Gizi Buruk, Pemerintah Dinilai Cuma Peduli Kekayaan Papua

Selasa, 30 Jan 2018 18:00 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dinilai jadi indikasi kegagalan pemerintah membangun manusia di Papua. Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta mengatakan, pemerintah selama ini lebih fokus pada eksploitasi kekayaan alam Papua ketimbang membangun warganya. "Nampaknya, kekayaan alam Papua lebih mengguirkan dibandingkan membangun manusia-manusia Papua itu sendiri," kata Surya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, Selasa (30/1). Surya mengatakan, pemerintah juga tak sigap. Kasus gizi buruk bukan kejadian baru di Papua. Menurutnya, sejak 2005 sudah tercatat ada kasus gizi buruk di wilayah paling timur itu. Dalam catatan lembaga nirlaba Oxfam, tahun 2005 ada 69.883 penderita gizi buruk, 58 di antaranya meninggal. Sementara Unicef tahun 2015 mencatat angka kematian balita dan gizi buruk di Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan di Jakarta atau 81 persen per seribu kelahiran. "Jadi ini bukan fenomena baru, kasus kematian balita dan gizi buruk di Papua sudah lama terjadi sejak dulu, tapi kok tak diperhatikan,” kata Surya. Surya berharap pemerintah membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan lembaga-lembaga kesehatan internasional dibawah PBB. Tim tersebut diharapkan bisa menyelidiki penyebab menyebarnya berbagai penyakit dan gizi buruk di berbagai daerah di Papua. "Saya kira penting, karena mereka akan independen dalam menyelidiki. Tak akan ada yang ditutup-tutupi," kata Surya. Pemerintah dinilai kurang sigap menangani kasus gizi buruk di Papua. Selain itu, ia mendesak pemerintah mengirimkan pemerataan tenaga medis dan obat-obatan, membangun infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah Sakit yang memiliki dokter dan perawat. "Karena kebanyakan di Puskesmas itu enggak punya dokter atau perawat, Puskesmas ada, dokternya enggak ada," kata Surya. Sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan Presiden Joko Widodo telah menugaskannya dan Menteri Kesehatan Nina Moeloek untuk melakukan pendekatan terpadu dalam menangani wabah campak dan gizi buruk di masyarakat Asmat, Papua. Jokowi juga telah memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Wentius Nimiangge untuk membahas kasus ini. Jokowi sempat mengusulkan ada semacam relokasi atau pembangunan infrastruktur khusus dalam penanganannya. Sementara Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengakui minimnya tenaga medis untuk sejumlah daerah di Papua. Nila menyebut di Asmat hanya ada 177 tenaga kesehatan, tiga di antaranya dokter spesialis dan tujuh dokter umum. Namun dua dokter spesialis itu tidak diketahui keberadaanya. Namun Nila mengklaim untuk penanganan kasus campak dan gizi buruk, Kemenkes telah mengirim 2.800 anggota tim kesehatan ke Papua. (cnn/cr)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

PKL Alun-alun Madiun Tolak Relokasi, Tempat Baru Dinilai Merugikan Pedagang

Kamis, 02 Apr 2026 14:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kota Madiun - Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Madiun menolak relokasi yang direncanakan Pemkot Madiun. Alasannya tempat…

Lem Rajawali Lakukan Transformasi Brand 2026, Luncurkan Produk Baru dan Perkuat Ekspansi Pasar

Kamis, 02 Apr 2026 13:57 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Lem Rajawali, brand milik Mikatasa Group, resmi melakukan transformasi brand secara menyeluruh pada 2026 sebagai upaya memperkuat p…

Pemegang Saham Danamon Setujui Seluruh Agenda RUPST 2026

Kamis, 02 Apr 2026 09:50 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon” atau “Perseroan”, BEI: BDMN), anggota MUFG, grup jasa keuangan global, pada hari ini menyele…

Saluran Macet Jadi Pemicu, Relokasi PKL Alun-alun Tunggu Fasilitas Siap ‎

Kamis, 02 Apr 2026 06:26 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota Madiun masih belum direalisasikan dalam waktu dekat. Pem…

SIG Pertahankan Kinerja Positif di 2025 Lewat Transformasi dan Efisiensi

Rabu, 01 Apr 2026 18:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berhasil menjaga kinerja keuangan tetap positif sepanjang tahun 2025 di tengah tekanan i…

Dukung WFH Setiap Jumat, Ketua Komisi A: Harus Dijalankan Dengan Sistem Monitoring

Rabu, 01 Apr 2026 18:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah antisipatif menyusul kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi…