Komisi D Desak Disdikbud Jombang Segera Tuntaskan Seragam Gratis

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Hingga kini belum ada kepastian, kapan seragam olah raga gratis SMP sederajat yang cacat mutu tersebut diganti oleh pihak penyedia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, juga belum tahu secara pasti, kapan seragam olah raga dan kain seragam nasional dapat dibagikan pada siswa-siswi di masing-masing sekolah. Untuk itu, Komisi D DPRD Jombang mendesak Disdikbud untuk segera menuntaskan program seragam gratis pada akhir November mendatang. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan dari masyarakat yang diterima DPRD. Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengatakan, masyarakat mulai resah tak kunjung dibagikannya kain seragam tersebut, maupun kepastian penggantian seragam olah raga. ”Ya karena hearing kemarin tidak ada kepastian, kami memang berencana memanggil lagi Disdikbud dengan rekanan,” katanya, Jumat (15/11/2019). Erna mengungkapkan, Komisi D memberi kesempatan pada Disdikbud untuk menyelesaikan hingga akhir bulan ini. "Sehingga rencana pemanggilan ditunda terlebih dahulu. Kita tunggu hingga akhir November nanti, apabila tidak selesai kita akan panggil segera,” ungkapnya. Erna menegaskan, Disdikbud agar segera menuntaskan dan lebih masif lagi berkoordinasi dengan pihak penyedia. "Jangan sampai berlarut-larut seperti ini,” paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D, M. Syarif Hidayatullah menandaskan, memang permasalahan ini harus segera dituntaskan. "Sudah banyak masyarakat yang menantikan seragam tersebut. Banyak juga wali murid yang membeli seragam itu,” tandas wakil rakyat yang akrab dipanggil Gus Sentot ini. **foto** Gus Sentot mengungkapkan, dirinya baru-baru ini mendengar bahwa ada sebagian sekolah yang tidak boleh mengembalikan kaos olahraga yang kekecilan. "Hal ini sangat tidak dibenarkan, kan ini merupakan tanggung jawab penyedia. Ya itu harus dikembalikan semua, jangan sampai ada yang tidak boleh dikembalikan," pungkasnya.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…