Demokrasi Pluralis, Konsep Baru untuk Indonesia dari Ubhara

Minggu, 13 Mei 2018 23:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya- Indonesia merupakan negeri yang terdiri atas berbagai macam suku dan bangsa. Sifat heterogen itu menjadikan perlu adanya sistem demokrasi yang tepat untuk bisa menjadi jembatan bagi perbedaan. Demi memecahkan hal itu, Irjen Pol (Purn) Dr Bambang Suparno dalam bukunya yang berjudul "Demokrasi Pluralis dalam Pilkada di Masa Mendatang" menguraikan tentang konsep demokrasi pluralisme. Pada acara bedah buku yang Ia lakukan di Universitas Bhayangkara (Ubhara), Bambang memaparkan bahwa konsep demokrasi pluralisme adalah pengembangan dari demokrasi pancasila yang telah diterapkan sejak era reformasi hingga saat ini. "Demokrasi pancasila adalah konsep yang sudah tepat. Di mana faktor kesejahteraan rakyat sudah dikedepankan. Bersifat kekeluargaan dan semangat gotong royong. Tapi, dengan demokrasi pluralisme, diharapkan mampu mewujudkan keindahan dan kebaikan bagi semua dalam konteks kehidupan sosial di tengah politik yang penuh intrik saat ini," kata Bambang, Jumat (20/4/2018). Pria yang saat ini juga merupakan salah satu pakar hukum dari Ubhara ini lebih lanjut membeberkan bahwa demokrasi pluralisme adalah konsep modern yang tidak terlepas dari kebebasan berpendapat. Partisipasi yang tetap berpatokan pada kondisi kebebasan tertentu pun juga diterapkan. Tidak jauh berbeda dengan demokrasi pancasila, hanya lebih dikembangkan. Konsep pilkada dengan mengacu pada konsep ini, menurut Bambang adalah dengan melakukan pemilihan demokrasi yang bersifat madani. "Ini semua demi kemaslahatan bersama. Dengan konsep ini, masyarakat dapat mengenal dan memahami sejauh mana karakteristik calon Kepala Daerah itu dalam memahami kearifan lokal (local wisdom) yang ada," tegasnya. "Demokrasi Pluralistik dalam Pilkada juga akan lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengambil kebijakan yang berlaku di daerah yang bertujuan untuk pengembangan potensi daerah dalam rangka Otonomi Daerah, Rakyat bukan hanya sebagai objek kekuasaan belaka, melainkan menempatkan rakyat pada kedudukan sebagai subyek pembangunan," pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Widyaiswara Utama di Sespim Polri itu.qin

Editor : Mariana Setiawati

Tag :

Berita Terbaru

Hakim Jakarta Tolak Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok

Selasa, 21 Apr 2026 23:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka …

Kasus Video Porno Lisa Mariana dan mantan Manajernya Terus Diusut

Selasa, 21 Apr 2026 23:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bandung – Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru kasus video porno yang menjerat Lisa Mariana dan mantan manajernya sebagai tersangka. Kabid P…

PDIP tak Terusik Klaim JK, yang Jadikan Jokowi

Selasa, 21 Apr 2026 23:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan PDIP tidak terusik dengan pernyataan JK. Andreas awalnya menyampaikan bahwa p…

Anak-anak dan perempuan seringkali jadi korban radikalisme

Selasa, 21 Apr 2026 23:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban radikalisme pemahaman k…

Hercules, "tarik" Menteri hingga Satgas Anti-Mafia Tanah

Selasa, 21 Apr 2026 23:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Hercules, Hercules Rosario Marcal, Ketua Umum GRIB Jaya, "tarik" beberapa pejabat, Ketua Satgas Anti-Mafia, tangani lahan yang ia k…

Ustaz Solmed, Klaim tak Terlibat Pelecehan Seksual

Selasa, 21 Apr 2026 22:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Belakang ini Ustaz Solmed digunjingkan terlibat kasus pelecehan seksual. Ia tak terima. Ada dampak serius akibat fitnah yang b…