BPN Kabupaten Malang Bagikan 81.700 Sertifikat Tanah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil. SP/ JT
Kepala BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil. SP/ JT

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang menjelang akhir 2020 telah mencapai target awal alokasi pembagian sertifikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Diantaranya program PTSL tersebut, ada dua kegiatan yang dilakukan yakni PBT (Pengukuran Bidang Tanah) dan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2020).

"Target terbagi dua. Ada target PBT sebanyak 45.000 sudah selesai 100 persen. Ada target SHAT sebanyak 36.700 sudah selesai 100 persen. Setelah ini, minggu depan kita akan serahkan ke tiap-tiap desa," ujar Kepala BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil.

Kepala BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil mengatakan, bahwa masyarakat berharap ada lagi alokasi untuk Kabupaten Malang pada program PTSL tahun 2021. 

"Di tahun 2021, kita sudah mendapat DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran, red) dari pusat sebanyak 90.600 bidang (untuk SHAT, red). Jadi ada kenaikan 100 persen lebih dari tahun ini. PBT dari yang 45.000 jadi 60.000, jadi semua ada kenaikan," bebernya. 

Asrafil pun juga menyebut bahwa kenaikan jumlah alokasi program PTSL pada tahun 2021 merupakan target terbesar di Kabupaten Malang jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

Sementara itu, pada langkah awal pembagian sertifikat, disebutkan Asrafil bahwa untuk di dua kecamatan yakni Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso telah diserahkan 6.500 sertifikat tanah yang tersebar di 24 desa/kelurahan.

Selain untuk menambah keabsahan sebuah bidang tanah dengan adanya sertifikat tanah, pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Malang disampaikan Asrafil juga bertujuan untuk mengurangi masalah-masalah sengketa tanah. Dsy11

 

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…