Perusahaan India Boikot Produk China

Kamis, 18 Apr 2019 11:37 WIB

SURABAYAPAGI.com - Sejumlah Pengusaha India menyerukan boikot terhadap produk-produk buatan China. Hal ini mendorong potensi meletupnya perang dagang negara tersebut dengan Tiongkok. Di tengah suasana pemilu, Perdana Menteri India Narendra Modi ikut memanas-manasi isu tersebut dengan melemparkan bola panas kepada publik. “Sejauh hal tersebut menyangkut sentimen publik terhadap barang-barang Tiongkok, maka kita harus menyerahkannya pada kebijaksanaan sooj-bhooj mereka,” kata Modi. Komentar Modi ini dinilai politis di tengah suasana pemilu mengingat kuatnya asosiasi pengusaha perdagangan India (CAIT) yang memiliki 70 orang anggota. Peletup aksi boikot ini sendiri didasarkan pada keputusan Beijing untuk memveto Dewan Keamanan PBB dari upaya untuk menyatakan Masood Azhar, ketua kelompok ekstremis Jaish-e-Mohammed yang bertanggung jawab atas serangan teror Pulwama yang menewaskan 41 pasukan keamanan India, sebagai teroris global. Meski begitu, telah lama diakui pula bahwa produk buatan China telah merugikan industri kecil di India. Meskipun sebagian besar analis memperingatkan bahwa boikot tidak akan berhasil dan justru akan lebih banyak merugikan India, asosiasi pedagang CAIT telah memanfaatkan komentar Modi untuk menggalang dukungan publik. CAIT mengklaim eksportir Cina menikmati praktik perdagangan yang tidak adil, mengurangi kualitas produk, dan membayar pajak yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan persaingan yang tak seimbang dengan produk buatan dalam negeri. Asosiasi juga telah mendesak pemerintahan Modi untuk mengenakan bea masuk yang besar yakni dari 300 persen hingga 500 persen pada produk-produk China sambil menuntut penerapan hukuman yang berat untuk setiap pelanggaran ketentuan tersebut. Praveen Khandelwal, sekretaris jendral CAIT, mengatakan perbedaan harga antara produk-produk buatan China dan India adalah antara 30 persen hingga 40 persen untuk berbagai barang seperti mainan, jam tangan, elektronik, bahan festival dan alat-alat perangkat keras. “Perusahaan-perusahaan China beroperasi dengan desain yang menyeramkan. Kami telah meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan antara importir dan pejabat China di berbagai pelabuhan, yang membantu perusahaan asing melanggar peraturan," ungkapnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Siagakan Genset, Dishub Surabaya Pastikan Traffic Light Nyala saat Listrik Padam

Minggu, 21 Jun 2026 13:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti pemadaman listrik bergilir, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah mengaktifkan genset…

JPC Tetap Beroperasi Meski Izin Kedaluwarsa, Pemkot Madiun Tunggu Hasil Telaah Staff

Minggu, 21 Jun 2026 13:44 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Meski izin operasional parkir off-street milik PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr Soetomo, Kota Madiun, diketahui telah k…

Suku Cadang Mahal, Pemkab Tulungagung Siapkan Kenaikan Tarif Sewa MPU Gratis Pelajar

Minggu, 21 Jun 2026 13:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Akibat meningkatnya biaya perawatan dan harga suku cadang kendaraan, beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Permudah Mobilitas di Pelosok Desa, Situbondo Usulkan 36 Titik Pembangunan Jembatan Garuda

Minggu, 21 Jun 2026 13:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, telah mengusulkan sebanyak 36 titik…

Tekan Angka Stunting, Pemkot Surabaya Gencarkan Program BWSE Jilid V

Minggu, 21 Jun 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Melalui program Gebyar Bersama Wujudkan Surabaya Emas (BWSE) Eliminasi Masalah Stunting Jilid V, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…

Gerakkan Perekonomian Daerah, Pemkot Dukung SWF 2026 Masuk Kalender Event Tahunan

Minggu, 21 Jun 2026 12:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai salah satu langkah strategis menggerakkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh gelaran…