Kain Seragam Tak Kunjung Tuntas, Komisi D Desak Disdikbud Jombang Tegas

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Hingga saat ini belum ada kabar kedatangan kain seragam gratis nasional maupun olah raga dari rekanan, membuat anggota DPRD Jombang, Jawa Timur protes. Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa mengatakan, agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang melakukan sikap tegas pada rekanan, termasuk melakukan putus kontrak. ”Ya seharusnya pemkab lebih tegas lagi kepada pihak penyedia, kenapa kain seragam lainnya (nasional, Red) dan seragam olah raga tak kunjung tuntas,” katanya, Rabu, (2/10/2019). Mustofa mengungkapkan, bahwa program ini sudah berjalan lama sekali, mengingat pembagian kain seragam sudah terlambat. "Parahnya, hingga kini belum ada kepastian kapan kain tersebut bisa direalisasikan. Kan kemarin deadlinenya akhir September, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkapnya. Menurut Politisi Fraksi PKS, dengan kondisi ini seharusnya Pemkab melalui Disdikbud memberikan tindakan tegas kepada pihak penyedia. Apabila tidak bisa memberikan kepastian, dilakukan putus kontrak. "Lakukan backlist kepada pihak penyedia kalau memang sudah diberi teguran. Dan harusnya dilakukan tindakan tegas. Jangan sampai di undur-undur terus,” ujarnya. Dengan keterlambatan ini, membuat wali murid semakin banyak yang membeli seragam baru ketimbang menunggu kain seragam yang tidak kunjung datang. "Kan jadinya program ini mubazir," cetusnya. Untik itu, Mustofa menegaskan, kain seragam ini harus segera dibagikan secepatnya, karena proses belajar terus berjalan. ”Mau sampai kapan para murid baru menggunakan seragam lama,” tukasnya. Sementara, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati menuturkan, memang banyak permasalahan terkait pembagian kain seragam gratis tersebut. "Dan molornya ini membuat wali murid melakukan tindakan inisiatif dengan membeli seragam baru sendiri,” tuturnya. Untuk itu, pihaknya berencana akan kembali memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang untuk dimintai klarifikasi. ”Tentu kami akan kembali melakukan pemanggilan untuk mempertanyakan sedetail mungkin adanya keterlambatan pembagian kain seragam tersebut,” pungkasnya.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…