Seragam Olah Raga Cacat Mutu, Wakil Rakyat Desak Inspektorat Tegas

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Banyaknya seragam olah raga gratis SMP dan MTs yang cacat mutu, membuat wakil rakyat di gedung DPRD Jombang protes. **foto** Wakil Ketua Komisi D, Syarif Hidayatullah mengatakan, Inspektorat harus bertindak secara tegas. Mengingat masa kontrak pengadaan kain seragam gratis keseluruhan yang menelan anggaran APBD sebesar 17 Milyar masa kontraknya sudah habis. “Harusnya Inspektorat ikut urun rembug permasalahan ini. Jangan hanya menunggu, karena ini sudah habis masa kontraknya,” kata wakil rakyat yang akrab dipanggil Gus Sentot ini, Rabu (13/11/2019). Gus Sentot menandaskan, bahwa pihak inspektorat juga harus melakukan penyelidikan terkait permasalahan ini. Karena banyak permasalahan yang terjadi, selain tidak tepat waktu pembagian. "Yang paling terbaru banyak seragam olah raga yang cacat mutu, sehingga harus dikembalikan. Ini kan juga belum pasti kapan bisa dibagikan ke murid setelah pengembalian tersebut,” tandasnya. Untuk itu, Gus Sentot meminta eksekutif pro akif mendesak pihak penyedia agar segera memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak yang berlaku. "Karena apabila ini terus berlarut-larut, masyarakat yang akan dirugikan. Sebenarnya tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan, pihak pemkab sendiri juga dirugikan,” ujar Politisi Demokrat ini. Kedepan, pemkab harus tetap melakukan evaluasi agar kedepan tidak terulang. Dan berharap permasalahan ini cepat diselesaikan. “Kan tahun depan kembali dianggarkan. Pemkab harus benar-benar melakukan evaluasi,” tukasnya. Terpisah, Inspektur Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang. "Kami sudah konfirmasi ke Disdikbud terkait pembayaran kepada pihak ketiga bahwa memang belum dibayar,” ungkapnya. Terkait denda berjalan Eka menjelaskan, pihaknya juga meminta Disdikbud segera berkomunikasi dengan pihak penyedia untuk segera menyelesaikan. ”Ya kami minta Disdikbud segera melakukan komunikasi keoada penyedia dan menyelesaikan pekerjaan ini,” pungkasnya. (suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…