Terkait Seragam Olah Raga di Jombang Cacat Mutu, APH Tunggu Laporan Masuk

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Proyek seragam olah raga gratis program oleh Pemkab Jombang dibagikan dalam kondisi kekecilan atau tidak sesuai dengan ukuran badan siswa. Sedikitnya ada 4.900 seragam olahraga yang dikembalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ke pihak penyedia untuk diperbaiki. **foto** Sehingga, seragam olahraga gratis untuk siswa SMP sederajat tersebut dianggap cacat mutu. Untuk itu, pihak kepolisian akan turun menyelidiki proyek miliaran rupiah itu, ketika ada pihak yang melaporkan. Saat ini, terkait seragam olahraga yang cacat mutu ini belum bisa diselidiki oleh pihak kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH) di Jombang. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Ambuka Yudha Hadi Putra mengatakan, pihaknya tidak bisa masuk untuk menyelidiki selama tidak ada pihak yang melaporkan hal tersebut. "Ya saya rasa nanti kedepannya, ketika ada laporan nanti kita pasti akan turun," katanya, Jumat (22/11/2019). Yudha menjelaskan, ketentuan cacat mutu diatur dalam perjanjian saat lelang pengadaan barang. Jika pemenang lelang sanggup bertanggung jawab memperbaiki barang yang cacat mutu itu, maka bukan sebuah masalah. "Kalau vendornya bertanggung jawab ya sah-sah saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Katakan lelang harganya segitu, dengan mutu a, b, c dan e harus terpenuhi. Ternyata begitu jadi mutu b dan c tidak terpenuhi saat penyerahan, pihak pemerintah tidak mau menerima dan dikembalikan ke vendor. Dan vendor mau mengganti, saya rasa tidak masalah," jelasnya. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Jombang juga mengaku belum bisa masuk menyelidiki seragam olahraga gratis tersebut karena prosesnya belum tuntas. Selain itu, kerugian uang negara juga belum bisa diketahui lantaran pihak Pemkab Jombang belum melakukan pembayaran. "Kalau belum selesai APH disuruh masuk, tidak tepat juga. Toh itu belum dibayar, di mana letak kerugiannya," terang Kasi Intel Kejari Jombang, Harry Rahmad. Untuk diketahui, pengadaan seragam olahraga ini sudah mendapat sorotan dari wakil rakyat di DPRD Jombang. Komisi D yang membidangi pendidikan mencium adanya kerugian uang negara dalam pengadaan seragam gratis itu.(suf)
Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…