Tak Hadiri Hearing, Bawaslu Dinilai tak Profesional

Sabtu, 15 Des 2018 09:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komisi C DPRD Surabaya menilai Bawaslu Surabaya telah melakukan pelecehan terhadap simbol lembaga negara usai tidak hadir saat diundang hearing, terkait kinerja sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu 2019. Rapat yang sedianya digelar pada Jumat (14/12) kemarin ditunda karena Bawaslu tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas. "Rapat bersama Bawaslu Kota Surabaya terpaksa ditunda karena pihak Bawaslu tidak ada yang hadir," ujar Syaifuddin Zuhri, di Ruang Komisi C DPRD Surabaya. Rapat ini, kata Syaifuddin sebenarnya sebagai upaya untuk koordinasi sekaligus konfirmasi terhadap laporan dari berbagai pihak yang menyebutkan kinerja Bawaslu masih belum maksimal. Seperti penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang banyak dilakukan oleh Bawaslu akhir-akhir ini. Sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD berkepentingan untuk mengawasi semua lembaga negara termasuk Bawaslu karena operasionalnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Upaya untuk mendatangkan Bawaslu dalam rapat bersama ini juga berkaitan dengan kinerjanya, yang dinilai tidak profesional setelah memanggil ketua DPRD Surabaya Ir. Armuji terkait dengan dugaan pelanggaran kampaye yang akhirnya tidak terbukti. "DPRD sesuai dengan fungsinya sebagai pengawasan berhak memanggil Bawaslu untuk menjelaskan kinerjanya sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi semua opeasionalnya dibiayai oleh APBD kota Surabaya " jelasnya. Hal senada juga disampaikan oleh anggota komisi C DPRD Surabaya Vinsensius atau yang akrab disapa dengan Bang Awey. Menurutnya, tindakan dengan tidak menghadiri undangan tanpa ada alasan yang jelas merupakan cermin kurang kooperatifnya lembaga ini. Seharusnya Bawaslu menyampaikan alasan ketidakhadirannya saat diundang DPRD untuk koordinasi terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu.Menurutnya banyak permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh Bawaslu, termasuk penertiban APK yang dinilai ’tebang pilih’. Indikasinya, kata Awey, masih ada baliho APK milik caleg yang melanggar tapi tetap dibiarkan terpasang. “Kalau hal ini tidak diatasi nanti akan kita laporkan ke Dewan Pengawas Pelaksana Pemilu (DKPP)," ujarnya. Jika Bawaslu tidak melaksanakan kinerja secara profesional melalui lembaga legislatif bisa melakukan intervensi anggaran karena biaya operasionalnya menggunakan APBD. "Jika Bawaslu tidak bekerja dengan baik kami akan mengusulkan untuk mengurangi anggaran operasionalnya, saat pembahasan anggaran," jelasnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Mojokerto Ke-108, Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci Kemajuan

Minggu, 21 Jun 2026 16:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108 di ruang sidang u…

Unik! Suvenir Bibit Cabai dan Karangan Bunga Bibit Jeruk Warnai HUT ke-108 Kota Mojokerto

Minggu, 21 Jun 2026 16:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemandangan unik mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-108 Kota Mojokerto. Selain kemeriahan acara, perhatian juga…

Siagakan Genset, Dishub Surabaya Pastikan Traffic Light Nyala saat Listrik Padam

Minggu, 21 Jun 2026 13:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti pemadaman listrik bergilir, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah mengaktifkan genset…

JPC Tetap Beroperasi Meski Izin Kedaluwarsa, Pemkot Madiun Tunggu Hasil Telaah Staff

Minggu, 21 Jun 2026 13:44 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Meski izin operasional parkir off-street milik PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr Soetomo, Kota Madiun, diketahui telah k…

Suku Cadang Mahal, Pemkab Tulungagung Siapkan Kenaikan Tarif Sewa MPU Gratis Pelajar

Minggu, 21 Jun 2026 13:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Akibat meningkatnya biaya perawatan dan harga suku cadang kendaraan, beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Permudah Mobilitas di Pelosok Desa, Situbondo Usulkan 36 Titik Pembangunan Jembatan Garuda

Minggu, 21 Jun 2026 13:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, telah mengusulkan sebanyak 36 titik…