Malaysia & China Lanjutkan Proyek Jalur Kereta

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Malaysia dan China memutuskan untuk melanjutkan pengerjaan proyek jalur kereta multi-miliar dolar dengan kesepakatan untuk memangkas anggaran hingga tiga kali lipat setelah proses negosiasi yang panjang. Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang mulai menjabat pada Mei tahun lalu, telah berjanji untuk menegosiasikan ulang atau bahkan membatalkan proyek yang sebelumnya disahkan oleh mantan PM Najib Razak. Kantor pemerintahan PM Mahathir mengatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memangkas anggaran proyek jalur kereta sepanjang 688 kilometer menjadi 44 miliar ringgit atau sekitar US$10,7 miliar, dari anggaran awal 65,5 miliar ringgit. "Pengurangan ini pasti akan menguntungkan Malaysia dan meringankan beban pada posisi keuangan negara," ungkap pernyataan resmi pemerintah Malaysia pada Jumat (12/4/2019). Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lu Kang menyampaikan bahwa para pejabat di kedua negara terus melakukan komunikasi yang erat engenai negosiasi proyek tersebut. "Kami juga berharap bahwa kedua pihak dapat segera melanjutkan pembangunan proyek, mengelola dengan baik situasi yang sudah membaik, dan memperluas potensi keuntungan," kata Lu. Pada Januari, sejumlah sumber yang tidak diidentifikasikan mengatakan bahwa kontraktor China Communications Construction Co Ltd (CCCC) telah menawarkan dana hampir separuh dari total biaya untuk melanjutkan proyek ini, yang dikenal sebagai East Coast Rail Line (ECRL). Kemudian pada Maret, perwakilan Malaysia dalam proses negosiasi, Daim Zainuddin, mengatakan mereka dapat memasukkan unsur-unsur komersial yang akan bermanfaat bagi negaranya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Diluncurkan pada 2017, proyek utama dari program Belt and Road China di Asia Tenggara bertujuan menghubungkan pantai timur Malaysia di Laut China Selatan dengan jalur air yang sibuk di Selat Malaka di pantai barat. Akan tetapi, Malaysia memutuskan menunda proyek ini pada Juli tahun lalu, setelah anggaran proyek naik drastis di tengah kurangnya transparansi, sehingga memberatkan negara dengan risiko terbelit utang dalam jumlah besar.
Tag :

Berita Terbaru

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas ekspor bawang merah Brebes ke Thailand dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage…

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan…

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda),mulai tahun depan dan…

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Kajari Surabaya Yth, Praktisi hukum banyak yang kenal jaksa itu mengemban Dominus Litis. Ini asas hukum dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau …

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan menyiapkan kebijakan khusus bagi UMKM dalam menghadapi aturan wajib h…

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,sebelum dicopot, sempat bilang mencurigai ada oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang …