Di Rakernas, Sri Mulyani Ingatkan Pemda yang Belum WTP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gubernur Jawa Timur, Khofifiah Indar Parawansa, didampingu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, saat mengikuti Rakernas Akluntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020, Selasa (22/09/2020). SP/Solichan Arif
Gubernur Jawa Timur, Khofifiah Indar Parawansa, didampingu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, saat mengikuti Rakernas Akluntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020, Selasa (22/09/2020). SP/Solichan Arif

i

SURABAYA PAGI, Surabaya -  Provinsi Jawa Timur bersama dengan 17 Kabupaten dan 5 kota di Jawa Timur telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Ihwal itu kembali diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Kuangan Pemerintah Tahun 2020

Gubernur Jawa Timur, Khofifiah Indar Parawansa, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Kuangan Pemerintah Tahun 2020, Penyerahan Penghargaan WTP dan Penyerahan BMN Award dengan Tema "Tantangan Akuntanilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" oleh Kemenkeu RI melalui aplikasi Zoom di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (22/09/2020).

Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutan pembukaan mengatakan, tahun ini pemerintah pusat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2019. 

Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari laporan keuangan kementerian dan lembaga auditif tahun 2019 yang ditandai meningkatnya jumlah opini WTP dari LKKL yang sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 81 dan sekarang menjadi 84 untuk tahun anggaran 2019 dari total 87 dari kementerian/lembaga (KL).

Jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerima opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKKL dan LKPD tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. 

 "Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas laporan kementerian/lembaga audit tahun 2019," katanya. 

Sementara, kenaikan opini WTP juga terjadi atas LKPD pemerintah daerah (Pemda). Pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP adalah sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen.

Pemda yang mendapat opini WTP terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pememerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan peningkatan yang terjadi, baik di kementerian/lembaga maupun Pemda tersebut menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN), tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. "Diharapkan capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan," tuturnya.

Menteri Keuangan juga mengingatkan kepada kementerian/lembaga dan Pemda yang belum mendapatkan opini WTP, agar bisa melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif.

“Dengan demikian pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda dapat memperoleh WTP pada 2020 dan hal ini akan menggambarkan tata kelola dan komitmn seluruh kementerian/lembaga dan Pemda,” katanya.Arf

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…