Komisi A Akan Segera Panggil DPMPTSP Soal Tower Tanpa Ijin di Jombang

Kamis, 14 Nov 2019 23:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, angkat suara terkait pembangunan tower yang tak berizin di beberapa desa di wilayah Kabupaten Jombang, Kamis (14/11/2019). Terlebih, ada aksi demo dari warga Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung pada Selasa (12/11), kemarin terkait tower yang tidak ada izinnya di desa itu. Untuk itu, wakil rakyat dari Komisi A berencana akan melakukan klarifikasi terkait pembangunan tower di beberapa kecamatan di Jombang yang tidak mempunyai izin itu. Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono mengatakan, pemanggilan sejumlah dinas terkait persoalan tower ini secepatnya akan dilakukan sesuai jadwal. "Kami dan anggota Komisi A langsung merespons dan segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP Kabupaten Jombang," katanya. Kartiyono menjelaskan, pihaknya akan klarifikasi segera, langkah apa yang mereka akan lakukan. Selain itu, Komisi A sendiri tidak mentolelir adanya pembangunan yang seharusnya dibutuhkan perizinan terlebih dahulu. "Kenyataannya pihak perusahaan bisa melakukan pembangunan tower dengan sangat bebas. Bahkan kejadian ini tidak terjadi satu kali ini saja, dan sudah berulang kali. Ini namanya bukan kebobolan lagi, karena sudah berkali-kali hal ini terjadi,” jelasnya. Politisi PKB ini menilai, proses perizinan masih dilakukan. Akan tetapi, sudah membangun itu saja sudah melanggar peraturan. Menurut informasi yang didapat dirinya ada beberapa bangunan tower yang belum mengangtongi izin apapun. ”Sebenarnya kami berpikiran positif kepada Pemkab Jombang, akan tetapi hal ini terulang-ulang kembali. Kami menjadi berpikiran negatif,” ujarnya. Kartiyono menegaskan, harusnya ini menjadi momentum Pemkab Jombang untuk membuktikan slogan ’Anti Pungli’. "Dengan adanya kejadian ini tentu masyarakat juga akan berpendapat lain. Untuk itu, harusnya ada tindakan tegas bagi pengusaha nakal tersebut,” tegasnya. Kartiyono menilai, dengan adanya tindakan penyegelan ini sudah tepat. Hanya saja, bangunan yang belum mengantongi izin apapun harusnya ada tindakan lebih tegas lagi. ”Apakah hanya dilakukan penyegelan sampai nanti izin keluar. Ini yang nantinya pemkab akan kehilangan harkat dan martabat karena selalu diremehkan oleh pengusaha nakal,” pungkasnya. (suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kopdes Bikin Biaya Penalti Rp 100 Juta ke Calon Manajer

Kamis, 18 Jun 2026 23:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ada ketentuan biaya penalti Rp 100 juta pada Seleksi Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah…

Menteri Pariwisata, Koleksi Mercedes-Benz G63 Senilai Rp 8,8 Miliar

Kamis, 18 Jun 2026 23:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri telah melaporkan harta kekayaan terbarunya. Dalam laporan paling anyar itu, Widiyanti…

Grammy Awards, juga Hargai Kategori R&B dan Folk

Kamis, 18 Jun 2026 23:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pihak penyelenggara ajang Grammy Awards mengumumkan penambahan kategori penampilan musik pop Asia terbaik, buat ngerayain rilisan…

Jumat Berkah: Tahun Baru Islam Vs Masehi

Kamis, 18 Jun 2026 23:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Tahun Baru Islam, yang baru kita peringati, lebih berfokus pada perenungan spiritual dan muhasabah (evaluasi diri) dibandingkan…

Hotel Sultan Jakarta, Dieksekusi Saat Masih Ada Tamu Hotel

Kamis, 18 Jun 2026 23:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Eksekusi hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6) diwarnai kericuhan dan keunikan. Ricuh ada ratusan masa menghadang. Unik, saat…

Manuver dari Pengacara Senior Bela Eks Pejabat BGN