Diketahui, pandemi Covid-19 menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian. Peningkatan pengangguranlah yang paling center dibahas. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat.
Sebagai pihak yang membentengi para pelaku usaha, dalam acara Webinar Kajian Ekonomi HIPMI #4 bertajuk "Reset & Transformasi Ekonomi (Economic Reset & Transformation): Mendorong Peran Dunia Usaha Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional", bersama Menko Perekonomian, Ketum Kadin, dan Ketum Apindo.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya yakin apapun kebijakan-kebijakan pemerintah didukung khususnya dari Hipmi. Seperti program kartu pra kerja, Hipmi mengharapkan karyawan khususnya UMKM yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja.
Menurut Maming, karyawan UMKM yang di-PHK dan diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja, diharapkan tidak perlu 100% diikutsertakan, tapi paling tidak ada karyawan UMKM yang di-PHK yang masuk dalam program kartu pra kerja tersebut.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif rencana pemerintah yang kembali membuka sembilan sektor ekonomi saat new normal. Sektor tersebut di antaranya pertambangan, perminyakan, industri manufaktur, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, dengan dibukanya sembilan sektor perekonomian tersebut dapat memberikan dampak cukup signifikan pada perekonomian nasional.
"Menurut data BPS sendiri pertumbuhan perekonomian di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan di kuartal I hanya mencapai pertumbuhan di angka 0,02 persen, turun cukup drastis dibandingkan tahun lalu di angka 1,82 persen," ujar Shinta, Minggu (21/6/2020).
Shinta menilai, masih memungkinkan untuk sembilan sektor di atas memiliki karyawan dengan jumlah besar, yang umumnya usaha konvensional dan padat karya. "Sehingga pemerintah perlu mengawasi dan mengontrol operasional ini agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan new normal dan protokol kesehatan," kata dia.p2
Editor : Redaksi
