SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder jaringan di Kota Mojokerto, Selasa (6/10/2020). Rakor yang di dukung dan dihadiri Ditjen Migas Kementerian ESDM secara daring ini bertujuan untuk mengurai benang kusut terkait masalah tata kelola instalasi jaringan.
Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan, pengelolaan jaringan selama ini menjadi atensi serius Bappeko. Pasalnya, selain masih semrawut, tata kelolanya juga belum terintegrasi dengan baik.
Akibatnya jaringan listrik, gas, air, telekomunikasi dan sanitasi yang sudah ada berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi.
"Ini menjadi tantangan kita untuk merapikan sistem jaringan yang sudah eksis puluhan tahun lamanya. Saat ini kita mencoba menyinkronkan penataan seluruh jaringan untuk mempermudah penataan infrastruktur kota kedepannya," cetusnya.
Mantan Kepala BPPKA ini menuturkan, untuk memudahkan langkahnya, hari ini ia memanggil semua stakeholder jaringan yang sudah eksis di Kota Mojokerto. Diantaranya, PLN, Perusahaan Gas Negara (PGN), PDAM, PT Telkom, Diskominfo selaku perwakilan jaringan provider serta Dinas PUPR selaku pengelola jaringan drainase.
"Mereka kita panggil untuk kita mintai peta jaringannya. Karena diakui apa tidak, selama ini kita buta terkait letak dan posisi jaringan mereka masing-masing," ujarnya.
Agung juga menyebut, pemanggilan semua pemangku kebijakan jaringan ini juga bertujuan untuk mengurangi konflik antar pengelola infrastruktur dalam proses pembangunan berkala nantinya. Pasalnya, tahun 2019 lalu, Pemkot Mojokerto banyak menerima aduan dari warga terkait pemasangan jaringan di Kota Mojokerto yang mengancam keselamatan jiwa.
"Warga mengeluhkan tatanan infrastruktur penggalian yang membahayakan para pengguna jalan. Dan saat kita coba mintai pertanggung jawaban ke instansi yang bersangkutan, bukannya malah mendapat solusi tapi malah saling lempar kesalahan antar stakeholder," terangnya.
Masih kata dia, rakor ini merupakan langkah awal dari Bappeko dalam mematangkan konsep pembuatan Masterplan Infrastruktur Terintegrasi tahun 2021. Ia berharap, masterplan ini nantinya dapat mendorong kemampuan Pemkot untuk mengontrol pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan.
"Selain itu, ini untuk mempermudah alokasi penganggaran multi-institusi di dalam Pemkot, dan Bappeko berfungsi sebagai leading actornya," tegasnya.
Penyusunan masterplan ini, lanjutnya, juga dapat mendukung program keterbukaan informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang kebijakan. Sebab, ini adalah bentuk komitmen Pemkot terhadap kepastian pembangunan infrastruktur kota.
"Ini merupakan salah satu syarat wajib dalam pengajuan usulan program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (e.g., Permen PUPR no. 8 tahun 2020. Pasal 1 ayat 15: Readiness Criteria)," imbuhnya.
Agung juga bersyukur, langkahnya untuk melakukan penataan jaringan secara terintegrasi mendapat.
Dukungan positif dari Ditjen Migas Kementerian ESDM. Bahkan, Erikson Alfredo Simanjuntak, perwakilan dari Ditjen Infras Migas Kementerian ESDM juga turut hadir secara daring saat rakor jaringan.
"Siang tadi Pak Ericson menyampaikan dukungannya terhadap visi misi Walikota Mojokerto. Dan beliau juga siap bersinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mojokerto melalui OPD teknis terkait jaringan gas," bangganya.
Terpisah, Fauzul Rizal Sutikno, Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota yang digandeng Bappeko dalam pematangan konsep masterplan mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh stakeholder jaringan di Kota Mojokerto. Sebab, semuanya sudah sangat kooperatif dan kompak untuk membangun masterplan jaringan secara terintegrasi.
"Semua sudah oke untuk menyerahkan peta jaringannya, tinggal PT Telkom saja yang meminta tambahan waktu. Karena terkait jaringannya, kewenangannya berada di Kantor Sidoarjo," jelasnya.
Menurut dia, sikap kooperatif seluruh institusi ini dapat memperlancar pengerjaan masterplan. Untuk langkah selanjutnya, ia menunggu instruksi dari Bappeko Mojokerto untuk memulai pengerjaannya.
"Setelah ini akan dilakukan wawancara dengan seluruh stakeholder yang terkait dan ketemu dengan eksekutif, manager dan operator teknis untuk mengidentifikasi isu permasalahan di lapangan. Jika semuanya lancar, kita prediksi awal Juni 2021, masterplan sudah rampung," ungkapnya.
Masih kata Rizal, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto sudah ada dalam bentuk kajian drainase primer, sekunder dan tersier tetapi untuk peta jaringan PDAM masih belum ada. Nanti akan kelihatan yang tidak sinkronisasi di lapangan.
"Yang sedikit menantang yaitu management masing-masing institusi pengelola infrastruktur. Tapi kita patut apresiasi, karena seluruh yang hadir berkomitmen untuk memberikan keterbukaan data dan informasi jaringan dengan menandatangani berita acara rapat," pungkasnya. dwy
Editor : Moch Ilham
