Program ’Kades Lawas’ Cegah Tindak Korupsi

Selasa, 15 Okt 2019 17:13 WIB

SURABAYA PAGI, mojokerto - Sebagai wujud pencegahan korupsi pada pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan Inspektorat Jawa Timur serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, menggelar kegiatan Kawal Desa Melalui Pengawasan (Kades Lawas), Selasa (15/10) pagi di Pendapa Graha Majatama. Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi membuka kegiatan ini, dengan menyampaikan beberapa arahan penting terkait pengelolaan keuangan desa. Mulai dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa, bagi hasil pajak dan retribusi, maupun sumber pendapatan desa lainnya. “Saat ini ada 8.500 desa di Jawa Timur, menerima dan mengelola bermacam-macam jenis anggaran keuangan dari pemerintah. Karena itu alurnya harus diawasi dengan baik, guna meminimalisir kesalahan pengelolaannya,” kata wabup. Kepala DPMD Jawa Timur Mohammad Yassin, pada acara ini juga menegaskan bahwa dana desa harus dipergunakan sesuai aturan. Utamanya untuk IPM guna mengurangi kemiskinan di desa. “Kemiskinan akan tetap meningkat, jika dana desa belum digunakan secara maksimal. Maka dari itu, kita harus mendukung dan menyambut baik program-program kepala desa untuk memajukan desa masing-masing, seperti dengan mengembangkan UMKM,” kata Yassin. Pengelolaan anggaran di pemerintah desa memang wajib dijalankan dengan ketat. Sebab menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terdapat kurang lebih 100 penyelewengan dana desa di Jawa Timur. Hal ini membuat beberapa kepala desa dan perangkatnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Penyelewengan yang kerap terjadi diantaranya adalah rancangan anggaran di atas harga pasar (mark up), volume fisik pekerjaan kurang atau tak sesuai RAB, penyusunan APBDes tidak mengacu pada RKP Desa, kewajiban perpajakan belum atau tidak dilaksanakan, dan beberapa temuan lain. Hal ini seperti dijabarkan oleh Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra, yang turut hadir pada acara. “Kabupaten Mojokerto sendiri tidak memilik catatan masalah yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan desa. Namun semua saat ini harus tetap diawasi dengan benar. Kades Lawas lahir dari latar belakang kasus temuan ICW sejumlah 184 kasus, dan 141 kasus di aparatur pemerintah,” jabar Helmi. Klinik Kades Lawas yang digagas Inspektorat Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan DPMD Kabupaten Mojokerto ini, akan tetap dibuka mulai tanggal 15-18 Oktober bulan ini. dw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Kompak Tanam Pohon

Jumat, 12 Jun 2026 12:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 diperingati di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menggerakkan program Sidoarjo Asri atau…

Dengan Pola Tawarkan Bermain Sex, Kelompok Remaja Dibekuk Satreskrim Polres Blitar Kota

Jumat, 12 Jun 2026 10:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Hanya berbekal Aplikasi kencan, ketiga remaja di bekuk Satreskrim Polres Blitar Kota pada Minggu 10 Mei 2026, setelah terima laporan…

Raih Gelar Doktor Unair, Gus Fawait Kupas Tuntas Pentingnya Belanja Pemerintah Tepat Sasaran di Jawa Timur

Jumat, 12 Jun 2026 10:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi menuntaskan sidang promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan m…

Perkuat Stok dan Stabilkan Harga, BULOG Mojokerto Gelontor MinyaKita di Pasar Tanjung

Jumat, 12 Jun 2026 10:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto terus memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyaluran minyak goreng M…

Wakil Panglima TNI Bersama Dirut Agrinas Melihat Langsung Operasional KDKMP di Lamongan

Kamis, 11 Jun 2026 21:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Setelah beberapa Minggu lalu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Prabowo…

Sidang Perdana Kasus Korupsi Madiun, Maidi Berdalih CSR bukan Syarat Perizinan ‎

Kamis, 11 Jun 2026 21:10 WIB

‎ ‎ SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Walikota non aktif Maidi tampil beda dibanding dua terdakwa lainnya dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana CSR dan fee …