“PEZIARAH PILKADA”

Senin, 22 Jan 2018 01:01 WIB

PADA Jumat Wage, 19 Januari 2018, harian ini, Surabaya Pagi menurunkan berita besar-besar, Dinasti di Pilkada Jatim. Istri Bupati Bojonegoro dan Istri mantan Bupati Probolinggo disorot bersamaan dengan Puti Guntur yang ponakan Megawati Soekarnoputri. Pilkada “darah biru” yang diberi kelambu “politik dinasti” terus mewarnai setiap penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Demokrasi telah direnggut “keperawanannya” oleh “bandar-bandar kekuasaan” yang selama ini telah merasakan nikmatnya memegang otoritas. Demokrasi dibajak oleh “rezim keluarga”, begitu acapkali dinarasikan sebagai kritik atas pemilihan yang membawa-bawa “darah genetika” maupun “keluhuran keturunan”. Ajaran demokrasi yang menghajatkan setiap orang memiliki kesederajatan kesempatan menjadi “pemenang” dalam pemilihan raya ternyata mengalami “erosi makna”. Demokrasi tergiring menjadi “dinastikrasi”, paling tidak yang terpotret adalah “familikrasi” yang berkembang dengan argumentasi “parpolkrasi”. Suara sang demos (rakyat) digiring memasuki gelanggang pilkada yang telah diborong parpol-parpol, dan parpol-parpol ini dikuasai para “penghasrat kekuasaan”, untuk selanjutnya dialah yang memainkan peran. Bahkan “sepasukan timseskrasi” yang ngendon di jantung negara dapat menggunakan parpol-parpol itu seperti “gojek online” yang harus setiap saat sedia merapat ke konsumen yang berhasrat naik tahta maupun mempertahankan mahkota”. “Ambasador parpol” yang bertengger di puncak kekuasaan boleh “menyelinap ke parpol lain” yang sedang berkerumun menunggu sewaan dengan “harga tawar” yang cocok berupa kedudukan nan jabatan dalam “kelompok kerja”. Maka kalaulah kekuasaan sudah ada di tangan, janganlah menagih janji tentang konsistensi bahwa tidak boleh rangkap posisi politik dalam “kelompencapirnya”. Justifikasi alias alasan pembenar dapat diviralkan bahwa “umur kerja bakti ini tinggal setahun saja”, apalagi dengan masa magang enam bulan, niscaya tidaklah masuk akal mengganti “ketua partai”, apalagi sudah jelas akan setia sehidup semati. Parpol yang kini tahu diri atas kelemahannya yang suka “gandrung berkeliaran di ring teratas”, tidaklah nyaman memarkirkan “kendaraan politik” di situasi yang berbilang “tahun politik”. Parpol yang berdaya lemah dengan mekanisme yang mudah ditata akan mengalami “bisik-bisik yang berubah sangat berisik” guna menciptakan kesibukan internal tanpa henti. Kepengurusan ganda harus terus dipelihara, dengan demikian parpol itu amatlah berkepentingan sebagai institusi yang hanya bisa mengangguk sambil menyimpuhkan diri penuh takzim. Tidak tanggung-tanggung, parpol demikian mampu bermetamorfosis seperti “sepur kelinci” dengan dua driver dengan diberi “mimpi-mimpi” bahwa “geger bersama anggota keluarga adalah anugerah”, agar kalian berdua mendapatkan jatah. Niscaya dukungan untuk mengusung “calon imam utama” harus disuarakan dengan teriakan dalam panggung rapat-rapat luar biasa. Soal siapa pasangan yang dipakai sebagai “kartu perdana” hanya dapat dipikir sambil jalan, yang penting sekarang adalah mampu mengerumun dengan sempurna di mata “dewata”. Pada tataran situasi pilkada demikian tampak jelas bahwa hukum-hukum yang berurai dalam kalimat-kalimat pasal yang meluber menjadi ayat-ayat kekuasaan, tidaklah mutlak keberlakuannya. Aturan-aturan penentuan kekuasaan hanyalah “pembungkus” legalitas agar petinggi tersebut dianggap sah atas nama konstitusi. Tidak ada “patahan ayat-ayat hukum” yang dapat digunakan untuk mengeliminasi “kenduri pilkada” karena permainan rekomendasi serta koalisi adalah produk regulasi. Ini menandakan masalah dinasti bukan pelanggaran hukum, dinasti parpol atau dinasti seperkoalisian itu adalah perintah hukum. Bahkan pendinastian parpol sudah lama terjadi untuk “menolong keluarga sendiri”: seormas, separpol, atau seduluran meski berbeda “latar depannya”. Terhadap kondisi yang berkembang secara umum mengenai politik dinasti saya hanya dapat tertegun betapa orang dapat “mengusung anggota keluarganya” untuk dibopong ke mana-mana guna melanjutkan kepemimpinan yang telah direngkuhnya. Tentu alasan “demi keberlanjutan program kerja” dan terus “meroketnya kinerja” memenuhi panggilan jiwa “kepentingan umum” pastilah dapat dibeberkan. Berjuta kalimat dan bermilyar kata boleh disodorkan untuk membenarkan tindakan menyalonkan “teman sepelaminan”, dan kebanyakan hal semacam ini tidak tabu apalagi wagu, pun sering terpilih seperti dalam periode-periode pilkada yang lalu. Hal ini dapat saja dianalisis tentang gagalnya regenerasi kepemimpinan, sebab sang pengusung yang berpredikat “sahabat seranjang” tetap akan mampu menghadirkan alasan bahwa ini bagian dari pengorbanan. Bayangkan betapa urusan rakyat tetap kami dahulukan daripada “kenyamanan