Usai Dibagi, Seragam Olahraga SMP/MTs di Jombang Bermasalah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Seragam olahraga gratis untuk SMP/MTs di Jombang, Jawa Timur menimbulkan persoalan baru. Poyek pengadaan kain seragam yang menelan anggaran 17 Milyar tersebut banyak ukuran yang tak sesuai dengan usulan masing-masing sekolah. Sementara, ada dua sekolah SMP yang berencana mengembalikan seragam olahraga tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang. Kepala Disdikbud Jombang, Agus Purnomo mengakui adanya keluhan dari pihak sekolah karena seragam olahraga ukurannya banyak yang kekecilan. “Laporan yang datang sementara baru dari Mojowarno, yang lain memang belum. Cuma infonya kan memang sudah menyebar ya,” akunya, Minggu (3/11/2019). Agus menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan pada sekolah penerima seragam olahraga yang ukurannya tak sesuai, untuk segera membawa kembali ke gedung tenis indoor. “Senin (4/11) besoj akan kita tindaklanjuti langsung. Sudah kita minta untuk dibawa lagi ke tenis indoor untuk proses penggantian,” jelasnya. Namun Agus menandaskan, untuk proses penggantian seragam olahraga tak bisa dilakukan secara langsung. Pihak Disdikbud akan terlebih dahulu mengumpulkan seragam yang tidak cocok untuk diatur kembal. “Kalau bisa ditukar nanti ditukar. Atau kita komunikasikan dengan SMP lain. Ini kan satu dengan yang lain ada yang mungkin kebesaran ada yang kekecilan. Kita pisah dulu baru dicocokkan. Sisanya baru kita kembalikan ke penyedia lagi,” tandasnya. Penyebab ukuran seragam olahraga tak sesuai dengan usulan sekolah, Agus berdalih karena kesulitan pembuatan ukuran seragam. Beberapa anak biasanya tak sesuai dengan ukuran seragam yang sudah jadi. “Memang susahnya itu. Namanya ukuran L, XL dan S itu setiap orang beda mungkin,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, seragam olahraga gratis yang sudah dibagikan ke sekolah banyak yang ukurannya tidak sesuai. Dan sejumlah sekolah berniat mengembalikan seragam tersebut ke Disdikbud.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…