SURABAYA PAGI, Sumenep - Ada dugaan pungli di dinas Pendidikan kab. Sumenep yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Informasi yang berkembang K3S Kecamatan Sapeken Kab Sumenep, diduga melakukan pungli kepada sejumlah lembaga sekolah dasar yang ada di kepulauan.
Menurut informasinya, dalam setiap pengurusan Nomor Unik Peserta Tenaga kepengajaran (NUPTK) di lembaga pendidikan dikenai biaya sebesar Rp. 50 bahkan sampai 100 ribu baik di tingkat Dinas pendidikan Maupun Swasta yang ada di Kab Sumenep.
Hasil investigasi reporter Surabaya pagi, Selasa (6/10/2020), telah ditemukan oknum guru yang mengaku dimintai dana dalam pengurusan NUPTK ke Dinas Pendidikan, mengenai besar nominalnya ia enggan menyebutkan, hanya saja di mintai dengan dalih untuk biaya administrasi pemberkasan pengajuan ke dinas.
Selain itu, masing-masing guru pemohon agar dibuatkan NUPTK menyetor uang dan dikumpulkan untuk diberikan kepada Dinas Pendidikan. “Saya tidak tahu kebenarannya, hanya saja dari informasi teman-teman begitu, padahal kata teman yang di daratan dalam pengurusan NUPTK itu sifatnya gratis tanpa dipungut biaya apapun,” tegasnya.
Secara terpisah, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kab Sumenep Sunarto mengatakan, Informasi mengenai pungutan terhadap sejumlah guru yang mau dibuatkan NUPTK itu juga terendus di Meja Dinas pendidikan Kab Sumenep, dan ini berlaku di wilayah kepulauan Kab Sumenep.
"Ia saya dengar informasi itu memang benar, ada yang memungut 50 ribu sampai 100 ribu, bahkan ada guru swasta yang sampai 1 juta, hanya saja, saya kira tidak mungkin jika sampai besarnya 1 Juta" jelasnya.
Sunarto mengatakan, jika di kepulauan itu setiap guru di mintai uang sebesar 50 sampai 100 mungkin wajarlah untuk ganti transport dari kepulauan ke daratan, sebab bolak-baliknya perjalanan laut sudah 100 ribu, “Jadi saya kira wajarlah untuk pengganti transport,” pungkasnya. Ar
Editor : Mariana Setiawati
