Disdikbud Kabupaten Jombang Akui Pengadaan Kain Seragam Belum Dibayar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Biaya pengadaan kain seragam gratis program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Jawa Timur belum dibayarkan pada rekanan, yang menyerap anggaran kurang lebih sebesar Rp 27 Milyar. Sekretaris Disdikbud Jombang, Jumadi mengatakan, dengan belum dilakukan pembayaran ini berdampak pada serapan APBD Disdikbud yang masih sangat minim. ”Jadi ini belum dilakukan pembayaran, meski kemarin kain seragam pramuka sudah dibagikan. Pembayaran dilakukan apabila semua kain seragam sudah diserahkan,” katanya, Selasa (1/10/2019). Jumadi mengungkapkan, hingga kini kain seragam gratis nasional maupun seragam olahraga tak kunjung datang. Sehingga tidak bisa memastikan kapan kain tersebut bisa teralisasikan. “Kami masih belum mendapat laporan dari teman-teman,” ungkapnya. Namun demikian, lanjutnya, setelah mengetahui ada keterlambatan pengiriman yang targetnya 29 September kemarin, pihak dinas sudah melakukan rapat. ”Kemarin juga ada hearing dengan DPRD. Jadi kita rapatkan progresnya dan langkah-langkah yang dilakukan,” ujarnya. Jumadi menegaskan, untuk keterlambatan ini dinas memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali, sekaligus denda berjalan sesuai aturan yang berlaku. ”Besaran denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yang terlambat. Jadi tinggal dikalikan saja,” tegasnya. Selain memberlakukan denda kepada rekanan, berbagai langkah sudah dilakukan Disdikbud, agar kain seragam ini bisa segera direalisasikan. ”Kami sudah berupaya, langkah apapun juga sudah kita lakukan. Kita juga ingin segera teralisasikan dengan cepat,” pungkasnya. (suf)
Tag :

Berita Terbaru

Kisruh Pengelolaan Kios Pasar Tradisional, Ombudsman RI Periksa Pemkot Madiun 

Kisruh Pengelolaan Kios Pasar Tradisional, Ombudsman RI Periksa Pemkot Madiun 

Selasa, 10 Mar 2026 18:55 WIB

Selasa, 10 Mar 2026 18:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM,Madiun – Polemik pengelolaan kios pasar tradisional di Kota Madiun kini berada di tangan Ombudsman RI setelah lembaga tersebut memeriksa  Pe…

Fraksi PDIP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim Tegas Larang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Fraksi PDIP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim Tegas Larang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Selasa, 10 Mar 2026 17:40 WIB

Selasa, 10 Mar 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta kembali keluarkan larangan tegas penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.…

Ning Ita Minta Prameswari, PSC dan PMI Tetap Maksimal Layani Warga Meski Puasa

Ning Ita Minta Prameswari, PSC dan PMI Tetap Maksimal Layani Warga Meski Puasa

Selasa, 10 Mar 2026 16:44 WIB

Selasa, 10 Mar 2026 16:44 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta tim Prameswari, Public Safety Center (PSC) 119, hingga Palang Merah Indonesia (PMI)…

Polsek Talun Polres Blitar Bagi Takjil ke Masyarakat

Polsek Talun Polres Blitar Bagi Takjil ke Masyarakat

Selasa, 10 Mar 2026 16:16 WIB

Selasa, 10 Mar 2026 16:16 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar – Polsek Talun Polres Blitar berbai takjil kepada masyarakat di depan mapolsek pada Selasa (10/3) sore. Bersama ibu-ibu bhayangkara, p…

Pemkot Mojokerto Susun Grand Design dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Pemkot Mojokerto Susun Grand Design dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Selasa, 10 Mar 2026 15:59 WIB

Selasa, 10 Mar 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025-2045 dan…

Aktivitas Produksi Brem UMKM Madiun Tertunda Gegara Musim Hujan Berkepanjangan

Aktivitas Produksi Brem UMKM Madiun Tertunda Gegara Musim Hujan Berkepanjangan

Selasa, 10 Mar 2026 14:22 WIB

Selasa, 10 Mar 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Melihat cuaca ekstrem yang tidak menentu, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang tidak hanya…