PPK Disdikbud Jombang Akui Kain Seragam Belum Semua Dikirim Penyedia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Proyek kain seragam gratis SD/MI, dan SMP/MTs yang menelan anggaran APBD sebesar 27 Milyar itu, sudah telat tujuh hari pada Minggu (6/10), kemarin. Senin (7/19/2019). Dihitung dari batas akhir pengiriman sesuai kontrak 29 September lalu. Namun, pengiriman kain seragam gratis SD/MI, dan SMP/MTs program Bupati Jombang, Jawa Timur, hingga kini belum juga terealisasi seluruhnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdikbud Jombang, Rendra Kusuma mengatakan, terkait kain seragam bahwa sampai sekarang penyedia belum mengirim seluruh kain. ’’Belum datang semuanya,’’ katanya, Minggu (6/10/2019). Rendra menjelaskan, untuk sementara ini belum bisa menyebut ada berapa kain yang sudah tiba di Jombang. Termasuk jumlah kain seragam yang baru saja tiba di Jombang pada Jumat lalu. ’’Datanya di kantor, mohon maaf kemarin di luar kota,’’ jelasnya singkat. Bersadarkan data yang dihimpun di lapangan, sedikitnya ada 129 boks saat pengiriman Jumat lalu. Dan sebelumnya, ada 97 karung berisi seragam olahraga yang sebelumnya dikirim. Itu pun masih separo. Namun, pihak Disdikbud Jombang menyebut, untuk seragam olahraga sementara yang sudah dikirim hanya untuk SMP/MTs. Jumlahnya itupun belum seluruhnya. "Baru sekitar 11.000 seragam dari 24.000 seragam. Sedangkan kain seragam pramuka saat ini sudah dibagikan ke masing-masing sekolah," pungkasnya. Sementara, dari pantauan di gedung Tennis Indoor pukul 13.30 WIB, tidak ada perubahan signifikan pada progres pengiriman. Masih tetap sama seperti Jumat lalu (4/10). Baru sebagian kain seragam gratis program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada kemarin, yang tiba di Jombang. Tumpukan kain seragam yang masih dikemas dalam karung warna putih berada di pintu utara. **foto** Di bagian dalam juga sama, seluruhnya masih dalam kemasan karung. Hanya sebagian kain warna hijau yang nampak tak dibungkus dalam sak putih. Suasana di area itu juga sepi, tak ada satu pun petugas. Belum terselesaikannya pengadaan kain seragam gratis ini, membuat denda masih terus berjalan bagi rekanan. Meski hingga saat ini rekanan belum mendapatkan pembayaran dari Pemkab. Perlu diketahui, hingga Minggu (6/10) kemarin, rekanan dikenakan denda hampir mencapai Rp 70 juta.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…