Covid-19 : Antara PJJ dan PTM di Sekolah Itu Sama

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ach, Surahmad M.Pd, Kordinator Pengawas Pendidikan Kota Sumenep. SP/Ainur Rahman
Ach, Surahmad M.Pd, Kordinator Pengawas Pendidikan Kota Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

 

SURABAYAPAGI, Sumenep - Ach, Surahman M.Pd, selaku Koordinator Pengawas Pendidikan Kota Kab Sumenep, pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya sebagai pengawas, apalagi saat covid-19 ini, semua sekolah diberlakukan program daring jadi kita menginstruksikan kepada sekolah sesuai dengan instruksi dari dinas dan protokol kesehatan covid-19

Menurutnya, sejak diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tertanggal 2 September s/d 12 Oktober, semua sekolah diinstruksikan melaksanakan PJJ bahkan sebelumnya PJJ sudah dibuka, dan sejumlah sekolah sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). “Hanya saja Kota Sumenep banyak positif covid sehingga zona merah, jadi kita lakukan PJJ kembali,” katanya kepada Surabaya pagi, Minggu (4/10/2020).

"Sebagian sekolah di kota, ada yang sudah menggunakan PTM akan tetapi di kota sudah masuk zona merah covid-19, maka pihak dinas menginstruksikan agar diberlakukan PJJ lagi" jelasnya.

Dikatakan Surahman, PTM di sekolah khususnya di kota sudah dilakukan dengan sistem berkala. “Tapi untuk saat ini ada dua kecamatan yang dalam pengawasan covid 19, satu diantaranya, Kecamatan Kota dan Kecamatan Saronggi, sementara yang lain sudah melakukan PTM” urainya.

Kata dia, antara PJJ dan PTM itu sama, sebab sekolah menggunakan kurikulum 13, kurikulum yang dibuat oleh sekolah, kurikulum tingkat khusus dari pemerintah baik tingkat SD maupun SMP, justru pemerintah itu mengharapkan tidak menuntaskan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan baik tingkat SD maupun SMP  dengan adanya covid-19 ini. 

“Sebab, di dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, bebas yang dipilih oleh pihak sekolah” jelasnya.

Selain itu, kepala sekolah menggunakan KKM yang dilaporkan kepsek kepada pengawas sementara pengawas melaporkan Ke Dinas pendidikan, “Jadi saya minta kepada kepala sekolah untuk melaporkan setiap minggunya” ujarnya.

Jadi sambungnya, penilaiannya menggunakan sistem Komputerisasi Terpadu (SKT)  jadi menggunakan aplikasi komputer yang dapat digunakan oleh guru dalam sekolah dalam pengisian administrasi. “Dari sana kita bisa melihat kinerja guru yang aktif dan inovatif, sebab pekerjaan sistem manual membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar” pungkasnya.Ar 

 

Berita Terbaru

19 Sekolah Muhammadiyah di Gresik Raih Penghargaan atas Kenaikan Jumlah Murid

19 Sekolah Muhammadiyah di Gresik Raih Penghargaan atas Kenaikan Jumlah Murid

Minggu, 05 Apr 2026 16:27 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 16:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Sebanyak 19 sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik menerima penghargaan atas keberhasilan meningkatkan jumlah peserta didik secara…

Daop 7 Madiun Catat Enam Gangguan Perjalanan KA Selama Angkutan Lebaran 2026

Daop 7 Madiun Catat Enam Gangguan Perjalanan KA Selama Angkutan Lebaran 2026

Minggu, 05 Apr 2026 15:00 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 15:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Selama masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mencatat adanya enam kejadian gangguan…

Kurang Waspada! Motor dan Truk Adu Banteng, Pengendara Motor Tewas di TKP

Kurang Waspada! Motor dan Truk Adu Banteng, Pengendara Motor Tewas di TKP

Minggu, 05 Apr 2026 14:55 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Kecelakaan antara pengendara motor dan Truk Isuzu dengan adu banteng yang terjadi pada Minggu (5 April 2026) dini hari mengejutkan…

Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen dari APBD Akan Resmi Berlaku Tahun 2027

Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen dari APBD Akan Resmi Berlaku Tahun 2027

Minggu, 05 Apr 2026 14:23 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan resmi diberlakukan tahun 2027. Dimana, postur APBD…

Usai Santap Nasi Berkat Tahlilan, Puluhan Korban Diduga Alami Keracunan Muntah-Diare

Usai Santap Nasi Berkat Tahlilan, Puluhan Korban Diduga Alami Keracunan Muntah-Diare

Minggu, 05 Apr 2026 14:14 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini viral, seusai menyantap nasi berkat tahlilan di Jalan Sido Kapasan Gang 10, Simokerto, Surabaya, sebanyak puluhan…

Warga Napis Bojonegoro Akhirnya Miliki Jembatan, Pasca Penantian Puluhan Tahun

Warga Napis Bojonegoro Akhirnya Miliki Jembatan, Pasca Penantian Puluhan Tahun

Minggu, 05 Apr 2026 14:06 WIB

Minggu, 05 Apr 2026 14:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Setelah menanti selama puluhan tahun, akhirnya kini warga di perbatasan Bojonegoro dan Ngawi bisa bernapas lega lantaran…