_1.jpg)
Guru-guru SD-SMP Sambut Riang Sekolah Buka Tatap Muka Lagi, Karena Lebih Efektif daripada Daring
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim resmi memberikan kebijakan dengan bisa kembali melakukan proses belajar secara tatap muka, mulai Januari 2021 mendatang. Kemendikbud menyerahkan skenario tatap muka untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah masing-masing tanpa mempermasalahkan zona di setiap daerah tersebut. Lantas bagaimana respon kesiapan Dinas Pendidikan Jawa Timur dan beberapa guru di Surabaya? Berikut liputan khusus tim wartawan Surabaya Pagi, Byta Indrawati dan Mohammad Kasyfi Fahmi.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT, menilai kebijakan Pemerintah Pusat sebelumnya telah dilaksanakan lebih dulu oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan melakukan uji coba atau simulasi tatap muka. Bahkan, Provinsi Jawa Timur telah siap untuk melaksanakan proses tatap muka.
Kebijakan Kemdikbud RI tersebut, dinilai Wahid merupakan hasil referensi dan adopsi dari Jawa Timur. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur telah melakukan evaluasi, baik hikmah maupun kendala yang dialami.
"Pendidikan esensinya adalah belajar dan kita juga di hadapkan dengan industri digital 4.0, serta rumah adalah tempat yang aman untuk belajar untuk belajar karakter. Tidak lupa ini adalah realisasi merdeka belajar sesuai dengan kebijakan Mentri pendidikan dan kebudayaan," kata Wahid kepada Surabaya Pagi, pada Minggu (22/11/20).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, lanjut Wahid, mengakui bahwa pembelajaran online ini daya tangkapnya rendah. Terutama mata pelajaran fisika, kimia, matematika dan praktik pada SMK. Sebab SMK mengajarkan keterampilan.
Hal tersebut merupakan hasil survei dari setiap siswa atau pelajar yang ditanya langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Dimana, pada 18 Agustus 2020 lalu, Dinas Pendidikan Jawa Timur telah melakukan simulasi pembelajaran uji coba tatap muka dengan masing-masing kabupaten/kota 1 SMA, 1 SMK, dan 1 SLB.
Rekomendasi Satgas Covid-19
"Itupun kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas Covid-19, yang ketuanya adalah bupati/wali kota. Lalu siswa yang mengikuti simulasi tatap muka harus mendapat ijin dari orang tua. Jadi ada dua model, yaitu uji coba tatap muka dan pembelajaran online juga tetap dilakukan," terang mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim ini.
Wahid juga menegaskan bahwa sekolah harus memiliki sarana dan prasarana terkait dengan protokol kesehatan, sebab untuk melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan menyedikan masker bagi siswa.
"Selama proses pembelajaran juga melaksanakan protokol kesehatan dengan maksimal 3 jam pembelajaran dengan maksimal 9-18 murid untuk setiap kelasnya. Jadi akan ada model shifting. Untuk SLB 10�ri jumlah SLB di kabupaten /kota. 20% untuk SMA dan 35% untuk SMK per kabupaten/kota," ujarnya. Tidak hanya itu, kantin di lingkungan sekolah juga tidak diperbolehkan buka, maka setiap siswa diwajibkan membawa bekal dari rumah masing-masing.
Saat di singgung mengenai assesment dari satgas Covid - 19 Jawa Timur, Wahid mengungkapkan bila mendapat respon baik dan telah siap melakukan skenario untuk proses tatap muka Januari mendatang. "Alhamdulilah selama ini, kita sinergikan dengan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan wilayah sekolah masing-masing, seperti puskesmas dan rumah sakit. Semua sudah berkoordinasi dengan satgas penanganan Covid - 19. Jawa timur menjunjung tinggi penanggulangan dan penanganan tanpa menghentikan proses aktivitas pendidikan, agar kualitas pendidikan tetap terjaga," tandasnya.
Sistem Shifting
Sementara itu, Ketua PGRI Surabaya, Agnes Warsiati setuju dengan rencana dan kebijakan baru dari Nadiem Makarim mengenai proses belajar tatap muka yang akan di mulai Januari 2021. "Kami setuju namun memang harus benar-benar dipersiapkan dari segi protokolernya, apakah siswa masuk seluruhnya karena setiap daerah tentunya tidak sama situasi dan kondisinya," terang Agnes, Minggu (22/11/2020).
