuk meneliti kekerasan yang terjadi dalam perang kemerdekaan Indonesia antara 1945-1950. Namun, upaya ini dikhawatirkan merupakan langkah Belanda yang berusaha "mencuci tangan" di saat menghadapi tuntutan hukum terkait kejahatan perang di masa yang sama. Pada September tahun lalu, tiga institusi Belanda memulai program riset selama empat tahun bertajuk "Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia 1945-1950". Tujuan riset ini adalah menelitik kondisi dan tingkat kekerasan dalam konflik di masa operasi militer Belanda di Indonesia. Riset ini dilakukan Institut Studi Karibia dan Asia Tenggara (KITLV), Institut Sejarah Militer Belanda (NIMH), dan Institut Studi Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD). Riset panjang ini dijadwalkan berlangsung hingga September 2021. Meskipun riset ini juga melibatkan para sejarawan Indonesia tetapi tetap muncul pertanyaan terkait independensi dan latar belakang politik riset ini. Apalagi, pemerintah Belanda mengeluarkan dana yang tak sedikit yaitu 4,1 juta euro atau tak kurang dari Rp 67 miliar untuk membiayai riset tersebut. Alhasil, sebanyak 126 warga Belanda dan Indonesia, yang terdiri atas para aktivis dan sejarawan, menulis surat terbuka karena mereka khawatir riset ini digelar untuk kepentingan tertentu. Surat terbuka itu, yang diawali inisiatif ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry Pondaag dan Fransisca C Pattipilohy, dikirimkan juga ke pemerintah Belanda dan Indonesia pada November tahun lalu. Fransisca adalah seorang penerjemah asal Indonesia yang mengasingkan diri sejak 1968. "Kami yakin dibutuhkan banyak riset untuk meneliti masa-masa itu. Namun, pertanyaan yang muncul terkait pengaruh politik dan pengambilan keputusannya," kata Jeffry kepada harian The Jakarta Post. "Kami khawatir proyek riset ini tidak independen dan justru keluar dari isu krusialnya," tambah Jeffry. Program riset ini terdiri atas sembilan sub-proyek yang mencoba menggali informasi di masa-masa operasi militer Belanda di Indonesia pada 1945-1950. Dua sub-proyek itu disebut studi regional dan periode Bersiap, yang akan melibatkan tim sejarawan dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang dipimpin Bambang Purwanto dan Abdul Wahid. "Masa Bersiap" itu adalah periode beberapa bulan terakhir 1945 hingga awal 1946. Di masa ini, para peneliti mengklaim, kelompok-kelompok militan Indonesia banyak melakukan aksi kekerasan. Situasi inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam proses penelitian jangka panjang tersebut. Namun, Jeffry menhgatakan, studi tentang masa Bersiap itu merupakan permintaan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang berhaluan konservatif. Dan, masih kata Jeffry, para peneliti sudah menyepakati persyaratan yang dirancang pemerintah seperti tercantum dalam surat yang dikirim Direktur NIOD Frank van Vreex ke majelis rendah Parlemen Belanda pada 9 Februari 2017. "Terdapat adanya kerja sama antara pemerintah sebagai penyandang dana dan para peneliti sebagai eksekutor," ujar Jeffry. "Ini menimbulkan pertanyaan serius terkait independensi para peneliti yang terlibat dalam proyek tersebut," tambah dia. (kp/cr)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Laila Mufidah Temukan TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Alangkah terkejutnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat melakukan sidak ke TPS Rungkut Menanggal. Pimpinan Dewan…

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil DPRD Surabaya Laila Mufidah langsung melakukan sidak atau turun ke lapangan usai mendengar keluhan Warga di Gunung Anyar…

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…