SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Persiapan vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan dan diteliti oleh Universitas Airlangga, dan vaksin mandiri yang sedang disiapkan Pemerintah pusat, terus dikebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur Jawa Timur, agar Pemprov Jatim ikut mempersiapkan Tim Satgas Vaksinasi Covid-19 mendatang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bahwa pembahasan persiapan pembentukan Tim Satuan Tugas Vaksinasi Covid-19 Jawa Timur atas perintah dari Pemerintah Pusat, yakni Presiden Jokowi.
Nantinya, tak hanya Pemprov Jatim, semua pemerintah kabupaten/kota di Jatim diharuskan membentuk Tim Satgas Vaksinasi Covid-19 ini. “(Pembentukan Tim Satgas Vaksinasi) ini semua sedang dibahas oleh Tim Satgas di Grahadi,” kata Khofifah, Senin (30/11/2020), usai mengikuti sejumlah kegiatan di Grand City Surabaya termasuk Rakor Vaksinasi itu.
Tim Satgas Vaksinasi Covid-19 Jatim, kata Khofifah, adalah perpanjangan dari Tim Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Satgas Covid-19 Jatim yang berkantor di Rumah Dinas Gubernur Jatim di Grahadi. “Kan ada Pusdalops itu. Yang di Rumah Dinas. Saya sudah koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda agar Pusdalops ini dilanjutkan untuk Satgas Vaksin,” katanya. Fungsi utama Satgas ini, kata Khofifah, adalah koordinasi.
Selain koordinasi, Satgas Vaksinasi Covid-19 ini juga akan melakukan tugas-tugas menangkap kebutuhan vaksinasi juga merespons keluhan dari warga Jawa Timur yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19.
“Misalnya ada yang habis divaksin, keluhannya apa. Satgas ini yang akan meresponsnya,” kata Khofifah. “Ini sudah tiga hari persiapan pembentukan Tim Satgas Vaksinasi Covid-19. Sesuai hasil Rakor, tiap provinsi, kabupaten/kota harus membentuk tim vaksinasi Covid-19,” ujarnya.
Dua Bentuk Vaksin
Sementara, dr. Joni Wahyuhadi Ketua Tim Kuratif Satgas Covid-19 Jawa Timur mengatakan, beberapa hari lalu jajaran Pemprov Jatim telah mengikuti video conference dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, juga Menteri BUMN. “Jadi nanti intinya ada dua bentuk vaksin. Vaksin yang dibantu pemerintah dan dari swasta,” ujar dr Joni, Senin (30/11/2020).
Joni menjelaskan, untuk vaksin yang sedang diteliti dan diuji dengan anggaran pemerintah akan difokuskan untuk vaksinasi tenaga kesehatan, peserta BPJS-PBI, juga pemberi layanan. “Itu ditanggung pemerintah. Kemudian ada vaksin swasta yang bisa memberikan layanan vaksin. Yaitu dari PBF-PBF (Perusahaan Besar Farmasi) itu. Namanya yang punya uang itu swasta-swasta itu, kan, bisa membantu pemerintah supaya cepat vaksinasinya ” ujarnya.
Joni bilang, saat ini vaksin masih dalam tahap persiapan. Namun, dia memastikan Gubernur sudah memerintahkan pembentukan Tim Persiapan Vaksinasi di Jatim. Joni termasuk yang diperintahkan mengawal tim ini. “Termasuk saya, Kepala Dinas-Kepala Dinas diperintahkan ibu untuk membuat tim persiapan untik vaksinasi. Kalau untuk vaksinasinya, Desember besok sebelum Pilkada pasti belum bisa,” ujarnya.
Adapun tugas dari Tim Persiapan Vaksinasi yang dibentuk Gubernur itu, kata Joni, antara lain untuk melakukan sosialisasi dan persiapan lain seperti pelatihan-pelatihan terhadap petugas. Menurutnya, ini sedang berlangsung. Sesuai dengan yang sudah ditentukan Gugus Tugas Covid-19 pusat, Joni menegaskan, target utama vaksinasi di Jatim nantinya akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pemberi layanan kesehatan.
Rp 76,6 Triliun untuk Jatim
Sedangkan, pada waktu yang bersamaan, Gubernur Jatim Khofifah, bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Dedi Sopandi, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 untuk beberapa instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemprov, serta Bupati/Walikota.
Total Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan kali ini sebesar Rp. 76,69 Triliun lebih. Dengan rincian Rp. 16,115 Triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di Provinsi Jatim, dan sebesar Rp 60,578 Triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
“Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional dan daerah di saat lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, APBN dan APBD Tahun 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi,” kata Khofifah.
Menurut Khofifah, dalam rangka mempercepat realisasi pencairan anggaran, kecepatan dan ketepatan harus tetap menjadi fokus utama. Hal ini dikarenakan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, pemerintah masih berhadapan dengan tantangan pandemi Covid-19 yang saat ini belum berakhir. byt/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
