Serikat Pekerja Tolak Saham Pertamina dijual ke Umum

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Serikat Pekerja Pertamina Surabaya saat menyatakan sikap tentang rencana IPO PT Pertamina, Kamis (2/7/2020). SP/Rko
Serikat Pekerja Pertamina Surabaya saat menyatakan sikap tentang rencana IPO PT Pertamina, Kamis (2/7/2020). SP/Rko

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN) yang merupakan konstituen dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) menolak pembentukan Holding dan Subholding PT. Pertamina (Persero) dan privatisasi Subholding melalui IPO (Initial Public Offering). 

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN), Jhodi Irawan mengatakan bahwa rencana IPO pada Subholding PT.Pertamina (Persero) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 dan juga tidak sejalan dengan UU BUMN No.19 Tahun 2003 pasal 7 dimana secara tegas disebutkan bahwa Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

“Rencana Sub holding melalui IPO bisa mengakibatkan proses bisnis Perusahaan tidak terintegrasi antara hulu sampai hilir. Kami dari SPPSN telah mengkonsolidasi melalui komisariat yang tersebar dari Jawa Timur (Jatim) hingga Timor Leste, dimana hampir semua pekerja Pertamina MOR V menolak pembentukan subholding Pertamina (Persero) terlebih untuk IPO yang rencana realisasinya 2 tahun mendatang yang akan berujung pada kerugian yang dialami oleh Rakyat Indonesia,” kata Jhodi Irawan, Kamis (2/7/2020) di Surabaya.

Sebelumnya Erick Tohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) anak usaha PT Pertamina. Hal tersebut menurut SPPSN justru akan membuat bisnis Perusahaan menjadi tidak terintegrasi antara hulu sampai hilir. Potensi besar yang akan terjadi adalah persaingan bisnis antar sektor anak usaha (anak perusahaan) akan menyebabkan kebangkrutan masing-masing subholding dan memecah perusahaan.

Pemberlakuan IPO yang diwacanakan di tahun 2022 akan berdampak pada rakyat. SPPSN berkeyakinan bahwa hal tersebut akan berakibat pada ketidakstabilan dan mengancam kedaulatan energi di seluruh Indonesia. 

“Dengan pemberlakuan IPO atau Subholding maka kontrol terhadap Pertamina secara keseluruhan nantinya  dapat diintervensi oleh investor yang memiliki saham akibat IPO,” tambah Jhodi. Sedangkan kontrol perusahaan seharusnya tidak boleh diperlemah dan pemerintah harus tetap memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan. 

Jhodi menambahkan bahwasanya, alasan dibalik pemberlakuan IPO adalah transparansi.“Kalau memang alasan untuk transparansi, saat ini sebenarnya Pertamina (Persero) telah melakukan transparansi. Hal ini dapat sama-sama diketahui bahwa semua informasi dapat diakses publik melalui website resmi Pertamina dan media lainnya. Sedangkan jika alasannya adalah dari sisi modal, saat ini Pertamina masih mampu” kata Jhodi.

SPPSN juga dengan tegas menolak dan menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 segera dicabut . Terkait aksi lanjutan yang akan dilakukan, SPPSN tetap menunggu komando dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB). “Aksi lanjutan yang akan kami lakukan tetap berdasarkan komando dari Presiden FSPPB,” pungkas Jhodi. Rko

 

 

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…