Harga Seragam Batik SMP di Jombang Mahal, Wali Murid Mengeluh

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Sejumlah wali murid SMP di Jombang, Jawa Timur, mengeluh dengan harga seragam batik yang mahal. Seragam batik itu dibeli sendiri oleh setiap wali murid khusus untuk murid tahun ajaran baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Jombang. Untuk satu seragam batik sekolah, wali murid harus mengeluarkan biaya berkisar hingga setengah juta rupiah. Namun, wali murid tidak banyak yang berani mengungkapkan akan mahalnya harga seragam batik tersebut. Salah satu wali murid dari SMP Negeri 2 Jombang, WI (37), yang mewanti-wanti namanya untuk dipublikasikan mengatakan, bahwa harga seragam batik di sekolah anaknya dinilai cukup mahal. "Satu setel seragam, wali murid harus membayar sekitar Rp 339-450 ribu. Itu tergantung ukuran besar kecilnya siswa," katanya, Rabu (11/9/2019). Harga segitu, lanjutnya, hanya berupa kain saja, belum ongkos jahit. Jika ditambah dengan ongkos jahit, biaya yang harus dikeluarkan bertambah menjadi Rp 165 ribu. "Kalau yang putri ukuran L, itu Rp 420 ribu. Kalau untuk ukuran XL harganya Rp 447 ribu. Itu masih berupa kain saja," lanjutnya. "Kalau bisa ya dimurahkan sedikit lah. Kalangan seperti saya yang kurang mampu ini ya sangat keberatan dengan harga segitu," tambahnya. WI mengungkapkan, jika Harga seragam batik ditentukan langsung oleh pihak sekolah. "Memang waktu rapat itu kesepakatan bersama. Namun, waktu itu tidak ada sesi tanya jawab. Jadi langsung diputuskan segitu," ungkapnya. Sementara, wali murid lainnya, N (33), juga mengatakan hal yang sama. Dirinya merasa keberatan dengan mahalnya harga kain seragam batik yang ditetapkan pihak sekolah anaknya. "Saya berharap ada keringanan dari sekolah untuk yang kurang mampu. Sebenarnya keberatan mas. Tapi gimana lagi, sudah ditentukan segitu harganya," katanya. N menjelaskan, oleh pihak sekolah, pelunasan biaya seragam tersebut dilakukan dengan cara mencicil. Maksimal pada Agustus kemarin harus lunas semua. "Iya dicicil. Cuman ya dibatasi sampai bulan kemarin, harua lunas semua beserta uang gedungnya," pungkasnya. (suf)
Tag :

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…