Pembagian Kain Seragam Gratis Tak Kunjung Usai, Komisi D DPRD Jombang Lakuk

Jumat, 01 Nov 2019 12:47 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan sidak terkait pembagian kain seragam gratis siswa baru yang tak kunjung selesai. Wakil rakyat dari Komisi D tersebut, melakukan sidak di tiga tempat, yakni gedung tenis indoor, SDN Jatipelem 1 dan SMPN 1 Perak Jombang. Di gedung tenis indoor Japan Kusuma Bangsa, Desa Sengon, Komisi D didampingi PPK Disdikbud Jombang melihat kaos olahraga untuk SMP dan MTs yang mulai dibagikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, Rhendra Kusuma mengatakan, hari ini kegiatannya membagikan kaos olahraga. "Sampai hari ini untuk data masih ada perubahan sedikit-sedikit. Tidak sampai 10 persen. Dan nanti ada adendum untuk kekurangan itu," katanya di gedung tenis indoor, Jumat (1/11/2019). Menurut penjelasan Rhendra, untuk kain seragam nasional SD dan MI masih belum dibagikan karena masih menunggu uji labnya. Sedangkan kaos olahraga SD dan MI sudah selesai. "Untuk pembagian kaos olahraga SD dan MI diperkirakan minggu depan," jelasnya. Masih menurut Rhendra, untuk sisa kain uji lab kain belum selesai. Dan surat sudah masuk ke Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung. "Jadi di BBT Bandung itu antri ya. Jadi ya menunggu. Kita tidak bisa minta untuk didahulukan. Jadi kita mengikuti sesuai SOP mereka," ujarnya. Sementara, Anggota Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah memaparkan, sidak ini dilakukan terkait pendistribusian kain seragam yang belum tuntas. **foto** "Hanya pramuka yang sudah. Untuk pembagian kaos olahraga SMP dan MTs Insya Allah nanti siang mereka akan mengambil ke dinas," paparnya. Pria yang akrab dipanggil Gus Sentot ini mengungkapkan, harapan Komisi D untuk kain seragam ini dijadikan evaluasi untuk tahun depan. Sehingga nantinya tidak ada kasus seperti ini lagi. "Karena dengan keterlambatan seperti ini, semakin menambah beban wali murid. Karena mereka harus mempersiapkan untuk beli seragam lagi, sehingga pengeluaran bertambah," ungkapnya. Gus Sentot berharap ini dijadikan evaluasi. Tahun depan tidak ada lagi keterlambatan untuk masalah kain seragam gratis ini. Karena komitmen kepada janji bupati untuk seragam gratis. "Cuman apakah nanti berupa kain, apakah seragam jadi, ataukah nanti berupa bantuan bentuk uang atau Bosda, harapan kami ini nanti jadi pertimbangan bupati untuk melanjutkan program seragam gratis," harapnya. Gus Sentot menerangkan, bahwa ada masukan yakni bantuan berupa uang di Bosda kan atau apa, sehingga wali murid mudah menggunakan. Itu yang lebih mengena, tidak terbebani ongkos jahit yang begitu besar dari pada beli kain. "Jadi, ini masih ada lho ya kain seragam yang belum di distribusikan. Harapan saya semoga ini segera cepat di distribusikan," pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…