Soal Gempa Palu, Puan Jawab Nyinyiran Andi Arief

Selasa, 02 Okt 2018 09:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menjelaskan tugas lembaganya menangani pemulihan pasca gempa. Menurut Puan, tugas kementeriannya ialah mengkoordinasikan pemulihan pengungsi dan pelayanan kesehatan bagi para korban. Pernyataan itu menjawab kritikan yang disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang mempertanyakan peran putri Megawati Soekarnoputri tersebut dalam situasi tanggap darurat bencana di Palu dan Donggala. "Peran Menko PMK dalam koordinasi penanggulangan dampak bencana di Palu dan Donggala fokus pada penanganan pengungsian, dapur umum, ketersediaan bahan pangan dan pelayanan kesehatan," kata Puan dalam pesan tertulisnya, Senin 1 Oktober 2018. Puan menyebut, koordinasi terkait penanggulangan bencana memang ada pembagian tugas antara dirinya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Ia pun menjelaskan, keberadaanya saat musibah terjadi tengah mengikuti sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanggulangan penyakit TBC. Dalam acara itu turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Kebetulan saya sedang di PBB (saat perisitiwa gempa), tapi saya terus memantau dan berkoordinasi," lanjut Puan. Menurut Puan, di bawah koordinasi Menko Polhukam Wiranto, pada tahap ini memang pemerintah sementara fokus pada pengerahan personel yang berasal dari TNI, Polri dan Basarnas. Ke depan semua lembaga akan bersinergi melakukan pemulihan, seperti evakuasi korban, pemakaman jenazah, penanganan pengungsi, pemenuhanan makanan, hingga pelayanan kesehatan. "Juga akses transportasi, distribusi bantuan, penanganan keamanan agar masyarakat tenang," kata dia. Sebelumnya kritik disampaikan Andi yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat mempertanyakan posisi Puan sebagai Menko PMK. Menurut dia, dalam akun twitternya, aksi penjarahan oleh masyarakat terjadi karena kurangnya pasokan logistik dan disebabkan adanya mata rantai manajemen penanganan tanggap darurat yang terputus. Ia menyebut, harusnya Puan memimpin tanggap darurat ini karena sudah menjadi tanggung jawabnya. "Bukan saya ingin memperkeruh situasi, menurut saya rantai manajemen penanggulangan bencana ada yang putus, Harusnya ini tanggung jawab Menteri Puan Maharani. Saran saya kabinet 2019-2024 jangan asal pasang menteri, lihat juga kemampuannya," tutur Andi dikutip dari akun Twitternya, @AndiArief, Senin, 1 Oktober 2018.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Motorola Luncurkan Perangkat Baru di Indonesia, Usung Fitur Kamera dan Audio Terbaru

Jumat, 08 Mei 2026 19:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Motorola Indonesia meluncurkan sejumlah perangkat baru yang menyasar pasar smartphone dan aksesori di Tanah Air. Produk yang d…

Polrestabes Surabaya Bongkar Joki UTBK-SNBT 2026, Libatkan Dokter hingga ASN

Jumat, 08 Mei 2026 18:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Polrestabes Surabaya membongkar praktik perjokian dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi N…

Gelar Dialog Stakeholder dengan Pelanggan Industri, Wujud Nyata PLN UIT JBM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 08 Mei 2026 18:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sebagai wujud dukungan terhadap pelanggan pada segmen industri, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM),…

Reses di Rungkut Tengah, Bambang Haryo Paparkan Program MBG dan Serap Aspirasi Warga

Jumat, 08 Mei 2026 18:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi RW 5, Kelurahan Rungkut Tengah, Surabaya, dalam rangka kegiatan reses pada …

IBCA BFC MMA Kota Madiun Raih 14 Medali di Kejuaraan Jatim Piala Wali Kota Surabaya 2026

Jumat, 08 Mei 2026 18:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet IBCA BFC MMA Kota Madiun dalam ajang Kejuaraan IBCA MMA se-Jawa Timur Piala Wali Kot…

KPK Periksa Pegawai KAI Daop 7 Madiun, Dalami Dugaan CSR di Kasus Maidi ‎

Jumat, 08 Mei 2026 18:25 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait penyaluran dana corporate social responsibility (CS…