SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang menerapkan konsep Smart City. Kota Surabaya bahkan mendapat beberapa penghargaan soal manajemen perkotaannya seperti Smart Governance, Smart Living dan Smart Environment.
Namun, ternyata konsep Smart City yang digagas Pemkot Surabaya melalui Bappeko Surabaya dikritik oleh seorang Akademisi Manajemen Sistem Universitas Airlangga Surabaya.
Tuwanku Aria Auliandri Dosen Manajemen Sistem Informasi Unair mengatakan, Pemkot Surabaya perlu mengevaluasi kembali penerapan konsep Smart City. Menurutnya, untuk menjadi Smart City, Pemkot tidak cukup dengan menyediakan fasilitas digital dalam memenuhi kebutuhan, tapi juga harus ada konektifitas dan interaksi yang terhubung antar sistem.
“Di struktur pemerintahan ada dinas-dinas, di setiap dinas punya job desk. Mungkin Bu Walikota (Tri Rismaharini) tidak memperhatikan cukup detail setiap dinas yang berhubungan dengan stakeholder. Sehingga digital hanya sekadar ‘kosmetik’ saja,” ujarnya.
Menurut Aria, sebuah kota yang menerapkan Smart City berarti seluruh kebutuhan stakeholder di kota tersebut dapat terfasilitasi secara digital. Baik dari sisi masyarakat, pemerintah maupun pihak industri. Sehingga dengan begitu, dapat terwujudnya Internet Of Things (IOT), yang mana semua kebutuhan dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan internet.
Sedangkan di Surabaya sendiri, lanjut Aria, masih banyak ditemukan antrean panjang dalam pengurusan administrasi. Begitu juga penggunaan kertas dan dokumen-dokumen ‘tercecer’ di kantor-kantor kelurahan. Padahal, dalam kota yang menerapkan konsep Smart City, semua pelayanan tersedia dengan cepat dan mudah, serta mengurangi penggunaan kertas karena semua tersedia dalam bentuk digital.
“Contohnya di salah satu daerah di Jawa Tengah, semua dinas sudah terintegrasi website. Semua formulir ada di aplikasi dan bisa didownload. Dan semua terintegrasi dalam satu website, tidak parsial, single platform untuk segala kebutuhan,” paparnya.
Ia menegaskan, dengan penggunaan internet dalam pelayanan publik, maka teknologi akan membuka sekat-sekat birokrasi. Jika alur pelayanan sudah terbuka dan transparan, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan cepat.
Namun, lanjut Aria, perlu adanya iktikad baik dari pembuat kebijakan, untuk kembali mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
“SDM masyarakat Kota Surabaya sudah baik, pendanaannya cukup istimewa. Namun masih kurang inisiatif dan kemauan, untuk mengidentifikasi gap antara kebutuhan dan kemampuan,” ujarnya.
Jika digitalisasi yang diberlakukan Pemkot Surabaya belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, maka yang terjadi adalah gap dalam birokrasi.
Misalnya, Pemkot Surabaya telah meluncurkan aplikasi berbasis android bernama Sistem Informasi Pantauan Penduduk (Sipandu). Namun, di kantor kelurahan yang menjadi ujung dari alur tersebut, masih menggunakan dokumen fisik dan verifikasi berkas dari para petugas. Hal ini menjadi gap, bahwa apa yang dilakukan pemerintah masih belum menyeluruh ke seluruh sistem.
Dan juga, lanjut Aria, semua layanan publik dalam Smart City terkoneksi dalam satu platform, tidak parsial. Sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya hanya tertuju dalam satu website, dimana dalam platform tersebut telah tersedia semua yang dibutuhkan.
Sehingga, proses digitalisasi yang diterapkan di Surabaya tidak sekedar hanya infrastrukturnya saja, namun juga interaksi antar sistem dan keterhubungan satu sistem dengan yang lain. byt
Editor : Moch Ilham