bertidur ria bersama”. Kami ikhlas mengorbankan kebersamaan “pelukan” demi rakyat. Tentu saja alasan itu sangat mulia dengan ungkapan yang begitu mempesona. Ya … kita sangat berterima kasih memiliki manusia-manusia yang masih ada di abad dua puluh satu ini yang menjalankan perilaku keluarga model abad ke-15 sampai ke-6 Sebelum Masehi, seperti masa-masa kekuasaan Hatshepsut (Ratu Mesir abad 15 SM), Nefertiti (Ratu Mesir, abad 14 SM), Puduhepa (Ratu Hittite, abad 13 SM), Ratu Syeba abad 10 SM, Izebel (Ratu Israel, 843 SM), Tomyris (Ratu Massagetae, abad 6 SM), maupun Cleopatra VII Thea Philopator (Ratu Mesir tahun 69-30 SM), serta Wu Hou (Permaisuri China, 625-705 M) dan puluhan lagi sebagaimana diceritakan oleh Claudia Gold dalam bukunya Queen, Empress, Concubine (2008). Puluhan penghasrat kuasa ini memang ada dalam lingkup tatanan kenegaraan berbentuk kerajaan. Sepertinya pilkada yang mengusung-ngusung “keluarga dalam” sekarang ini sedang berimajinasi dalam kelindan romantika monarki yang paling sempurna. Inilah praksis pilkada yang menggambarkan adanya rezim “demokrasi di kaki monarki” untuk tidak mengatakan “demokrasi utusan suami”, “demokrasi kursi suami yang lengser keprabon”, apalagi “demokrasi petugas famili”. Selanjutnya yang berkembang adalah baliho-baliho yang mesti dicetak dengan membeber foto-foto keluarga dan leluhur seketurunannya. Simak saja mengenai “sesaknya jalanan” dengan gambar-gambar sesepuhnya. Hasrat kuasa ternyata bertumpuk lembut dengan “DNA keluarga” yang dikemas pada posisi keturunan ningrat. Dengan cetakan potret leluhurnya, boleh juga suami istri atau anak-ayahnya, sungguh membawa memori saya pada sindiran yang terekam dalam cerpen-cerpen yang terkumpul di Jump and Other Stories karya Nadine Gordimer (2017), Pengarang Afrika Selatan, Peraih Hadiah Nobel Sastra tahun 1991: “si anak mengingat-ingat dari foto, ia bilang, ia bukan ayahku. Aku sering ke sini dan duduk ketika ia masih di Pulau … dan aku menunggu. Menunggunya kembali … menunggu untuk pulang”. Sepertinya pemilih dalam pilkada ini memanglah memenuhi persyaratan untuk disebut seperti satire Nadine Gordimer, dianggap sebagai peziarah yang asing, tepatnya “peziarah pilkada” di gelanggang “demokrasi yang terkafani” meski belum termakamkan. Peziarah yang akrab dengan leluhurnya tetapi “asing terhadap cucu yang dipaslonkan”, sehingga pilkada kali ini harus selonjor dengan unggahan keturunan, ya “demokrasi keturunan”. Bagi orang-orang yang selalu mengunggulkan dinastinya tidaklah perlu direaksi massal, cukup jadi penyadaran semata atas perkiraan mereka bahwa orang diluar keluarganya dianggap tidaklah ada yang pantas untuk memimpin “gerombolan kaum daerah” penyelenggara pilkada. Di sinilah betapa sangat aktualnya tulisan Mahbub Djunaidi di kolom Asal Usul, koran Kompas, Minggu, 5 April 1987 yang berjudul Keturunan. Ditulisnya: “Pentingkah keturunan itu? Tentu penting, walau sama sekali tidak menentukan kualitas … Lewat kaca mata awam pun orang bisa maklum betapa keturunan itu bukanlah apa-apa dan tidak seratus persen dominan. Taruhlah Anda itu memang keturunan Gajah Mada yang hebat, tapi yang penting siapakah Anda sekarang ini? Antara kehebatan Gajah Mada dan Anda tidak ada hubungannya sama sekali. Anda tak lebih sekadar pendompleng kebesarannya, tak lebih, sementara Anda tetap bukan siapa-siapa. Anda adalah Anda, habis perkara. Anda tidak perlu macam-macam dengan dongeng keturunan itu. Anda mesti bekerja keras untuk jadi semacam Gajah Mada. Kualitas tidak jatuh dari keturunan, dan tidak juga dari langit”. Rakyat tidak usah bingung tentang hal itu, karena Anda sendiri toh tidak merasa demokrasi dikebiri tetapi “nrimo ing pandum” bahwa jabatan itu memanglah “diturunkan dari orang-orang agung” yang tidak setiap orang berani menempuhnya. Dalam lingkup ini saya teringat kisah yang terekam di novel apik Matched karya Ally Condie (2012). Novel Perjamuan Pasangan ini oleh New York Times dikualifikasi sebagai novel best seller, laris manis dengan nukilan lakon bahwa “… Selama ini, Cassia selalu memercayai pilihan mereka. Bukan hal yang sulit sebagai balasan atas kehidupan yang panjang, pekerjaan yang sempurna, serta pasangan yang ideal. Dan ketika wajah Xander, sahabatnya, muncul di layar Penentuan Pasangan, Cassia menyadari sepenuhnya bahwa pemuda itulah belahan jiwanya … hingga dia melihat wajah lain berkelebat sebelum layar berubah gelap. Kini Cassia dihadapkan pada pilihan yang mustahil baginya: antara Xander dan Ky, antara satu-satunya kehidupan yang selama ini dikenalnya dan jalan yang belum pernah berani ditempuh siapa pun – antara kesempurnaan dan hasrat”. Termasuk hasrat kuasa bukan?

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4% SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…