Penetapan Pansus Corona Lamongan Gagal, PKB Tuding 5 Fraksi tak Konsisten

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYA PAGI, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan yang seyoganya mengesahkan dan memutuskan pembuatan panitia khusus (Pansus) corona covid-19 akhirnya gagal ditetapkan dalam sidang paripurna Senin (20/4/2020). Padahal sebelumnya seperti disampaikan oleh Ketua DPRD Lamongan H Abd Ghofur seluruh fraksi sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) covid-19, yang tujuannya satu diantaranya untuk membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan covid-19. Padahal kata Ghofur, sebelum diputuskan menggelar rapat paripurna, anggota dewan sudah melakukan tahapan-tahapan dan semua dilalui dan tidak ada yang menolak. "Sebelum ada Rapat Paripurna ini sudah ada rapat pimpinan, kemudian dibawa ke Banmus dan dalam Banmus semua perwakilan fraksi hadir dan menyepakati pansus covid-19 dibentuk, tapi nyatanya dalam rapat paripurna mereka berubah haluan dan fraksi yang menolak dan menunda adalah tidak konsisten," kata Ghofur kepada sejumlah awak media. Dalam rapat paripurna dari 7 fraksi yang sebelumnya dalam Banmus menyetujui untuk pembentukan Pansus, hanya dua fraksi yang konsisten pansus untuk dibentuk yakni Fraksi PKB dan Fraksi PDIP. Lima fraksi lainnya kata Ghofur yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Gabungan PPP, NasDem dan Hanura meminta pembentukan pansus covid-19 ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan. "Jadi tadi dalam rapat adu argumentasi, ada yang setuju pembentukan pansus ada yang tidak setuju, akhirnya harus ditunda, dan setelah ini kami akan melakukan rapat lagi bersama pimpinan, fraksi dan komisi untuk membahas jadwal penundaan," ungkapnya. Sementara itu, Ansori salah satu perwakilan fraksi Gerindra menyebutkan, fraksinya tidak setuju pembentukan pansus bukan berarti mereka secara otomatis tidak mendukung penangganan dan pencegahan virus Corona di Kabupaten Lamongan. “Kami yakin semua anggota (DPRD) sangat mendukung pencegahan dan penanganan Covid 19, kalau tidak setuju pembentukan pansus tentu punya alasan, salah satunya ingin mengoptimalkan fungsi dewan dalam hal pengawasan," ungkapnya. Karena itu, saat ini yang tepat adalah memberi kesempatkan Tim Gugus Percepatan Covid 19 untuk bekerja, apalagi saat ini Pemkab lagi fokus anggaran realokasi untuk penangganan Covid 19, dan ini juga perlu pengawasan. "Pansus bukan merupakan jalan keluar yang terbaik," katanya. Sekedar diketahui, ada 5 tujuan pembentukan pansus ini di diantaranya, membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan covid-19; Membackup penuh tim gugus tugas atau pemerintah daerah terkait covid-19 baik dari sisi anggaran program dan kebijakan. Selanjutnya, menampung saran dan masukan terkait covid-19 dari masyarakat yang tidak bisa tersalurkan melalui tim gugus atau instansi pemerintah daerah lainnya ; Mempermudah koordinasi di lapangan dengan tim gugus yang ada; dan membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penanganan dan pencegahan covid-19.jir
Tag :

Berita Terbaru

Jalan Sehat Diwarnai Kendala, Pemprov Jatim Akui Distribusi Kupon Belum Optimal

Jalan Sehat Diwarnai Kendala, Pemprov Jatim Akui Distribusi Kupon Belum Optimal

Selasa, 16 Jun 2026 20:14 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 20:14 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dalam pelaksanaan Jalan Sehat 1 M…

MPR RI Minta Dana Tambahan Rp 945 Miliar

MPR RI Minta Dana Tambahan Rp 945 Miliar

Selasa, 16 Jun 2026 19:29 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 19:29 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sekjen Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI, di…

Mahasiswa UGM: Jangan Anggap Kritik Sebagai Gangguan

Mahasiswa UGM: Jangan Anggap Kritik Sebagai Gangguan

Selasa, 16 Jun 2026 19:26 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 19:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid buka suara mengenai kejadian acara diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk…

PDIP Jadikan Jokowi Studi Kasus Kekuasaan dan Ambisi

PDIP Jadikan Jokowi Studi Kasus Kekuasaan dan Ambisi

Selasa, 16 Jun 2026 19:25 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 19:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya tak akan melupakan Jokowi dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran di internal…

Buron Korupsi Rp 10,1 Triliun Eddy Tanzil, Sisakan 51,6 Miliar

Buron Korupsi Rp 10,1 Triliun Eddy Tanzil, Sisakan 51,6 Miliar

Selasa, 16 Jun 2026 19:21 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 19:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kini, aset terpidana kasus korupsi sekaligus buron legendaris dari tahun 1996, Eddy Tansil senilai Rp 51.682.537.000 (51,6…

Damai elektronik, AS-Iran

Damai elektronik, AS-Iran

Selasa, 16 Jun 2026 19:19 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 19:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Para pejabat AS mengatakan kepada Reuters dan AFP bahwa kesepakatan damai diteken secara elektronik oleh Trump, Wakil Presiden AS…