SURABAYA PAGI, Surabaya - Penyaluran kredit kepada petani di Jawa Timur disinyalir kurang maksimal. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Jatim dengan dua BUMD perbankan di kantor cabang Jember.
Muhamad Fawait, Ketua Komisi C DPRD Jatim mengatakan, sektor pertanian justru yang paling rendah alami non-performing loan (NPL), atau kredit macet. Resiko pinjaman tidak terbayarkan persentasenya paling kecil dibanding sektor usaha lainnya. Kenyataan tersebut telah di benarkan oleh dua BUMD perbankan milik pemprov Jatim yakni Bank UMKM dan Bank Jatim. Namun sayangnya prrsentasi kredit untuk petani masih jauh lebih kecil daripada kredit yang tersalurkan untuk sektor usaha lainnya.
"Kami keliling-keliling, data yang kami peroleh hampir sama bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tangguh dalam menghadapi banyak hal, termasuk krisis atau kondisi seperti Covid-19," ujar politikus yang akrab disapa Gus Fawait tersebut, Selasa 23/6/ 2020.
Rendahnya kredit macet pada sektor pertanian ini, menurutnya tidak hanya terjadi pada masa pandemi. Lepas dari itu ditahun-tahun sebelumnya juga persentasenya kredit bermasalah petani terbilang sangat kecil.
Politikus Partai Gerindra itu berharap bank daerah lebih fokus lagi untuk menggenjot penyaluran kredit ke petani. Dengan begitu dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jatim yang masih di atas nasional. "Ini akan menjadi catatan komisi C yang nanti rapat di Surabaya dengan pimpinan pusat (kantor pusat) masing-masing perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor pertanian," tegasnya.
Hanya saja, ia mengakui masih ada kendala administrasi yang dihadapi para petani ini. "Catatan kami satu, pertanian biasanya agak susah di administrasi. Maka disitulah dibantu, karena sektor pertanian Sumber Daya Manusianya berbeda dengan sektor lain," terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Agus Wicaksono menyebutkan, persentase penyaluran kredit untuk sektor pertanian sangat kecil. Di Bank Jatim misalnya, 82 persen pinjaman menyasar konsumtif dan transportasi. Sedangkan sisanya, sekitar 17 persen harus berbagi antara pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.
"Harus ada keseimbangan. Kondisi kita di Jatim ini 65 persen pertanian. Kita juga penyumbang pangan yang luar biasa. Swasembada pangan ya dari giat petani kita," kata Agus.
Politikus PDI Perjuangan meminta bank-bank milik Pemprov tidak ragu menyalurkan kredit kepada petani. Mengingat tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya sekadar mencari keuntungan, atau profid oriented.
"Penyaluran kredit di pertanian ini harus ditingkatkan. Ini masih kecil sekali. Salah satu visi misi gubernur dan wakil gubernur pada waktu itu (awal menjabat) adalah kesejahteraan masyarakat petani, maka harus ditingkatkan," tandasnya. rko
Editor : Mariana Setiawati
