Anggota Dewan Meminta Pemkab Jombang Tunda Pengisian Direktur BUMD

Rabu, 09 Okt 2019 13:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Anggota DPRD Jombang, Jawa Timur angkat suara terkait Pemkab Jombang membentuk panitia seleksi (Pansel) pengisian direktur BUMD. Anggota DPRD Jombang, M. Subaidi Mohtar, meminta kepada Pemkab agar menunda rencana pembentukan Pansel. “Untuk pengisian direktur seharusnya ditunda dahulu sampai revisi Perda perusahaan daerah ini selesai,” pintanya, Rabu (9/10/2019). Menurut penjelasan Subaidi, memang aturan peraturan daerah (Perda) yang lama memang sudah ada. Namun, saat ini DPRD sudah menyiapkan perubahan. ”Saat ini sedang disiapkan naskah akademik dan draf-drafnya,” jelas Politisi PKB itu. Penundaan pengisian direktur tersebut bukan tanpa alasan. Subaidi khawatir nantinya tidak sejalan dengan semangat tata laksana pemerintahan yang baik. ”Apabila fit n poper test dilakukan terlebih dahulu, takutnya bertubrukan dengan visi-misi yang akan dibangun dalam raperda tersebut,” ujarnya. Subaidi mengungkapkan, jika selama ini BUMD Kabupaten Jombang kinerjanya belum maksimal. Sehingga PAD jauh dari harapan. "Hanya dua yang berjalan baik, yakni Bank Jombang dan PDAM," ungkapnya. Subaidi menegaskan, untuk pengisian direktur ini sebelumnya masih belum dilakukan komunikasi. ”Ya, kami mendengar sudah proses pendaftaran. Kami juga mendapat laporan yang tidak utuh,” tegasnya. Sementara, Ketua Komisi B DRPD Jombang, Sunardi mengatakan, bahwa Perda perusahan daerah dirubah menjadi Perumda. Hal itu dilakukan, mengingat pengelolaan BUMD masih belum profesioanal. "Untuk saat ini, Raperda perubahan perusahaan daerah menjadi Perumda sudah menyusun naskah akademik. Targetnya tahun ini perda disahkan, paling tidak Desember nanti,” katanya. Menurut Sunardi, dengan dirubahnya Perda tersebut diharapkan bisa meningkatkan PAD. ”Misinya kan untuk peningkatan PAD dan pengelolaan yang profesional,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Pemkab Jombang sudah melakukan pembentukan Pansel untuk pengisian jabatan direktur BUMD. Padahal aturan Raperda masih dibahas di DPRD Jombang.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Didorong Permintaan AMDK, Kinerja Emiten Kemasan Plastik Menguat di Awal 2026

Jumat, 12 Jun 2026 18:54 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Asia Pramulia Tbk mencatat pertumbuhan kinerja pada awal 2026 di tengah prospek positif industri kemasan plastik nasional yang d…

Cari Solusi Eks Tanah Ganjaran Sumur Welut, DPRD Surabaya Minta Pemkot Hadir Beri Manfaat untuk Warga

Jumat, 12 Jun 2026 18:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya memastikan persoalan eks tanah ganjaran Kelurahan Sumur Welut tidak berhenti pada polemik ruilslag yang t…

Wali Kota Mojokerto Ajak Remaja Jaga Kesehatan Reproduksi untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Jumat, 12 Jun 2026 16:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan pendidikan yang baik, tetapi juga harus didukung…

Tinjau Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan, Dewan Komisaris PLN Tekankan Keandalan Sistem Transmisi

Jumat, 12 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dalam rangka memastikan keandalan sistem kelistrikan serta memantau progres pembangunan infrastruktur strategis ketenagalistrikan, D…

Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Pak Yes Pamer Prestasi dan Capaian

Jumat, 12 Jun 2026 16:24 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan dalam rangka mendengarkan pertanggungjawabkan APBD tahun 2025, pada Jum'at (12/6/2026), menjadi…

Kembalinya Kaji Ghofur Nahkodai PKB, Bukti Kaderisasi Setengah Hati

Jumat, 12 Jun 2026 15:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Kembalinya H. Abdul Ghofur nahkodai DPC PKB Lamongan Periode 2026-2031, menjadi salah satu bukti selama ini kaderisasi di internal…