Pemkab Jombang Rencanakan Pengadaan Seragam Gratis, Begini Tanggapan Anggot

Rabu, 16 Okt 2019 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Salah satu program unggulan Mundjidah-Sumrambah (Murah), yaitu seragam gratis untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs, rencananya akan diadakan kembali pada tahun 2020 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur. Terkait rencana pengadaan yang menelan anggaran kurang lebih Rp 25 miliar tersebut mendapat tanggapan dari para wakil rakyat. Namun, masing-masing Fraksi DPRD Jombang memberikan tanggapan yang beragam. **foto** Anggota Fraksi PKS-Perindo, Mustofa, menolak keras rencana Pemkab Jombang kembali mengadakan seragam gratis. ”Tentu kami kembali menolak adanya program seragam gratis tersebut. Karena pada tahun ini saja pengadaan kain seragam gratis dinilai tidak berjalan maksimal,” katanya, Rabu (16/10/2019). Mustofa berharap, program ini dihentikan dan bisa dialihkan dengan program lain yang lebih bermanfaat. Semsisal, dengan menggratiskan sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA. ”Atau paling tidak ditambahkan anggaran untuk BOSDA (Biaya Operasional Sekolah Daerah). Biar sekolah yang mengelola, kan itu lebih aman,” harapnya. Mustofa menandaskan, seharusnya tidak digunakan untuk uji coba, karena ini menggunakan anggaran yang cukup besar. ”Ya saya tetap menolak, meski nanti kalah di paripuna. Karena program tahun ini saja sampai sekarang tidak ada penjelasan mekanismenya seperti apa, progresnya seperti apa,” tandasnya. Senada dengan PKS, Fraksi Arsy (Amanat Restorasi) juga menolak program unggulan Murah tersebut. Ketua Fraksi Arsy, Saichu menegaskan, kalau anggaran sebesar itu lebih baik digunakan pada program yang lebih urgent. "Sehingga bisa bermanfaat dan dirasakan masyarakat banyak. Semisal dikembangkan pada infrastruktur. Karena infrastrukutur di kecamatan-kecamatan masih sangat minim perhatian dari pemerintah. Itu sangat penting," tegasnya. Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat, M. Syarif Hidayatullah menyetujui, namun dengan catatan pemkab harus melakukan evaluasi terkait program seragam gratis ini. ”Kalau memang tidak ada masalah seperti tahun ini, dan pemkab mau melakukan evaluasi tidak ada masalah,” ujarnya. Lelaki yang akrab dipangil Gus Sentot ini memaparkan, apabila nanti dalam perencanaan sudah tidak matang dan berpotensi menimbulkan permasalahan, maka harus dihentikan. "Karena justru akan menjadi beban wali murid. Kalau memang ada bantuan yang lebih mudah, semisal memberikan bantuan sosial langsung ke anak didik yang tidak mampu. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mereka,” paparnya. Sementara Fraksi PKB juga mendukung disertai dengan catatan. Menurut Anggota Fraksi PKB, Erna Kuswati, perencanaan harus lebih matang lagi. "Apabila tahun ajaran baru dimulai, para siswa harus sudah mengenakan seragam baru tersebut. Jangan seperti sekarang, yang mana sampai saat ini tidak menggunakan seragam dari pemerintah,” cetusnya. Sedangkan dari Fraksi PPP, masih belum bisa memberikan keterangannya. Menurut Ketua Fraksi PPP, Sunardi, pihaknya menunggu hasil koordinasi dengan eksekutif. ”Kami masih belum bisa menanggapi hal itu, tunggu hasil koordinasi dengan eksekutif terlebih dahulu,” pungkasnya. (suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…