Kepala Disdikbud Jombang Dimutasi, DPRD Tunda Hearing Soal Seragam Gratis

Senin, 14 Okt 2019 18:43 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Program kain seragam gratis untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs di Jombang, Jawa Timur, amburadul. Hingga kini, pembagian kain tersebut juga belum ada kejelasan. Hal itu membuat wakil rakyat dari Komisi D DPRD Jombang, berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang. Namun rencana pemanggilan belum dapat terealisasi, lantaran ada mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Jombang pada waktu lalu. Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengatakan, bahwa pihaknya kemarin sudah mengagendakan untuk melakukan hearing dengan Disdikbud. **foto** "Karena ada mutasi pada kepala Disdikbud, sehingga hearing tersebut diundur. Kita jadwalkan kembali, kalau tidak hari Jumat (18/10) atau Senin (21/10) depan,” katanya, Senin (14/10/2019). Erna menegaskan, komisi D tetap mendesak Disdikbud agar memberikan teguran kepada pihak rekanan. Sehingga, seragam yang masih belum dikirim oleh pihak rekanan segera dikirim. ”Nanti itu juga akan kami tanyakan pada saat hearing. Kendalanya apa yang membuat molornya pembagian. Sehingga ini akan menjadi bahan evaluasi kedepan apabila program ini tetap berlanjut,” tegas politisi dari Partai PKB ini. Sementara, Erna mengungkapkan, hingga saat ini ia tidak mengetahui secara pasti apakah program kain seragam gratis ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 mendatang atau tidak. "Saya belum tahu. Karena RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) masih belum tahu,” ungkapnya. Menurut Erna, banyaknya anggaran yang bersumber dari APBD untuk kain seragam gratis yang menuai persoalan ini akan menjadi evaluasi tersendiri bagi wakil rakyat. Tak sedikit anggota dewan menyayangkan persoalan kain seragam gratis program Bupati Jombang itu. ”Ya sangat disayangkan sekali. Inikan sudah memasuki pertengahan semester, tapi pembagian kain seragam tak kunjung tuntas,” ujarnya. Masih menurut Erna, karena kain seragam dari rekanan tak kunjung datang, maka wali murid sudah banyak yang membelikan seragam sendiri. Bisa dikatakan kain seragam ini mubadzir. “Terlebih lagi ini merupakan visi-misi Bupati yang harus ditepati,” tandasnya. Perencanaan program unggulan Mundjidah-Sumrambah itu sangat minim sekali. Dinas terkait seharusnya sudah mempersiapkan dengan baik program tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. ”Kami berupaya sepenuhnya berkoordinasi dengan dinas terkait secepatnya,” pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…