Tolak UU Omnibus Law, Demonstran Geruduk DPRD Jombang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Massa demonstran saat lakukan aksi di depan gedung DPRD Jombang. (SP/M. Yusuf)
Massa demonstran saat lakukan aksi di depan gedung DPRD Jombang. (SP/M. Yusuf)

i

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Gelombang penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Karya datang dari ratusan aktivis mahasiswa dan buruh di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Massa aksi demonstrasi yakni berasal dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jombang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, KAMMI Jombang.

Dimulai dari bundaran Ringin Contong, sekitar pukul 09.00 WIB, massa demonstran bergerak melakukan long march geruduk gedung DPRD Jombang. Didepan gedung wakil rakyat, massa aksi terus melakukan orasi sambil membentangkan poster menolak UU Cipta Kerja.

Akibatnya, jalan yang melintasi gedung DPRD di Jalan KH Wahid Hasyim 110, Jombang, sementara ditutup atau dialihkan. Massa aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Jombang.

Salah satu peserta aksi Fia Bella Kusuma (20), Mahasiswi Stikes ICMI Jombang mengatakan, bahwa sebagai mahasiswa dirinya turut andil dalam penolakan UU Cipta Kerja.

"Nantinya kan kita nggak tahu kerja dimana. Menurut saya, pasal-pasal yang dikeluarkan ini sangat merugikan masyarakat, terus menguntungkan para investor dari luar. Ini sangat merugikan orang Indonesia," katanya, kepada jurnalis usai aksi, Jumat (09/10/2020).

Fia mengungkapkan, salah satu poin yang dianggap merugikan buruh yakni soal outsourching, cuti kerja dan cuti melahirkan. "Itu kan menyusahkan sekali. Seperti melahirkan masak ya ditunda. Itu kan suatu hal yang tidak bisa ditunda," tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi menerangkan, bahwa pihaknya tidak ada pemberitahuan soal audiensi dengan DPRD. Yang ada hanya pemberitahuan aksi kepada Kapolres Jombang.

"Untuk itu kami temui teman-teman aktivis mahasiswa disini. Dan sikap kami DPRD Jombang, ikut menolak. Dalam tanda kutip ya, manakala ada.pasal-pasal, ayat-ayat yang tidak berpihak kepada rakyat, buruh, dan masyarakat," pungkasnya.

Massa demonstran membubarkan diri sekitar pukul 10.15 WIB. Mereka kembali longmarch dari gedung wakil rakyat menuju bundaran Ringin Contong.

Perlu diketahui, bahwasanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh anggota dewan yang digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, (05/10/2020) sore.(suf)

Berita Terbaru

Desak Pemulihan PJU Pantura, PK PMII Sunan Drajat Serahkan Policy Brief ke Wabup Lamongan

Desak Pemulihan PJU Pantura, PK PMII Sunan Drajat Serahkan Policy Brief ke Wabup Lamongan

Kamis, 23 Jul 2026 17:28 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 17:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Ratusan titik penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Pantura, khususnya Kecamatan Paciran dan Brondong diketahui sudah tidak bisa…

Gerai Keempat a better cup coffee Resmi Hadir di Tunjungan

Gerai Keempat a better cup coffee Resmi Hadir di Tunjungan

Kamis, 23 Jul 2026 15:39 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 15:39 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya – a better cup coffee resmi membuka gerai keempatnya yang berlokasi di Jl. Tunjungan No. 78, Desa/Kelurahan Genteng, Kec. Genteng, Kota …

Rayakan Hari Anak Nasional, KAI Daop 7 Beri Ruang Ekspresi Anak Disabilitas Terkait Perjalanan Kereta Api

Rayakan Hari Anak Nasional, KAI Daop 7 Beri Ruang Ekspresi Anak Disabilitas Terkait Perjalanan Kereta Api

Kamis, 23 Jul 2026 15:18 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 15:18 WIB

SURABAYAPAGI.com. Blitar - Setiap tanggal 23 Juli, KAI Daop 7 Madiun, sambut Hari Anak Nasional, harl ini (Kamis 23 Juli 2033) di gelar di stasiun Blitar…

Wujudkan Pertanian Berbasis Data, Dinas Pangan Sidoarjo Matangkan Implementasi SIGAP

Wujudkan Pertanian Berbasis Data, Dinas Pangan Sidoarjo Matangkan Implementasi SIGAP

Kamis, 23 Jul 2026 14:54 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 14:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sebagai wujud langkah awal memperkuat penerapan sistem pertanian berbasis data dan teknologi informasi agar pengambilan kebijakan…

Pemkab Ponorogo Lelang Puluhan Kendaraan Dinas, Mayoritas Roda Dua Tahun 1990-2010

Pemkab Ponorogo Lelang Puluhan Kendaraan Dinas, Mayoritas Roda Dua Tahun 1990-2010

Kamis, 23 Jul 2026 14:48 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 14:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Melihat banyaknya kendaraan aset milik daerah yang sudah tidak digunakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Badan…

Perketat Pengawasan, Pemkot Segel 250 Titik Parkir Tak Berizin di Surabaya

Perketat Pengawasan, Pemkot Segel 250 Titik Parkir Tak Berizin di Surabaya

Kamis, 23 Jul 2026 14:40 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 14:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai bagian dari penertiban pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku,…