Sebagai contoh, Agnes Warsiati berharao bila jumlah siswa dalam satu kelas bisa disesuaikan hingga situasi kembali normal atau menggunakan sistem shifting.
Tidak hanya itu, Agnes Warsiati memberi contoh, Pemerintah Kota Surabaya dengan melakukan swab kepada para guru atau pengajar sekolah tersebut. "Kami setuju karena memang dengan swab pada guru upaya tindakan preventif agar ketika mulai tatap muka diharapkan memang benar-benar sudah dipersiapkan secara matang baik kondisi kesehatan pendidik dan tenaga kependidikanya serta protokolernya," ungkapnya.
Namun, Agnes meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota harus menekankan sosialisasi kepada orang tua/wali murid terkait dengan proses tatap muka. "Saya kira jika sosialisasinya bagus, pemahaman orang tua harus jelas, protokolernya dijaga, maka saya kira orang tua tidak keberatan," pungkasnya.
Tatap Muka Lebih Efektif
Terpisah, beberapa guru di Surabaya pun setuju akan dibuka kembalinya sekolah tatap muka.
Menurut Fahmi Aziz, guru SMP Muhammadiyah 3, jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran offline, sekolah daring lebih menghemat tenaga dari para guru. Namun, sekolah tatap muka, lebih efektif "Namun, kalau saya pribadi, lebih efektif jika sistem pembelajaran kembali seperti sedia kala (tatap muka)," ujar Fahmi Aziz.
Dirinya mengatakan bahwa para guru di yayasannya sangat menunggu kebijakan dari pemerintah tentang kembali dibukanya sekolah yang dikabarkan akan dilangsungkan pada awal 2021.
Senada dengan Fahmi Aziz, hal serupa juga diungkapkan oleh guru SMA Al-Muslim, Deny Nikmaturrohmah, S.Pd. Guru matematika ini merasakan perubahan yang lumayan drastis dari transisi pembelajaran tatap muka ke daring. "Beberapa siswa merasa kurang paham tentang materi mata pelajaran yang disampaikan. Maka dari itu, kita sebagai para guru harus menyampaikan ulang materi itu," papar Deny kepada Surabaya Pagi, Minggu (22/11/2020).
Hal semacam itu tentunya sangat menguras isi pikiran dari guru yang bersangkutan. Kendala lain dalam sekolah daring, juga kurang bisa mengontrol kinerja murid secara langsung dan mempengaruhi tolak ukur penilaiannya.
"Kalau di sekolah, guru pasti tau kinerja murid dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau online, berpotensi ada campur tangan dari yang lain untuk menyelesaikan tugas," ujar Deny.
Guru matematika itu mengatakan bahwa, dirinya dan pihak sekolah sudah siap menyambut kebijakan baru dari pemerintah terkait sistem pembelajaran yang akan kembali sepeti sedia kala. "Tentunya dengan menaati prokes dan mematuhi anjuran dari pemerintah, kami siap melaksanakan sistem pembelajaran offline, supaya lebih efektif juga," tegasnya.
Dibentuk Satgas Covid-19 di Sekolah
Terpisah, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta agar wacana diberlakukan sekolah tatap muka, diharapkan dibentuk Satgas Covid-19 hingga sataun terkecil di sekolah.
“Wacana pembukaan sekolah di seluruh zona risiko Corona harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Jangan gambling dengan nasib anak-anak,” ungkap La Nyalla, Minggu (22/11/2020).
La Nyalla mengingatkan Pemda untuk membantu mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah di wilayahnya. Pihak sekolah juga diminta untuk melakukan antisipasi penyebaran virus Corona sedetil mungkin. “Untuk pembangunan sarana atau fasilitas demi menunjang protokol kesehatan, Pemda harus terlibat. Tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi seluruh sekolah yang ada di wilayahnya,” sebut LaNyalla berdasarkan keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net.
Untuk pihak sekolah, imbuh mantan Ketua Umum PSSI itu, selain menyiapkan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan, juga harus membentuk Satgas Covid-19. Bisa menggandeng pihak dari Satgas Covid-19 daerah.
Dengan adanya Satgas Covid, sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang diwajibkan dilakukan saat pembelajaran tatap muka dilakukan. Bukan hanya soal jaga jarak atau memakai masker dan mencuci tangan, namun juga termasuk sistem sifting atau pembelajaran bergiliran seperti yang disyaratkan Kemendikbud. byt/mbi/rko/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
