Wawancara Khusus PJS Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo
SURABAYA PAGI, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah mengukuhkan enam orang Penjabat Sementara (PJS) Bupati dan Walikota di enam daerah pelaksana Pilkada di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (25/9/2020).
Keenam penjabat tersebut adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov. Jatim Himawan Estu Bagijo, sebagai PJS Bupati Mojokerto, Kadiskominfo Jatim Benny Sampirwanto, sebagai PJS Bupati Trenggalek, Kepala Bakorwil Malang Saichul Ghulam sebagai PJS Bupati Malang, Ka Satpol PP Budi Santoso menjadi PJS Bupati Blitar, Asisten Bidang Perekonomian Jatim Jumadi sebagai PJS Walikota Blitar dan Asisten Bidang Pemerintahan Ardo Sahak sebagai PJS Walikota Pasuruan.
Dalam pengukuhan PJS tersebut Gubernur Khofifah berpesan dua hal penting yang harus dilaksanakan dalam 71 hari kedepan kepemimpinan mereka di daerah. Yakni, pelaksanaan pilkada serentak harus mengedepankan protokol kesehatan, agar tidak menjadi klaster baru, serta mampu menekan angka persebaran Covid 19 di daerah.
Selain itu juga Gubernur Khofifah berpesan PJS menindaklanjuti finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan RKP dan RKPD Pemprov Jatim, karena harus segera dibahas di RAPBD 2021.
Terkait hal tersebut, Surabaya Pagi berkesempatan wawancara ekslusive dengan PJS Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo. Berikut petikannya:
Bagaimana langkah Pak Himawan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pilkada serentak tetap mematuhi standar protocol kesehatan (protkes)?
Salah satu focus PJS Kepala Daerah adalah mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir. Untuk itulah, tanggung jawab yang harus saya dan kawan-kawan sebagai PJS Bupati/Walikota cukup berat. Namun, bukan tidak mungkin dengan usaha maksimal, kami bisa berhasil.
Untuk pilkada serentak nanti, kami sudah melakukan kesepakatan dengan para pasangan calon (Paslon) untuk meminimalisir adanya kerumunan dalam masa kampanye dan tetap menerapkan protkes dalam setiap agenda kegiatan kampanye. Begitu pula, kami mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk tetap tertip menjalankan protocol kesehatan demi keselamatan bersama.
Kemudian, bagaimana langkah antisipasi yang akan dilakukan agar kontestasi tersebut tidak menjadi klaster baru penyebaran covid 19?
Rencana kerja untuk penekanan penyebaran covid 19 di Kabupaten Mojokerto yang akan kami lakukan adalah dengan lebih mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang protocol kesehatan pencegahan covid 19. Begitu pula, dukungan penuh kami untuk operasi yustisi yang sudah berjalan saat ini. Diharapkan dengan adanya operasi itu masyarakat bisa lebih tertib menerapkan protocol kesehatan.
Kami juga berencana untuk memviralkan dalam arti mempublish para pasien yang telah sembuh dari covid 19. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang lainnya tidak takut dengan pasien sembuh covid-19 dan tetap menjaga kesehatan psikolog bagi pasien covid-19. Selain itu, ada semacam pendataan bagi mereka yang memiliki penyakit sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penanganan, kami berharap, penanganan pasien dengan penyakit bawaan ini bisa realtime.
Mengimbau kepada OPD agar Belanja Jaringan pengamanan sosial agar segera direalisasikan. Hal ini penting, karena masyarakat dalam situasi sekarang sangat mengandalkan itu. Kemudian, mengenai Rumah sakit swasta Mojokerto raya, kami siap menghubungi walikota Mojokerto untuk bekerjasama menangani pandemi covid 19 di Mojokerto Raya.
Kalau untuk sekolah, saat ini masih harus kami lakukan uji ulang. Belum berani dibuka sekolah, zonanya harus hijau dulu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada intinya, Saya sebagai PJS Bupati Mojokerto siap bertanggung jawab dan menyetujui segala kegiatan dan mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan penanggulangan covid 19 di Kabupaten Mojokerto. Dengan catatan bahwa, sesuai dengan prosedur serta adanya kejelasan kegiatannya.
Di tingkat kecamatan yang masih zona merah, akan dilaksanakan rapat bersama untuk besuk dengan mengundang camat, forkopimca kepala puskesmas. Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Dan gugus tugas.
Selanjutnya, Gubernur juga mengatakan bahwa PJS Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan dengan RKP dan RKPD pemprov Jatim karena harus dibahas dalam RAPBD tahun 2021. Terkait dengan RKPD, langkah apa yang akan Bapak lakukan?
Ibu Gubernur berpesan agar segera dilakukan koordinasi terkait RKPD. Harapan Beliau bisa nyekrup karena RKPD dan RAPBD harus segera dibahas dengan DPRD. Untuk itu, kami akan bahas dan koordinasikan lebih lanjut dengan Pak Sekda dan Kabag untuk membahas hal tersebut. Kami berharap, sebelum akhir tahun semuanya sudah bisa diselesaikan.
Kemudian, bagaimana kesan Bapak tentang amanah Gubernur sebagai PJS Bupati Mojokerto dalam 71 hari mendatang?
Harapan saya, tugas sebagai PJS Bupati Mojokerto yang diamanahkan Mendagri ini bisa saya jalankan dengan baik. Kemudian, untuk penanganan covid 19 di Mojokerto bisa lebih dimaksimalkan sehingga keadaan bisa kembali normal seperti semula. Arf
Editor : Mariana Setiawati
