Gagal Realisasi, PPK Disdikbud Jombang Targetkan Kain Seragam Gratis Akan T

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Belum dikirimkannya semua kain seragam gratis untuk pelajar oleh rekanan pemenang lelang, diakui oleh Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Disdikbud Jombang, Jawa Timur. Sehingga, program Bupati dan Wakil Bupati Jombang tersebut gagal direalisasikan tepat waktu sesuai jadwal kontrak. Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Disdikbud Jombang, Rendra Kusuma mengatakan, ia menargetkan pengiriman kain seragam nasional maupun seragam olah raga bisa tuntas semua. "Besok Selasa, (8/10) bisa tuntas semua. Tadi sudah dilakukan pengiriman tapi sebagian. Yang lainnya besok,” katanya, Senin (7/10/2019). Namun Rendra menjelaskan, bahwa selaku PPK ia masih belum bisa memastikan jumlah kain seragam yang sudah datang, dan berapa jumlah kain yang masih belum dikirim. ”Saya masih belum bisa melakukan pengecekan. Rencananya akan dilakukan pengecekan dengan pihak penyedia untuk jumlahnya,” jelasnya. Meski pengiriman kain seragam gratis sudah mendapat kepastian, lanjutnya, tetapi pihaknya masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pembagian ke sekolah-sekolah. ”Untuk pembagiannya masih menunggu uji lab terlebih dahulu. Kalau semua sudah, rencana minggu ini akan dilakukan uji lab,” ujarnya. Jika dari hasil lab tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan, maka kain seragam akan dikembalikan kepada pihak penyedia. "Ya kalau tidak sesuai dikembalikan lagi,” tandasnya. Sedangkan untuk pembayarannya, menurut Rendra mekanismenya yakni, pihak penyedia harus membayarkan denda terlebih dahulu. Baru kemudian bisa dilalukan pembayaran. ”Semisal denda Rp 26 juta, ya itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa membayarnya,” cetusnya. Meski pengiriman sudah dilakukan hingga saat ini, tapi denda tetap berjalan. "Karena seragam yang dikirim tidak keseluruhan. Tentu denda masih berjalan sampai pengiriman tuntas,” pungkasnya.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…