Kapolres Sebut Broadcast "Sudutkan" Kiai Ghofur adalah Hoax

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ini adalah screnshoot isi broadcast yang menyudutkan kiai Ghofur, yang menyebar melalui media sosial.

FOTO:SP/MUHAJIRIN KASRUN
Ini adalah screnshoot isi broadcast yang menyudutkan kiai Ghofur, yang menyebar melalui media sosial. FOTO:SP/MUHAJIRIN KASRUN

i

SURABAYA PAGI, Lamongan - Adanya broadcast di media sosial yang menyebutkan KH. Abd Ghofur pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), didatangi pihak Polres Lamongan, dan memberikan tiga opsi pilihan yang harus ditanggung, karena tidak meliburkan santrinya dan pengajian rutin adalah kabar hoax.

Kabar hoax itu disampaikan langsung oleh Kapolres Lamongan AKBP Harun, saat dikonfirmasi surabayapagi.com melalui WhatsApp pada Sabtu siang (30/5/2020).

Menurut pria yang juga mantan penyidik Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) ini, kabar berantai yang disebar melalui WhatsApp, Facebook, instagram dan lainnya dengan tulisan "Kiyai ghofur pengasuh pondok sunan Drajat Lamongan di datangi polres Lamongan krn beliau tdk mau meliburkan santrinya dan pengajian rutin yg di hadiri ribuan jamaah polisi memberi 3 pilihan 1 di tahan 2 di tutup pondoknya 3 byr denda 100jt Kyai ghifur memilih byr denda 100jt viralkan" adalah tidak benar.

Disebutkan olehnya, kabar itu sengaja dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membenturkan institusi Kepolisian Polres Lamongan dengan keluarga besar PPSD, dan membuat kegaduhan. "Kabar itu tidak benar mas," kata Harun panggilan akrab Kapolres Lamongan.

Melihat adanya kabar yang tidak benar itu, institusi Polres Lamongan langsung bergerak cepat, dengan melakukan penyelidikan informasi itu, untuk mengurai dan mengetahui siapa pelaku penyebaran dan tujuan apa mereka menyebarkan berita bohong ini. "Ini kami sedang melakukan penyelidikan," ujarnya.

Terhadap siapa saja yang menyebarkan kabar, informasi bohong ini kata Harun dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE). “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," tegasnya.

Terpisah, Gus Iwan Zunaih keluarga besar PPSD saat dikonfirmasi adanya pesan berantai tersebut, mengaku kaget dan menyatakan kalau pesan berantai itu adalah tidak benar alias hoax."Itu hoax mas,"akunya.

Ia meminta dan mendorong institusi Kepolisian Polres Lamongan untuk melakukan penyelidikan atas penyebaran informasi yang tidak benar itu. "Saya serahkan kepada Polres Lamongan untuk melakukan penyelidikan adanya kabar berantai itu, yang sudah membuat keresahan banyaj orang itu," ujarnya.

Ketua Pusat Persatuan Santri Alumni Sunan Drajat (Pessandra), Sulanam saat dikonfirmasi juga menyebutkan, kalau pesan berantai itu adalah hoax. Ia meminta kepada semua jaringan alumni untuk tidak terpancing dan melakukan upaya-upaya yang justru akan merugikan PPSD itu sendiri. "Itu murni informasi hoax," kata Sulanam saat didampingi oleh ketua Pessandra Cabang Lamongan, Muhajirin.

Ia juga meminta semua alumni saat ini untuk fokus membantu para santri yang akan kembali ke PPSD mulai awal bulan Juni, dengan ikut melancarkan pengurusan dan melengkapi persyaratan administrasi pemeriksaan kesehatan sebagai prasyarat mereka kembali ke PPSD menuju New Normal ditengah pandemi covid-19.

"Saya minta para alumni dimanapun berada yang di Desanya ada santri PPSD, untuk dibantu proses administrasi kesehatan, sebagai prasyarat untuk kembali ke pondok, fasilitasi mereka sampai bisa kembali ke Pondok untuk melanjutkan proses belajar mengajar," harapnya.

Muhajirin, Ketua Pessandra Cabang Lamongan juga meminta semua jaringan alumni PPSD untuk tetap solid, dan selalu tabayun/klarifikasi ketika menerima informasi apapun, lebih-lebih informasi yang sifatnya negatif yang menyerang PPSD, untuk tidak reaktif dalam menyikapi semua persoalan dan informasi.

"Semua alumni saya minta tetap tenang, santun, jangan sampai reaktif dan terpancing dengan adanya informasi yang menyesatkan dan menyerang PPSD, yang justru itu bisa merugikan kita semua, kita percayakan Polres Lamongan untuk mengungkap siapa pelaku penyebatan dan motif apa dibalik penyebaran pesan berantai ini," pungkasnya.jir

Tag :

Berita Terbaru

Paripurna DPRD, Bupati Pasuruan Sampaikan LKPJ 2025 dengan Serapan 99,47 Persen

Paripurna DPRD, Bupati Pasuruan Sampaikan LKPJ 2025 dengan Serapan 99,47 Persen

Senin, 06 Apr 2026 09:28 WIB

Senin, 06 Apr 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI com, Pasuruan – Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo pada hari Senin, 30 Maret 2026 menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun A…

19 Sekolah Muhammadiyah di Gresik Raih Penghargaan atas Kenaikan Jumlah Murid

19 Sekolah Muhammadiyah di Gresik Raih Penghargaan atas Kenaikan Jumlah Murid

Minggu, 05 Apr 2026 16:27 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 16:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Sebanyak 19 sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik menerima penghargaan atas keberhasilan meningkatkan jumlah peserta didik secara…

Daop 7 Madiun Catat Enam Gangguan Perjalanan KA Selama Angkutan Lebaran 2026

Daop 7 Madiun Catat Enam Gangguan Perjalanan KA Selama Angkutan Lebaran 2026

Minggu, 05 Apr 2026 15:00 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 15:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Selama masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mencatat adanya enam kejadian gangguan…

Kurang Waspada! Motor dan Truk Adu Banteng, Pengendara Motor Tewas di TKP

Kurang Waspada! Motor dan Truk Adu Banteng, Pengendara Motor Tewas di TKP

Minggu, 05 Apr 2026 14:55 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Kecelakaan antara pengendara motor dan Truk Isuzu dengan adu banteng yang terjadi pada Minggu (5 April 2026) dini hari mengejutkan…

Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen dari APBD Akan Resmi Berlaku Tahun 2027

Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen dari APBD Akan Resmi Berlaku Tahun 2027

Minggu, 05 Apr 2026 14:23 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan resmi diberlakukan tahun 2027. Dimana, postur APBD…

Usai Santap Nasi Berkat Tahlilan, Puluhan Korban Diduga Alami Keracunan Muntah-Diare

Usai Santap Nasi Berkat Tahlilan, Puluhan Korban Diduga Alami Keracunan Muntah-Diare

Minggu, 05 Apr 2026 14:14 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini viral, seusai menyantap nasi berkat tahlilan di Jalan Sido Kapasan Gang 10, Simokerto, Surabaya, sebanyak puluhan…