Pembangunan Puskesmas di Jombang Bermasalah, Komisi C Gelar Hearing

Sabtu, 29 Feb 2020 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Hearing terkait proyek pembangunan puskesmas tahun 2019 yang mengalami kerusakan, digelar Komisi C DPRD Jombang dengan memanggil Dinkes dan rekanan, Sabtu (29/2/2020). Dalam hearing tersebut, ada tiga puskesmas yang menjadi sorotan para wakil rakyat. Yakni Puskesmas Kesamben, ditemukan plafonnya ambril, Puskesmas Peterongan, basement yang banjir, dan Puskesmas Mojowarno, yang pembangunannya tidak sesuai spek. Selanjutnya, perwakilan dari konsultan pembangun Puskesmas Peterongan, Harmoko menjelaskan genangan yang terjadi karena pagar belum dibangun. "Karena proses pembangunan memang belum selesai. Seluruhnya saya janji akan dirampungkan pada pembangunan tahap dua pada tahun 2020 ini,” jelasnya. Ketua Komisi C DPRD Jombang, Choirul Huda menegaskan, ada beberapa hal yang harus terus dilakukan Dinkes terkait pembangunan puskesmas di tahun 2019. Tiga dari enam proyek yang dilaksanakan benar-benar tidak memuaskan masyarakat, dan kualitasnya buruk. “Kesamben yang awalnya dianggap baik, ternyata plafonnya jebol. Karena saluran buang yang tidak sempurna. Sementara di Puskesmas Peterongan juga sangat disayangkan, basement tidak bisa dimanfaatkan maksimal karena terus banjir,” tegasnya. Choirul meminta dinkes terus meningkatkan pengawasan untuk dua proyek puskesmas itu. Dinkes perlu terus memastikan seluruh janji konsultan dan pelaksana proyek dilaksanakan, dan proses perawatan terus dilakukan. “Karena tidak sangat fatal, kita minta untuk pembenahan saja sampa tidak ada masalah lagi. Untuk Peterongan, ini tadi dijelaskan masalah itu karena ada dua tahap. Kita minta untuk pengawas dan perencana menuntaskan masalah itu di tahap dua tahun ini,” ujarnya. **foto** Sedangkan untuk proyek Puskesmas Mojowarno, Choirul akan terus mengejar audit yang hingga kini belum diselesaikan Inspektorat Jombang pada proyek itu. “Untuk Mojowarno kita memang keras. Kita masih menunggu hasil audit dari Inspektorat,” tandasnya. Hal itu setelah sejumlah masalah ditemukan Komisi C pada beberapa kali sidak yang dilakukan pada proyek itu. Misal material sisi selatan, kayu itu tidak layak tapi dipakai untuk kuda-kuda. "Kita sudah rekomendasi untuk diganti. Nah ini hasilnya inspektorat apakah ini sudah diganti atau tidak, karena kan proyeknya sudah selesai,” cetusnya. Apabila nanti ditemukan adanya rekomendasi dewan yang tak dilaksanakan kontraktor, pihaknya tak akan sungkan merekomendasi untuk melanjutkan proses hukum pada proyek ini. “Ya kita akan rekomendasikan ke ranah hukum. Dan kontraktor juga kita rekomendasikan untuk di black list nantinya,” pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Asrama Santri Al-Ibrohimi Tak Berwujud, Dana Hibah Rp400 Juta Malah Berubah Jadi Tanah Atas Nama Pribadi

Jumat, 19 Jun 2026 17:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Sidang dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk Yayasan Pondok Pesantren Al Ibrohimi, Manyar, G…

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

SurabayaPagi, Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (…

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk k…

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komitmen Partai Demokrat untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat t…

Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pemkab Sidoarjo.

Jumat, 19 Jun 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan Sensus Ekonomi 2026 mempunyai peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan …

Kopdes Bikin Biaya Penalti Rp 100 Juta ke Calon Manajer

Kamis, 18 Jun 2026 23:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ada ketentuan biaya penalti Rp 100 juta pada Seleksi Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah…