Tim Saber Pungli Jombang Turun Tangan Terkait Keluhan Pengadaan Seragam Bat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Aparat penegak hukum dari Tim Saber Pungli Jombang, Jawa Timur, merespon dengan banyaknya keluhan wali murid mengenai mahalnya harga kain seragam batik di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jombang. Ketua Tim Saber Pungli Jombang, Kompol Budi Setiono mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan permasalahan yang menjadi sorotan publik itu. “Sejak awal jadi ulasan di media, tim kami sudah mulai bergerak dalam penyelidikan. Dan sampai sekarang kami masih terus berupaya mencari keterangan dan barang bukti lain,” katanya, Rabu (2/10/2019). Budi menjelaskan, proses penyelidikan yang dilakukan Tim Saber Pungli terkait beberapa keluhan yang muncul dengan harga kain yang berbeda di tiap-tiap sekolah. Termasuk harga yang terlalu mahal dari pada di pasaran. “Biasanya kita akan periksa beberapa komponen di sekolah ya. Mulai komite, pihak sekolah juga wali muridnya sendiri nanti,” jelasnya. Budi, yang juga menjabat sebagai Wakapolres Jombang menyebut, bahwa salah satu keluhan pembayaran yang tanpa disertai bukti pembayaran, juga akan menjadi fokus tersendiri. “Termasuk untuk yang kwitansi itu, kita juga perlu tanya nanti sekolah dan pihak-pihak terkaitnya. Gimana kok jadi begitu,” ujarnya. Meski demikian, sambung Budi, Tim Saber Pungli juga sudah sering memberikan penyuluhan kepada banyak sekolah terkait, harus hati-hati langkah yang dilakukan pihak sekolah dalam menentukan kebijakan. “Yang jelas karena ini juga jadi sorotan masyarakat, kami akan tetap menindaklanjutinya,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan kain seragam batik untuk pelajar SMP di Jombang, dipasok satu supplier. Dari data yang dihimpun, sedikitnya ada dua sekolah yang menyebutkan bahwa kain batik yang dipakai siswa-siswinya dipasok dari satu penyuplai kain saja. Penyedia kain batik tersebut dari pihak Rama Textile.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…