Demi Kualitas SDM, Pemerintah Ogah Kejar Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Rabu, 17 Jul 2019 14:02 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah dilaporkan tidak memiliki antusiasme yang berkobar-kobar demi meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pasalnya, pemerintah menilai keadaan ekonomi global saat ini tengah melambat. Sebaliknya, pemerintah lebih mengutamakan bagaimana mengentaskan kemiskinan, kesenjangan dan penganggutan. Staf Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyampaikan, demi mengatasi permasalahan itu, pemerintah lebih berminat untuk membenahi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun mendatang. Pekerjaan rumah tersebut sudah dilaksanakan dengan meningkatkan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. Ahmad Erani menyontohkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dilaporkan telah menyetujui peningkatan anggaran untuk program Balai Latihan Kerja dan pendidikan vokasional dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Sosial RI sendiri dilaporkan meningkat sebanyak Rp2,6 triliun menjadi Rp62,76 triliun. Naiknya alokasi anggaran tersebut sedianya dipakai demi peningkatan kualitas bantuan sosial sekaligus Program Keluarga Harapan (PKH). "Jadi, lima tahun mendatang bakal menjadi masa demi memastikan kualitas SDM nasional," cetus Ahmad Erani di Jakarta, Rabu (17/7/2019). Menurut pemerintah, sambung Ahmad Erani, peningkatan kualitas SDM secara nasional sangat penting bagi investasi yang masuk ke tanah air. Dengan kalimat lain, level investasi bakal sukar tumbuh jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berpendapat lain. Menurutnya, biang keladi sulitnya investasi masuk ke dalam negeri lantaran perbedaan aturan yang berlaku di pusat dan di daerah. Menurut Rosan, peraturan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, banyak tahapan yang wajib diselesaikan. "Contohnya, ada investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia. Tetapi mereka urung lantaran mengetahui adanya perbedaan aturan. Misal di pemerintah pusat persyaratannya a, b, c dan d. Namun di pemerintah daerah bisa hingga z. Hal inilah yang banyak menjadi keluhan," ungkap Rosan Roeslani.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

MA Batalkan Vonis Bebas PN Gresik, PPAT Resa Andrianto Divonis Penjara

Minggu, 14 Jun 2026 14:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Perkara yang sempat menyita perhatian publik di Gresik akhirnya mencapai babak akhir. Mahkamah Agung (MA) RI membatalkan putusan b…

Petani di Jember Merugi Gagal Panen, Puluhan Hektare Jagung dan Padi Ludes Diserang Tikus

Minggu, 14 Jun 2026 14:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Dalam beberapa pekan terakhir, para petani jagung dan padi di wilayah Jember, Jawa Timur mulai merugi lantaran gagal panen akibat…

Gandeng BRI dan Polytron, PLN Group Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik di Jawa Timur

Minggu, 14 Jun 2026 14:08 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dalam upaya mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, PLN Group Jawa Timur menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) d…

Menuju MBG Berkualitas, DPRD Gresik Dorong Standarisasi Dapur dan Perlindungan Tenaga Kerja

Minggu, 14 Jun 2026 14:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Komitmen pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat dukungan dan pengawalan serius dari DPRD K…

Gelar Apel Pasukan dan Peralatan, PLN UID Jatim Perkuat Sinergi Mitra Dengan

Minggu, 14 Jun 2026 14:02 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menggelar Apel Gelar Peralatan dan Personel Kontrak Harga Satuan Jasa (KHS) K…

Scoot Genjot Ekspansi dan Strategi Pemasaran untuk Rebut Pasar Penerbangan Indonesia

Minggu, 14 Jun 2026 14:00 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) Scoot memperkuat penetrasi pasar Indonesia melalui strategi pemasaran berbasis lokal, s…