Organda : Permenhub 108 Tidak Perlu Diperdebatkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 mengatakan jika peraturan tersebut sudah benar dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Permenhub 108/2017 mengatur tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek antara lain mengatur mengenai layanan angkutan berbasis aplikasi atau online "Kami dukung itu berjalan dengan tegas pada 1 Februari 2018," kata Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono saat ditemui pewarta di Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018). Menurut Ateng, pembahasan Permenhub 108/2017 sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara komprehensif. Aturan itu juga dianggap Organda sebagai pedoman dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi penumpang serta memberi kesetaraan dalam hal persaingan usaha, utamanya dengan angkutan konvensional. Hal ini diungkapkan Ateng untuk menanggapi unjuk rasa sopir taksi online yang memprotes Permenhub 108/2017 di depan gedung Kementerian Perhubungan pada Senin (29/1/2018) kemarin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kemarin menemui perwakilan pendemo sepakat sanksi pelanggar Permenhub 108/2017 hanya dalam bentuk operasi simpatik. Operasi simpatik yang dilakukan hanya berupa teguran. Sedianya, pelanggar Permenhub 108/2017 saat 1 Februari 2018 nanti seharusnya dikenakan sanksi berupa tilang. Adapun dalam Permenhub 108/2017, sopir angkutan taksi online diwajibkan memiliki SIM A Umum, bergabung dengan badan hukum, memiliki dokumen perjalanan berupa STNK, KIR, serta kartu pengawasan.lx/kmp
Tag :

Berita Terbaru

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…