Naikkan PAD, Pemkot Malang Maksimalkan Pendataan Aset

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kiri baju krem) saat meninjau salah satu lokasi aset Pemkot Malang. SP/ JT
Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kiri baju krem) saat meninjau salah satu lokasi aset Pemkot Malang. SP/ JT

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota Malang tengah melakukan peninjauan dan pemetaan terkait dengan pendataan aset-aset milik Pemkot Malang. Dimana asset tersebut akan dimanfaatkan sebagai peluang menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (04/11/2020).

Aset tersebut di antaranya, tanah di kawasan depan Pom Bensin Arjowinangun dan di sebelah GOR Ken Arok kanan jalan, hingga Taman di area belakang Gor Ken Arok yang biasa dibuat balapan liar oleh warga.

Kegiatan peninjauan itu berlangsung di beberapa kawasan yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Yakni, aset di kawasan Gotong Royong, di Plaosan, kawasan Kebun Bibit Mojolangu, di Lapangan Asifa, hingga di Jl Bondowoso.

"Sekarang mau kita tinjau lagi, kemarin di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) banyak aset-aset yang dulu dasarnya IP (Izin Pengguna). Sekarang, catatan dari BPK itu harus sewa. Kita sudah ada Perda BMD (Barang Milik Daerah) itu," jelasnya.

Terlebih, Sutiaji menyebut masih ada ribuan aset yang belum tersertifikasi. Belum lagi, adanya penyalahgunaan dari aset milik Pemkot Malang oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

"Memang IP-nya untuk yang tertentu saja. Rumah itu kan ndak boleh. Terus ada yang sudah punya IP tapi tidak diurus sama sekali sejak 2008. Ada juga yang disewakan atau dibuat kegiatan komersil. Saat ini masih ada ribuan aset yang belum tersertifikatkan, ini kita lihat dan sekarang kita petakan," imbuhnya.

Sutiaji berharap jika aset-aset milik Pemkot Malang ini bisa lebih dimaksimalkan pemanfaatannya. Sehingga nantinya, dengan regulasi baru akan berimbas pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sembari juga, melakukan sertifikasi pada aset-aset lainnya.

"Sertifikasi iya, sampai walaupun setahun 1.000 aset kita siap, anggarannya kita siapkan. Kemampuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan itu. Sehingga ini akan dimaksimalkan pemanfaatannya, dan akan ada Peningkatan PAD nanti," jelasnya. Dsy4

 

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…