SBY Belum Clear, Demokrat Ditinggal

Rabu, 23 Okt 2019 02:23 WIB

ANALISIS ------------ Presiden Jokowi diketahui secara maraton memanggil puluhan tokoh ke Istana Kepresidenan untuk melengkapi posisi dalam kabinetnya mendatang. Dari serentetan tokoh yang memenuhi panggilan presiden, terdapat kalangan profesional dan partai politik. Hanya saja, khusus dari parpol, tidak tampak ada wakil dari PAN dan Demokrat. Terkait hal ini, pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokhim Abdussalam menilai, Presiden Jokowi sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri dalam mengarungi masa kepemimpinannya lima tahun mendatang, termasuk tidak mengajak PAN dan Demokrat. Untuk diketahui, PAN dan Demokrat adalah dua partai yang paling getol mendekati Presiden Jokowi pasca-Pemilu 2019 lalu. Ketika itu, banyak kalangan yang menduga, kedua parpol tersebut menjajaki potensi koalisi. Namun, rupanya hal itu bertepuk sebelah tangan. "Posisi PAN dan Demokrat ini tidak seksi untuk 2024 mendatang," cetus Surokhim kepada Surabaya Pagi, Selasa (22/10). "Kecuali PAN, Pak SBY dari Partai Demokrat masih punya masalah yang belum selesai dengan Ketum PDIP Megawati." Selain itu, Presiden Jokowi juga memperhitungkan faktor oposisi. Kalau semua masuk koalisi pemerintahan, maka jalannya kekuasaan bakal tidak seimbang. "Setelah Gerindra masuk, otomatis koalisi pemerintah semakin gemuk. Jadi, PAN dan Demokrat, bersama PKS, sebaiknya memang berada di luar pemerintahan," tutur Surokhim. Walau begitu, tiga partai tersebut dinilai tidak punya daya tawar yang kuat sebagai oposisi. Apalagi, PAN dan Demokrat tidak punya tradisi oposisi. "Jadi, mereka ini boleh dibilang oposisi yang dikondisikan, atau orang Jawa bilang dipangku," tutur Surokhim. Meski begitu, komposisi para calon menteri yang dipanggil presiden menurut Surokhim masih seimbang antara tokoh profesional dengan parpol. Hal tersebut menunjukkan kalau kepentingan parpol masih menjadi pertimbangan dalam kekuasaan. n "Saya berharap jumlah menteri dari kalangan profesional lebih banyak dari kalangan parpol. Tetapi bagaimanapun, presiden punya hak prerogatif untuk menentukan pembantunya," ungkap Surokhim. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Jelang Keberangkatan, Ratusan Calon Jamaah Haji Asal Lamongan Belum Terima Seragam

Senin, 06 Apr 2026 16:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Menjelang keberangkatan ibadah haji 1447 H tahun 2026, ratusan calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Lamongan, dilaporkan belum…

Nekat Seberangi Palpin Rel KA Sambil Angkat Sepeda, Kakek 74 Tahun Tewas Disambar Kereta Api

Senin, 06 Apr 2026 15:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Nandam 74 warga Desa Bendosari Kec.Sanankulon Kab.Blitar nekat seberangi Rel KA yang tak berpalang pintu, yang berujung tertemper…

PMI Kota Mojokerto Lampaui Target Kuartal I, Optimistis Capai 22 Ribu Kantong Darah di 2026

Senin, 06 Apr 2026 15:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto menunjukkan capaian positif di awal tahun 2026. Hingga kuartal pertama, PMI…

Tak Dukung Digitalisasi Parkir, Dishub Catat 600 Jukir di Surabaya Dibekukan

Senin, 06 Apr 2026 15:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai langkah menuju era digitalisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) gencar melakukan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab Lumajang Pastikan PPPK Aman dan Tetap Terjaga

Senin, 06 Apr 2026 15:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - DI tengah maraknya kebijakan efisiensi anggaran imbas konflik di Timur Tengah, tak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang…

Disdik Bojonegoro Keluarkan SE Jam Masuk Baru: SD dan SMP Pukul 06.30 WIB di Kecamatan Kota

Senin, 06 Apr 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro baru saja mengeluarkan kebijakan baru terkait jam masuk siswa SD dan SMP pukul 06.30 untuk…