Demi Kualitas SDM, Pemerintah Ogah Kejar Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Rabu, 17 Jul 2019 14:02 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah dilaporkan tidak memiliki antusiasme yang berkobar-kobar demi meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pasalnya, pemerintah menilai keadaan ekonomi global saat ini tengah melambat. Sebaliknya, pemerintah lebih mengutamakan bagaimana mengentaskan kemiskinan, kesenjangan dan penganggutan. Staf Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyampaikan, demi mengatasi permasalahan itu, pemerintah lebih berminat untuk membenahi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun mendatang. Pekerjaan rumah tersebut sudah dilaksanakan dengan meningkatkan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. Ahmad Erani menyontohkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dilaporkan telah menyetujui peningkatan anggaran untuk program Balai Latihan Kerja dan pendidikan vokasional dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Sosial RI sendiri dilaporkan meningkat sebanyak Rp2,6 triliun menjadi Rp62,76 triliun. Naiknya alokasi anggaran tersebut sedianya dipakai demi peningkatan kualitas bantuan sosial sekaligus Program Keluarga Harapan (PKH). "Jadi, lima tahun mendatang bakal menjadi masa demi memastikan kualitas SDM nasional," cetus Ahmad Erani di Jakarta, Rabu (17/7/2019). Menurut pemerintah, sambung Ahmad Erani, peningkatan kualitas SDM secara nasional sangat penting bagi investasi yang masuk ke tanah air. Dengan kalimat lain, level investasi bakal sukar tumbuh jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berpendapat lain. Menurutnya, biang keladi sulitnya investasi masuk ke dalam negeri lantaran perbedaan aturan yang berlaku di pusat dan di daerah. Menurut Rosan, peraturan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, banyak tahapan yang wajib diselesaikan. "Contohnya, ada investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia. Tetapi mereka urung lantaran mengetahui adanya perbedaan aturan. Misal di pemerintah pusat persyaratannya a, b, c dan d. Namun di pemerintah daerah bisa hingga z. Hal inilah yang banyak menjadi keluhan," ungkap Rosan Roeslani.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…