Pengembalian Dana, Nasabah Jiwasraya Merasa Ditipu

Kamis, 06 Feb 2020 20:04 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta – Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merasa tertipu dengan janji pemerintah untuk membayar tunggakan polis jatuh tempo. Pasalnya, pemerintah berencana untuk memprioritaskan pembayaran polis tradisional. Padahal ada banyak nasabah yang menginvestasikan uang hingga miliaran rupiah di produk JS Saving Plan yang belakangan mengalami masalah. "Katanya mau dibayar Maret, tapi dijanjikan nilai tertentu, itu sama sajangeledek. Terus nilai kami yang punya (investasi) gede ke mana? Tentu semua punya rencana masa depan? Gagal semua. Jujur saya merasa ditipu oleh pemerintah," kata salah satu nasabah, Ida Tumota, Kamis (6/2). Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji mulai mencicil pembayaran klaim polis jatuh tempo pada akhir Maret. Namun demikian, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah akan memprioritas golongan nasabah pemegang polis tradisional dan dana pensiunan, lantaran mayoritas dari kelompok tersebut memiliki beban ekonomi lebih berat. Ida sendiri mempertanyakan nasib nasabah JS Saving Plan yang notabene memiliki nilai investasi besar. Untuk diketahui, JS Saving Plan adalah produk asuransi dengan nilai premi minimal Rp100 juta. JS Saving Plan menawarkan bunga tinggi sebesar 9-13 persen per tahun. "Kami ini rakyat kecil berapapun uang kami, mau Rp1 miliar, Rp2 miliar, Rp5 miliar itu adalah hasil usaha kami sendiri bukan hasil korupsi," ucapnya. Nasabah Jiwasraya lainnya, Haresh Nandwani mengaku ia mengalami kendala bisnis lantaran uangnya mengendap di Jiwasraya. Ia mengaku kecewa lantaran Jiwasraya menawarkan produknya dengan jaminan sebagai perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara. "Kami tidak percaya lagi BUMN, dari dulu yang ditonjolkan di sini BUMN 100 persen aman, mana yang aman itu mana, kami mau tanya," katanya. Sebagai upaya menuntut pengembalian dana, sebanyak 50 nasabah mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (6/2). Mereka menyampaikan surat tuntutan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.JK01

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bukan Dicuri, Hilangnya Lampu Lalin di Perak Timur Gegara Kejatuhan Dahan Pohon

Minggu, 12 Apr 2026 15:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini, media sosial (medsos) dihebohkan dengan video lampu lalu lintas yang hilang di Traffic Light Jalan Perak Timur.…

Libatkan 40 Cabor, Piala Wali Kota Surabaya 2026 Jadi Ajang Seleksi Atlet Porprov 2027

Minggu, 12 Apr 2026 15:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mematangkan pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur…

Dukung Efisiensi BBM, Pemkot Surabaya Lelang Puluhan Kendaraan Dinas dengan Masa Pakai Lebih dari 7 Tahun

Minggu, 12 Apr 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melelang sebanyak…

Bangunan SPPG di Bojonegoro Rusak Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang

Minggu, 12 Apr 2026 14:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Hujan deras yang disertai angin kencang baru saja mengakibatkan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mlideg,…

Pasca Lebaran 2026: Harga Plastik Melonjak 100 Persen, UMKM-Pedagang di Lamongan Menjerit

Minggu, 12 Apr 2026 14:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Baru-baru ini viral di berbagai daerah, tak terkecuali di Lamongan, Jawa Timur, dimana harga plastik di pasar tradisional melonjak…

Dongkrak Pembayaran PBB, Pemkot Madiun Gulirkan Program Layanan Pajak Keliling

Minggu, 12 Apr 2026 13:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat telah berkomitmen mendongkrak pembayaran Pajak…