SURABAYA PAGI, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah mengukuhkan enam orang Penjabat Sementara (PJS) Bupati dan Walikota di enam daerah pelaksana Pilkada di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (25/9/2020).
Keenam penjabat tersebut adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov. Jatim Himawan Estu Bagijo, sebagai PJS Bupati Mojokerto, Kadiskominfo Jatim Benny Sampirwanto, sebagai PJS Bupati Trenggalek, Kepala Bakorwil Malang Saichul Ghulam sebagai PJS Bupati Malang, Ka Satpol PP Budi Santoso menjadi PJS Bupati Blitar, Asisten Bidang Perekonomian Jatim Jumadi sebagai PJS Walikota Blitar dan Asisten Bidang Pemerintahan Ardo Sahak sebagai PJS Walikota Pasuruan.
Dalam pengukuhan PJS tersebut Gubernur Khofifah berpesan dua hal penting yang harus dilaksanakan dalam 71 hari kedepan kepemimpinan mereka di daerah. Yakni, pelaksanaan pilkada serentak harus mengedepankan protokol kesehatan, agar tidak menjadi klaster baru, serta mampu menekan angka persebaran Covid 19 di daerah.
Selain itu juga Gubernur Khofifah berpesan PJS menindaklanjuti finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan RKP dan RKPD Pemprov Jatim, karena harus segera dibahas di RAPBD 2021.
Terkait hal tersebut, Surabaya Pagi berkesempatan untuk wawancara ekslusive dengan PJS Walikota Pasuruan, Ardo Sahak. Berikut petikannya.
Bagaimana langkah Pak Ardo dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pilkada serentak tetap mematuhi standar protkes dari pemerintah pusat dan juga provinsi?
Dalam pengukuhan kemarin, Ibu Gubernur berpesan agar pelaksanaan pilkada serentak harus mengedepankan protocol kesehatan (protkes) dan agar pilkada serentak ini tidak menjadi klaster baru covid 19.
Oleh sebab itu, seusai pengukuhan, saya ke Pasuruan. Di sana Saya berdiskusi bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala RSUD dr. R. Soedarsono, Kalaksa BPBD, dan beberapa Kepala Bagian (Kabag) di Pemkot Pasuruan tentang progress penanganan Covid 19.
Dalam diskusi tersebut, Saya memahami bahwa penanganan Covid 19 di Pasuruhan telah dilakukan dengan maksimal. Namun, perlu diakui bahwa masih ada beberapa celah yang masih luput sehingga bisa terjadi penularan.
Bagaimana langkah antisipasi yang akan dilakukan agar kontestasi tersebut tidak menjadi klaster baru penyebaran covid 19?
Terkait pilkada serentak 9 Desember mendatang, sudah ada kesepakatan dengan para pasangan calon (Paslon) untuk meminimalisir adanya kerumunan dalam masa kampanye dan tetap menerapkan protkes dalam setiap agenda kegiatan kampanye. Untuk selanjutnya, terkait mekanisme pemantauan dan juga regulasinya akan kami segera kami rapatkan, seperti apa detail aturan dan pelaksanaannya.
Selanjutnya, langkah apa yang akan Pak Ardo lakukan agar angka covid 19 di Kota Pasuruan dapat dikendalikan?
Saat ini Kota Pasuruan termasuk salah satu daerah dengan zona merah penyebaran Covid 19 di Jawa Timur. Hal ini disebabkan adanya klaster baru yang muncul di Kota ini pada 16 September lalu. Klaster baru ini adalah klaster keluarga. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih kepada masyarakat terkait Covid 19 ini.
Kemudian, kedepan kami akan segera konsolidasi dengan Forkopimda, Dinkes, BPBD, Satgas Covid, RS Rujukan serta berbagai elemen lainnya untuk kordinasi secara intensif terkait penanganan Covid 19 di Kota Pasuruan.
Selain koordinasi intensif, kami juga akan memaksimalkan peran pemerintah desa mulai dari RT dan RW di masing-masing desa untuk lebih berperan aktif dalam melakukan penanganan pandemic global ini. Selain itu, dari sisi keluarga, kami juga akan lebih memaksimalkan peran ibu-ibu rumah tangga dalam pencegahan penularan Covid 19 di keluarganya. Para ibu-ibu ini akan kita beri edukasi melalui PKK mulai lini terkecil yaitu Dasawisma di tingkat RT.
Lalu, terkait dengan RKPD, Gubernur berpesan untuk segera kordinaai terkait finalisaai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan dengan RKP dan RKPD Provinsi karena harus segera dibahas dalam RAPBD Tahun 2021. Terkait ini langkah apa yang akan Pak Ardo lakukan?
Ya, Ibu Gubernur berpesan agar segera dilakukan koordinasi terkait RKPD. Harapan Beliau bisa nyekrup karena RKPD dan RAPBD harus segera dibahas dengan DPRD. Untuk itu, kami akan bahas dan koordinasikan lebih lanjut dengan Pak Sekda dan Kabag untuk membahas hal tersebut.
Selanjutnya, apa yang akan Pak Ardo lakukan dalam rangka mengemban amanah sebagai PJS Walikota Pasuruan dalam 71 hari mendatang?
Amanah yang diberikan Ibu Gubernur ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun hanya 71 hari, namun dengan adanya pandemic saat ini, menjadi PJS Kepala Daerah harus bisa mensukseskan pilkada sekaligus juga menekan penyebaran covid 19 di daerah masing-masing.
Harapan saya, di Kota Pasuruan, semua elemen dapat saling bahu-membahu dalam berbagai persoalan. Baik itu pilkada serentak, penanganan Covid 19, kebirokratan, dan masalah lain yang terkait dengan kemajuan Khota Pasuruan khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.Arf
Editor : Mariana Setiawati
