KPU Tuban Bersiap Mengumumkan dan Perbaikan DPS

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat pleno terbuka rekapiltulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara. SP/SP
Rapat pleno terbuka rekapiltulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara. SP/SP

i

 

SURABAYAPAGI.COM. Tuban- Usai menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disaksikan langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan Partai Politik. Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Tuban kini bersiap melakukan perbaikan DPS sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam ketetapanya, KPU Kabupaten Tuban mengesahkan sebanyak 946,351 jiwa sebagai DPS Pilkada 9 Desember mendatang. Jumlah tersebut dengan rincian 467,553 pemilih Laki- laki dan 478,798 pemilih perempuan.

Kesemua nama yang terdaftar dalam DPS itu, tersebar di 328 desa/ Kelurahan dengan bertempat di 2,236 TPS se- Kabupaten Tuban.

"Setelah ditetapkan, DPS akan kita lakukan perbaikan sebelum ditetapkan sebagai DPT," terang Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkhul Ikhsan beberap waktu lalu kepada surabayapagi.com.

Sesuai jadwal, perbaikan DPS sendiri, akan didahului dengan proses pengumuman dan tanggapan masyarakat yang dilaksanakan mulai besok tanggal 19- 28 September secara serentak di semua desa/ Kelurahan.

Dimana isi pengumuman DPS tersebut, mencantumkan nama- nama calon pemilih berikut data pribadi seperti Nomer Induk Kewarganegaraan (NIK), alamat tinggal dan lainya dengan tujuan untuk memperoleh validasi data.

Apabila masyarakat atau individu menemukan adanya ketidak sesuaian antara data dirinya dengan apa yang dimuat DPS, atau jika namanya tidak masuk DPS padahal orang tersebut telah memenuhi syarat. Bahkan ketika masyarakat mendapati ada nama yang harusnya sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih tetapi masih dicantumkan dalam DPS, maka masyarakat atau individu dapat memberikan tanggapan dan laporan kepada PPS setempat agar nantinya dilakukan perbaikan.

"Jika ditemukan ketidak sesuaian antara data real dengan DPS, harapanya masyarakat mau melapor kepada PPS desa/kelurahan setempat, " terang Fatkhul.

Mengenai pengumuman DPS sendiri, sesuai dengan PKPU 19 tahun 2019 harus di tempel di lokasi yang mudah di akses oleh masyarakat, antara lain:

1.  Dikantor desa, kelurahan atau sebutan lain

2. Sekretariat RT,RW,atau tempat strategis yg lain.

Yangmana tujuan penentuan lokasi tersebut, selain sebagai usaha pelaksanaa  proses pemilu yang transparan juga agar masyarakat mudah melakukan akses kepada DPS.

"Pengumuman DPS harus ditempel di tempat yang terbuka dan mudah dijangkau sesuai dengan PKPU," tandas Fatkhul.

Berita Terbaru

Aniaya Istri hingga Tewas, Suami di Blitar Jadi Tersangka

Aniaya Istri hingga Tewas, Suami di Blitar Jadi Tersangka

Kamis, 05 Feb 2026 17:48 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 17:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Setelah dilakukan pemeriksaan P warga Desa mBoro Kec.Selorerjo Kabupaten Blitar, yang telah membunuh SN istrinya, dengan beberapa…

Pohon Pisang Jadi "Monumen Kekecewaan" Jalan Rusak di Madiun Viral

Pohon Pisang Jadi "Monumen Kekecewaan" Jalan Rusak di Madiun Viral

Kamis, 05 Feb 2026 16:40 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 16:40 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun- ‎Sebuah foto jalan berlubang yang ditanami pohon pisang di RT 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, viral di media s…

Jabat Ketum IKBA UNTAG Dorong Kaum Intelektual Bangun Negeri Lebih Baik

Jabat Ketum IKBA UNTAG Dorong Kaum Intelektual Bangun Negeri Lebih Baik

Kamis, 05 Feb 2026 15:33 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 15:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho, S.E, yang juga politisi PDI Perjuangan ini, berjibaku menggerakkan kaum…

Gelapkan Uang Ratusan Juta, Admin Toko Keramik Mojokerto Terancam 2 tahun Kurungan

Gelapkan Uang Ratusan Juta, Admin Toko Keramik Mojokerto Terancam 2 tahun Kurungan

Kamis, 05 Feb 2026 15:15 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 15:15 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Sidang putusan kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa Laili Dwi Anggraini Binti M. Amanu di Pengadilan Negeri Mojokerto ditunda…

Kapolres Gresik Pimpin Pembagian Helm Gratis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026

Kapolres Gresik Pimpin Pembagian Helm Gratis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026

Kamis, 05 Feb 2026 14:40 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 14:40 WIB

SURABAYAPAGI, Gresik – Upaya Polres Gresik dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas kembali diwujudkan melalui kegiatan simpatik di hari kedua pelaksanaan …

MPR RI Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

MPR RI Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

Kamis, 05 Feb 2026 14:01 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 14:01 WIB

Surabaya – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pem…